Original Posted By tinta.cokelat►Kita bicara dalam konteks merekam polisi nakal aja ya. Agan bisa lihat UU ITE No. 11 Th. 2008 pasal 31 gan.

Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 9

Hehe ditafsirkan sendiri ajalah ya, saya yakin ngertilah itu maksudnya. Mungkin pasal 31 ayat 1 dan 2 ini yg dijadikan dasar hukum sama si babeh polisinya pas ngegeretak kita.

Tapi kita juga bisa membela diri pake yg ayat 3 nya gan , jgn mao kalah ya tentunya dgn alasan penegakan hukum gan. Berikut bunyinya :

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Masa kita melakukan pelanggaran (ga pake helm misalnya) sama mereka ditilang, sedangkan mereka melakukan pelanggaran kita diemin aja. Yenggak gan

Semoga membantu ya gan

Original Posted By tinta.cokelat►Pasal 31 ayat 3 di atas emang ngga secara explicit mendukung orang2 biasa untuk melakukan perekaman dlm bentuk video, tapi itu bisa dijadikan dasar hukum yg kuat kalo kita emang mau merekam kegiatan razia oknum polisi yg menyimpang. Seperti yg sdh dikatakan, razia itu bersifat umum alias tdk ada yg dirahasiakan, jadi 'seharusnya' tdk ada yg dirugikan kalo agan mendokumentasikannya dlm bentuk video atau pun gambar..

Mengenai ijin ke institusi penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan sebelum merekam. Di ayat 3 tdk disebutkan harus meminta ijin dulu. Lebih tepatnya "permintaan" ..
Kalo dibahas scr harfiah jelas sudah banyak permintaan dr institusi penegak hukum, salah satunya dari polda metro jaya yg menghimbau masyarakat bersikap aktif untuk melapor jika menemukan 'polisi nakal'

Lebih simple-nya hubungi emergency call 110 (dulu kalo ga salah 112), 24 jam non stop dan dilayani 100 operator telkom. Layanan ini bebas pulsa. Sebutkan nama oknum, pangkat dan TKP. Dari sana, aduan akan dikirimkan ke polres yang memegang wilayah hukum tempat pelapor berada. Saat itu, Polres akan menurunkan personel yang lokasinya paling dekat dengan pelapor.

Original Posted By vitawulandari►

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)
Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Jakarta
Selatan
Tel. 021-739 3350, 021-721 8016, Fax.
021-7280 0947
E-mail. info@propam.polri.go.id

Jenis2 pengaduan yg bisa di sampaikan a/l:

- komplen atau ketidakpuasan thd pelayanan anggota POLRI dlm pelaksanaan tugas
- penyimpangan perilaku anggota Polri terkait dgn pelanggaran disiplin, kode etik, & tindak pidana
- saran, sumbangan pemikiran, kritik yg bermanfaat bg peningkatan kinerja & pelayanan Polri
- permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yg ditangani Polri/tindakan kepolisian