Membangun Indonesia Ala Prabowo

Editor | Hari Gunarto

SELASA, 2 JUNI 2026, 12.28 WIB

Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan CEO BRI Research Institute, Anton Hendranata. Foto: Dok. Pribadi

Poin Penting

●Pembangunan ala Prabowo memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan kapasitas nasional, bukan sebagai tujuan akhir.●Swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan pembangunan SDM merupakan agenda yang saling terhubung untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia.●Target pertumbuhan 8% diperlukan untuk membiayai lompatan pembangunan, dengan kunci keberhasilan terletak pada transformasi struktural, kualitas institusi, dan keberanian mengambil langkah besar.

Oleh: Anton Hendranata *)

INVESTORTRUST - Di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, hampir semua negara menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana membangun ekonomi yang mampu tumbuh tinggi sekaligus tetap tangguh menghadapi berbagai guncangan?

Namun terdapat pertanyaan lain yang tidak kalah penting: untuk apa sebuah negara mengejar pertumbuhan ekonomi?

Bagi Presiden Prabowo, pertumbuhan tampaknya bukan tujuan akhir. Dalam berbagai pidato dan pandangannya selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai sarana untuk membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu kekuatan nasional.

Dalam cara pandang tersebut, ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai kumpulan angka produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Ekonomi merupakan fondasi bagi ketahanan, kemandirian, dan kemampuan sebuah bangsa menentukan nasibnya sendiri.

Karena itu, untuk memahami berbagai agenda pembangunan yang saat ini dijalankan pemerintah, kita tidak cukup melihatnya sebagai program-program yang berdiri sendiri. Swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga target pertumbuhan ekonomi 8% sesungguhnya merupakan bagian dari satu kerangka besar yang saling terhubung.

Pandangan semacam ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing dalam sejarah pembangunan dunia. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok pada masa transformasi ekonominya sama-sama menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sarana memperkuat kapasitas nasional. Negara tidak menggantikan peran pasar, tetapi memastikan pasar bergerak sejalan dengan kepentingan strategis bangsa.

Sulit mengabaikan jejak pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam cara Prabowo memandang pembangunan. Sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia, Sumitro meyakini bahwa negara berkembang tidak cukup hanya menjaga stabilitas ekonomi. Pembangunan harus mampu memperbesar kapasitas produksi nasional, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan transformasi struktural yang berkelanjutan.

Dalam berbagai pemikirannya, Sumitro tidak pernah menempatkan negara dan pasar sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Dunia usaha tetap menjadi sumber efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan. Namun negara memiliki tanggung jawab membangun fondasi yang memungkinkan proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. Benang merah itulah yang tampak dalam berbagai agenda pembangunan yang saat ini diusung pemerintah.

Dari sinilah berbagai prioritas pembangunan menjadi lebih mudah dipahami. Swasembada pangan, misalnya, bukan sekadar upaya meningkatkan produksi beras. Pengalaman pandemi, gangguan rantai pasok global, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri merupakan salah satu sumber ketahanan nasional yang paling mendasar.

Pembangunan bendungan, jaringan irigasi, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas petani, hingga pembukaan lahan pertanian baru tidak hanya berbicara soal hasil panen. Yang sedang dibangun sesungguhnya adalah kemampuan bangsa untuk bertahan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.

Logika yang sama berlaku pada sektor energi. Gejolak harga energi dunia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan sekadar persoalan pasokan, melainkan juga stabilitas ekonomi nasional. Negara yang bergantung penuh pada energi impor pada akhirnya turut menggantungkan sebagian stabilitas ekonominya pada keputusan negara lain.

Oleh sebab itu, peningkatan produksi energi domestik, diversifikasi sumber energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pandangan serupa juga terlihat pada agenda hilirisasi dan industrialisasi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kemakmuran.

Banyak negara kaya sumber daya justru tertinggal karena hanya menjual bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk industri. Di sinilah hilirisasi memperoleh relevansinya. Bukan semata-mata untuk meningkatkan ekspor, tetapi untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, memperluas basis industri nasional, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Jadi, pembangunan harus mampu mengubah struktur ekonomi menjadi lebih produktif, lebih bernilai tambah, dan lebih mampu bersaing di tingkat global.

Namun pada akhirnya, keberhasilan seluruh agenda tersebut sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Tidak ada negara maju yang dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam. Pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, inovasi, dan kualitas tenaga kerja selalu menjadi pembeda antara negara yang berhasil melompat maju dan negara yang tertinggal.

Dalam konteks itulah program Makan Bergizi Gratis perlu dipahami. Terlepas dari berbagai tantangan implementasinya, program tersebut pada dasarnya merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Anak yang sehat memiliki peluang belajar yang lebih baik, sementara produktivitas yang lebih tinggi di masa depan sering kali berawal dari kualitas gizi yang lebih baik hari ini.

Pembangunan juga perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu berpotensi menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Karena itu, penguatan koperasi, UMKM, ekonomi desa, dan akses pembiayaan menjadi bagian penting dari upaya memperluas manfaat pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, terdapat satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah seluruh cita-cita tersebut dapat diwujudkan apabila ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 5% per tahun seperti yang terjadi dalam satu dekade terakhir?

Menurut hemat saya, di sinilah letak inti pemikiran pembangunan yang sering kali belum sepenuhnya dipahami. Target pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah tujuan akhir. Angka tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Di sinilah letak pemikiran yang sering kali terlewat dalam perdebatan publik. Banyak pihak melihat target 8% semata-mata sebagai ambisi pertumbuhan. Padahal dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, pertumbuhan yang tinggi dibutuhkan karena agenda yang ingin dibiayai juga sangat besar.

Swasembada pangan membutuhkan investasi yang masif. Ketahanan energi membutuhkan infrastruktur dan teknologi. Hilirisasi membutuhkan kawasan industri, pelabuhan, logistik, serta sumber daya manusia yang kompeten. Seluruhnya memerlukan kapasitas ekonomi yang jauh lebih besar dibanding yang dimiliki Indonesia saat ini.

Dengan kata lain, target pertumbuhan 8% bukan sekadar tujuan, melainkan konsekuensi logis dari besarnya transformasi yang ingin diwujudkan.



Tantangannya tentu tidak ringan. Selama bertahun-tahun Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan sekitar 5%. Stabilitas tersebut merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun terdapat perbedaan penting antara menjaga stabilitas dan menciptakan lompatan kemajuan.

Indonesia telah menikmati stabilitas ekonomi yang relatif baik selama dua dekade terakhir. Namun stabilitas yang tidak disertai peningkatan produktivitas, industrialisasi yang lebih dalam, dan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul berisiko membuat Indonesia tertahan terlalu lama di kelompok negara berpendapatan menengah.

Karena itu, Indonesia perlu keluar dari apa yang sering disebut sebagai “perangkap 5%”. Untuk itu dibutuhkan mesin pertumbuhan baru yang mampu mendorong produktivitas secara berkelanjutan. Investasi harus tumbuh lebih cepat, hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, ekspor manufaktur perlu diperkuat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan.

Singkatnya, pertumbuhan 8% tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan konsumsi domestik. Pertumbuhan tersebut mensyaratkan transformasi struktural yang lebih mendalam.

Titik Temu Pemikiran Sumitro–Prabowo

Sejarah menunjukkan bahwa tantangan terbesar pembangunan bukanlah menyusun visi, melainkan memastikan visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang efektif. Banyak negara memiliki cita-cita besar, tetapi tidak semuanya berhasil mewujudkannya.

Di titik inilah visi pembangunan Prabowo menjadi menarik untuk dicermati. Pertumbuhan ekonomi dipandang bukan sebagai garis akhir perlombaan, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang lebih produktif, lebih mandiri, lebih berdaya saing, dan lebih sejahtera. Ukuran keberhasilan bukanlah seberapa tinggi target pertumbuhan yang ditetapkan, melainkan apakah Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak pangan, energi, industri, teknologi, dan kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.

Mungkin di situlah titik temu antara pemikiran Sumitro dan Prabowo. Pembangunan bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh lebih besar, melainkan memperbesar kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Tentu tidak ada jaminan bahwa seluruh agenda besar tersebut akan berjalan mulus. Setiap transformasi ekonomi selalu mengandung risiko, biaya, dan ketidakpastian. Pada akhirnya, kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan kemampuan eksekusi akan menjadi faktor penentunya.



Namun sejarah juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara yang berhasil melompat menjadi negara maju tanpa keberanian mengambil langkah besar. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok pernah menghadapi keraguan yang serupa pada masanya. Mereka berhasil bukan karena bebas risiko, melainkan karena mampu mengelola risiko sambil terus bergerak maju.

Karena itu, tantangan terbesar pembangunan Indonesia ke depan bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membangun keberanian untuk bertransformasi. Risiko memang harus dikelola dengan baik. Tata kelola harus dijaga. Akuntabilitas harus diperkuat. Namun risiko tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melangkah.

Pada akhirnya, sejarah jarang diubah oleh bangsa yang hanya berusaha mempertahankan keadaan. Sejarah lebih sering dibentuk oleh bangsa yang berani memperbesar kapasitasnya, mengambil risiko yang terukur, dan memanfaatkan peluang ketika kesempatan itu datang.

Sebab bagi bangsa yang ingin menjadi besar, risiko terbesar sering kali bukanlah keberanian untuk berubah, melainkan memilih diam ketika kesempatan untuk melompat sedang terbuka.

*) Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Pandangan pribadi penulis)