Bukan Cuma Belanja Pemerintah, Ekonomi Tumbuh karena Konsumsi dan Investasi

 

1 Juni 2026

 

OLEH: Dara Haspramudilla


 
Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua terbaik di antara negara-negara G20 setelah India. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, angka ini menjadi sinyal kuat bahwa fondasi perekonomian domestik tetap kokoh.

“Indonesia tuh di Q1 setelah Vietnam ya. Vietnam 7,8, kita 5,61. Tapi di G20 kita nomor 2 setelah India kalau nggak salah ya… Jadi kita lumayan itu pertumbuhannya 5,61 di Q1 2026,” papar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun demikian, di tengah capaian tersebut muncul perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan karena terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menkeu pun menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2026 tidak semata-mata ditopang oleh belanja pemerintah. Menurutnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari kombinasi antara laju pertumbuhan setiap komponen dan pangsanya dalam perekonomian.

“Ini waktu kemarin analis bilang bahaya karena itu pertumbuhannya didukung oleh pemerintah aja, dan saya sudah bilang di satu TV bahwa, ngitungnya nggak begitu. Kalau 5,6 berasal dari mana? dikalikan pertumbuhan, dikali pangsanya. Jadi kalau saya nggak salah ingat, dari 5,6 itu, 2,9 dari belanja masyarakat, 1,7 dari investasi, atau sekitar 1,3% itu dari pemerintah. Jadi walaupun pemerintah itu punya cepat, tapi karena pangkalnya lebih kecil, total kontribusinya seperti itu,” jelas Menkeu.

Komposisi ini sekaligus mematahkan klaim sejumlah analis dan media yang menyebut pertumbuhan Indonesia rentan karena bergantung pada stimulus fiskal. Menkeu menilai data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih kuat dan konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama. Bahkan, pertumbuhan konsumsi masyarakat berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Jadi enggak benar bahwa daya beli masyarakat turun... Bahwa angka pertumbuhan menunjukkan daya belinya malah bagus, 2,9 Itu lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Kalau lihat dari pertumbuhannya aja, 5,5 untuk belanja masyarakat itu angka yang tertinggi, salah satu yang level yang tinggi, biasanya di 4,9-5 persen. Jadi ketika ada yang bilang, ‘oh bahaya karena pertumbuhan didukung oleh hanya belanja pemerintah, jadi pertumbuhannya rentan’, ternyata salah baca. Gitu bacanya kira-kira ya,” terang Menkeu.

 

Investasi dan Aktivitas Ekonomi Menunjukkan Tren Positif
Selain konsumsi masyarakat, investasi juga menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator ekonomi riil memasuki triwulan II tahun 2026 yang menunjukkan sinyal positif. Penjualan mobil dan motor yang sempat negatif pada Maret 2026 mulai membaik pada April 2026. Kenaikan ini dilihat sebagai tanda bahwa permintaan masyarakat masih terjaga.

“Lihat tuh, yang menarik penjualan mobil dan motor sempat negatif kan waktu Maret, karena mungkin musiman lebaran. Harusnya kalau year on year musimannya hilang, tapi ternyata enggak tuh, enggak bisa hilang. Tetap aja minus 17,1 persen di bulan Maret. Tapi di April lihat penjualan mobil tumbuhnya berapa? 55 persen. Penjualan motor tumbuh 28,1, jadi daya beli masyarakat masih ada,” ucap Menkeu.

Tidak hanya kendaraan, indikator lain seperti konsumsi BBM, penjualan listrik, dan konsumsi semen domestik juga menunjukkan perbaikan. Menurut Menkeu, kenaikan konsumsi listrik menunjukkan industri mulai bergerak, sementara itu kenaikan konsumsi semen mengindikasikan pembangunan dan investasi dapat kembali menguat.

“Konsumsi BBM naik, itu menunjukkan aktivitas yang naik. Total penjualan listrik juga naik, sebelah kanannya di bulan April. Itu industri mulai jalan lagi. Terus konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berhubungan dengan pembangunan, di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti, artinya investasi akan tumbuh cepat juga di triwulan kedua tahun ini. Ini data ini mengagetkan saya juga, tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua,” kata Menkeu.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah menyiapkan stimulus tambahan antara lain melalui insentif kendaraan listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah dorongan pada konsumsi dan aktivitas industri pada bulan-bulan berikutnya.

“Juni, April, Mei, Juni saya pikir akan tumbuh lebih cepat lagi karena pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian,” ujar Menkeu optimis.

 

Belanja Pemerintah dan Sektor Swasta Sebagai Mesin Pertumbuhan
Hingga April 2026, belanja negara tumbuh 34,4 persen (yoy) dengan belanja pemerintah pusat tumbuh 51,1 persen dan belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9 persen. Meski terjadi percepatan, Menkeu tetap menekankan bahwa belanja pemerintah hanyalah salah satu mesin pertumbuhan dan bukan satu-satunya.

“Belanja negara, sudah saya bilang tadi, tumbuhnya 34,4 persen. Belanja pemerintah pusat 51 persen tumbuhnya, kementerian lembaga 57,9 persen, nonkementerian lembaga 45,2 persen. Transfer ke daerah kita lakukan walaupun agak turun sedikit. Tapi transfernya tetap lancar sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi ini kita lihat di sini. Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, percepatan belanja dilakukan agar dampak APBN terhadap ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Pemerintah ingin menghindari pola belanja yang menumpuk di akhir tahun. Dengan belanja yang lebih cepat, APBN diharapkan dapat memberikan dukungan lebih stabil terhadap aktivitas ekonomi.

Meski demikian, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian tetap terbatas dibandingkan sektor swasta. Ia menegaskan bahwa porsi belanja pemerintah dalam struktur ekonomi berada di bawah 10 persen, sementara sisanya ditopang oleh sektor swasta dan masyarakat.

“Jadi, ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi pemerintah, swasta lain lagi. Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke APBN cuma di bawah 10%, swasta berarti sisanya sekitar 90% lebih,” tegasnya.

Untuk itu, strategi pemerintah tidak hanya mendorong belanja negara, tetapi juga memastikan sektor swasta memperoleh ruang untuk tumbuh. Salah satunya melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang khusus untuk menggerakkan sektor swasta. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank komersial untuk memperkuat likuiditas sistem keuangan. Menkeu menyebut base money M0 pada April tumbuh 14,1 persen yang dinilai cukup untuk mendukung kredit dan aktivitas sektor riil.

“Ini strategi yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa saya atau pemerintah tidak hanya fokus membelanjakan uangnya untuk program pemerintah saja, tapi juga memastikan real sector bisa berjalan caranya seperti ini. Jadi uang yang Rp200 triliun membantu bank sentral juga menambah likuiditas di sistem perekonomian kita,” jelas Menkeu.

Hasil nyatanya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan-IV tahun 2025 tercatat 5,39 persen dan kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada triwulan-I tahun 2026. Pencapaian itu bukan sebuah kebetulan, melainkan buah dari desain kebijakan yang terukur. Ke depannya, pemerintah akan terus mendorong agar dua mesin pertumbuhan yakni pemerintah dan swasta dapat bergerak beriringan semakin cepat.

“Jadi ini bukti real bahwa kebijakan moneter dan fiskal kalau jalannya sinergi, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kita ingin menjalankan dua mesin pertumbuhan, pemerintah dan swasta. Sekarang sudah mulai jalan, tapi saya bilang baru mulai masih belum lari. Kita akan coba dorong terus supaya tumbuhnya makin cepat lagi ke depan,” pungkas Menkeu.


Dara Haspramudilla