Kompas.com, 1 Juni 2026, 11:06 WIB

Tria Sutrisna, Bilal Ramadhan
Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya mengkhawatirkan menguatnya militerisme di Indonesia.

Menurut dia, sikap kritis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan tidak boleh dihadapi dengan tindakan represif karena kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini,” kata Hasto dalam pidatonya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut Hasto, sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan negara. Karena itu, kritik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman.

Oleh sebab itu, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi berbagai pandangan dan masukan dari publik. “Yaitu adalah cermin dari rasa cinta kepada bangsa dan negara,” jelas Hasto.

Dalam pidatonya, Hasto menekankan Pancasila lahir dari semangat pembebasan rakyat Indonesia dari berbagai bentuk penjajahan dan penindasan.

Menurut dia, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Kemanusiaan selalu menggugat terhadap setiap bentuk penindasan. Getaran kemanusiaan ini membangunkan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan yang sejati,” kata dia.

Hasto menegaskan, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

“Dia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul,” ucap Hasto.

Menurut dia, nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga menentang penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara yang semestinya bertugas melindungi rakyat.

“Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya,” kata Hasto.

Dia menambahkan, PDI-P juga belajar dari pengalaman ketika berada dalam pemerintahan bahwa kritik diperlukan untuk menjaga kehidupan demokrasi tetap sehat.

“Jadi, PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, karena dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi,” pungkas Hasto.

Sumber

Ngakak gw yang ngomong koruptor begini, kek partai itu ga ada orang lain aja jadi sekjen