Ekspor Beras ke Malaysia, Bulog Pasang Harga di Atas HET



NewswireSabtu, 30 Mei 2026 10:57 WIB

A-AA+



Foto Ilustrasi sejumlah pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/2/2024). - Antara /Erlangga Bregas Prakoso

Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog memastikan harga ekspor beras Indonesia ke Malaysia akan dipatok lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) di dalam negeri. Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penentuan harga ekspor dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas ekspor beras tidak merugikan petani, melainkan memberikan nilai tambah yang optimal.

“Karena sesuai arahan Bapak Presiden, harga yang kita ekspor harus menguntungkan petani, bangsa, dan negara kita,” ujar Rizal, Sabtu (30/5/2026).

Ia mengungkapkan, harga ekspor beras Indonesia berpotensi melampaui angka Rp16.000 per kilogram, yang sebelumnya menjadi kisaran penawaran dari pihak Malaysia. Dengan demikian, harga tersebut akan berada di atas HET beras premium domestik yang saat ini berkisar antara Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram, tergantung wilayah.

Rizal menjelaskan, dalam waktu dekat Bulog bersama Kementerian Pertanian akan melakukan kunjungan ke Sarawak, Malaysia, usai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Agenda tersebut bertujuan untuk memfinalisasi kesepakatan ekspor, termasuk volume kebutuhan beras dan harga yang akan disepakati kedua negara.


Selain itu, pembahasan juga mencakup aspek teknis pengiriman. Dua opsi yang sedang dipertimbangkan yakni skema pengiriman langsung dari pelabuhan ke pelabuhan (port to port) atau pembelian langsung oleh pihak Malaysia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Nanti akan dibahas lebih lanjut di sana, apakah mekanismenya port to port atau mereka langsung membeli di Pelabuhan Priok,” kata Rizal.

Meski demikian, keputusan final terkait harga ekspor masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan jajaran internal Bulog, termasuk direktur pemasaran, serta Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Bulog optimistis rencana ekspor ini tidak hanya membuka peluang pasar baru bagi beras Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menegaskan agar Indonesia tidak menjual beras ke pasar internasional dengan harga murah. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai komoditas nasional agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi petani dan negara.

Dengan strategi harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan, ekspor beras ke Malaysia diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

‎Dari Negeri Pengimpor Menjadi Penyuplai Pangan


Redaksi

Jumat, 29 Mei 2026 01:19 WIB


Zainal Abidin
Zainal Abidin
Oleh Zainal Abidin

Jurnalis JatimUPdate.id Gresik
‎
Gresik, JatimUPdate.id - ‎Beberapa tahun lalu, sulit membayangkan Indonesia berbicara sebagai pengekspor beras.


Negeri ini terlalu lama akrab dengan berita impor, gejolak harga, dan kekhawatiran terhadap cadangan pangan nasional.

Karena itu, ketika Malaysia mulai melirik beras Indonesia dalam jumlah besar, yang berubah sesungguhnya bukan sekedar arah perdagangan, melainkan cara sebuah bangsa memandang dirinya sendiri.
‎
‎Perum Bulog dikabarkan mencapai kesepakatan awal dengan Malaysia terkait rencana pembelian beras premium sebanyak 500 ribu ton.

Angka itu jauh lebih besar dibanding pembicaraan sebelumnya yang hanya berada di kisaran 200 ribu ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut proses tersebut tinggal menunggu finalisasi harga dan skema distribusi.


‎Di balik negosiasi dagang itu, sebenarnya ada simbol perubahan yang lebih besar, yakni Indonesia perlahan mulai keluar dari bayang-bayang sebagai negara pengimpor pangan.
‎
‎Selama bertahun-tahun, swasembada sering terdengar sebagai slogan politik yang datang dan pergi.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah berupaya membangun narasi baru bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga tentang posisi Indonesia dalam percaturan global.
‎
‎Data produksi beras nasional yang disebut surplus, meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah, hingga berhentinya impor sejumlah komoditas strategis menjadi fondasi optimisme tersebut.

Pemerintah juga mulai menghubungkan penguatan pangan dengan reformasi energi, pupuk subsidi, dan perluasan pasar ekspor.
‎
‎Di tengah ancaman krisis pangan dunia, langkah ini memberi pesan bahwa pangan kini bukan lagi semata urusan pertanian, melainkan bagian dari geopolitik dan kedaulatan negara.


‎Namun sejarah juga mengajarkan bahwa keberhasilan pangan tidak cukup diukur dari angka produksi atau besarnya ekspor.

Ketahanan pangan sejatinya baru bermakna ketika hasil panen mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan masyarakat kecil tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan layak.
‎
‎Karena itu, ekspor beras ke Malaysia bukan hanya soal transaksi dagang. Ia menjadi ujian: apakah Indonesia benar-benar sedang membangun kemandirian pangan yang kuat, atau sekadar menikmati surplus sesaat di tengah momentum politik dan pasar global.
‎
‎Sebab sebuah bangsa tidak disebut kuat hanya karena mampu menjual pangannya ke luar negeri, tetapi ketika ia mampu memastikan rakyatnya sendiri tidak lagi hidup dalam kecemasan terhadap kebutuhan paling dasar yakni pangan.
‎