Bank Investasi China Berikan Pinjaman Rp71,5 Triliun untuk Indonesia, Mau Buat Apa?

M Nurhadi | Rina Anggraeni | Suara.com

   

Kamis, 28 Mei 2026 | 11:59 WIB



Ilustrasi HSBC

Baca 10 detik

HSBC China meluncurkan fasilitas kredit senilai USD 4 miliar untuk mendukung ekspansi korporasi energi bersih Tiongkok ke pasar internasional.

Indonesia menjadi target utama penyaluran dana tersebut guna mempercepat proyek transisi energi dan mencapai target emisi tahun 2030.

Inisiatif ini memanfaatkan momentum perjanjian perdagangan ACFTA 3.0 untuk memperkuat kerja sama ekonomi hijau antara Tiongkok dan kawasan ASEAN.

Suara.com - HSBC China secara resmi mengumumkan peluncuran fasilitas kredit jumbo senilai USD 4 miliar (sekitar Rp71,5 triliun). Alokasi dana segar ini dirancang khusus guna menyokong korporasi asal Tiongkok yang bergerak di sektor energi bersih serta industri rendah karbon dalam melancarkan aksi ekspansi ke pasar internasional.

Indonesia dipastikan menjadi target utama dari penyaluran fasilitas pembiayaan tersebut. Inisiatif finansial terbaru ini menegaskan fokus HSBC grup dalam mendampingi para mitra bisnis melakukan alih teknologi transisi, memacu lahirnya inovasi hijau, sekaligus menggarap potensi pertumbuhan ekonomi baru.

Program bernama Fasilitas Kredit Keberlanjutan dan Transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) ini akan mendistribusikan pinjaman bagi perusahaan Tiongkok yang lolos kualifikasi di berbagai sektor krusial.

Beberapa di antaranya meliputi sektor energi terbarukan, ekosistem transportasi elektrik (electric vehicle), infrastruktur pusat data (data center), hingga pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Urgensi kucuran dana ini kian nyata mengingat dominasi Tiongkok yang saat ini menguasai sekitar 47 persen dari total ekspor teknologi bersih (cleantech) global, serta memegang pangsa sekitar dua pertiga dari ekspor industri tenaga surya dan baterai dunia.

Terlebih, volume penjualan mobil listrik diproyeksikan menembus angka 26 juga unit di seluruh dunia pada tahun 2026 ini. Di sisi lain, tingkat konsumsi daya listrik untuk pusat data global diprediksi akan melonjak hampir dua kali lipat, dari kisaran 485 TWh pada tahun 2025 menjadi 945 TWh pada tahun 2030 mendatang.

Presiden Direktur HSBC Indonesia, Stuart Rogers, memberikan pandangan optimis mengenai prospek pembiayaan ini.

Ia menilai agenda transisi energi di Indonesia memegang posisi sebagai salah satu peluang investasi ramah lingkungan terbesar di kawasan regional, dengan kebutuhan pemulihan modal yang sangat masif demi mengejar target emisi tahun 2030.

"Transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan. HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari China, yang memiliki teknologi, pengalaman, dan kapasitas untuk mewujudkannya. Fasilitas kredit ini memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal tersebut," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.



Senada dengan hal tersebut, Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC, Natalie Blyth, menambahkan bahwa Negeri Tirai Bambu merupakan pusat dari berkumpulnya korporasi rendah karbon paling progresif di skala global.

"Perusahaan-perusahaan ini menetapkan tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas, sekaligus memainkan peran penting dalam mentransformasi ekosistem transisi energi. Seiring perusahaan berkembang secara internasional, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global dan keahlian untuk mendukung mereka. Fasilitas kredit ini dirancang untuk menyediakan dukungan tersebut dan tidak ada bank selain HSBC yang mampu membantu nasabah untuk menemukan, mengakses, dan menavigasi peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem global," katanya.

Dukungan Regulasi ACFTA 3.0 dan Komitmen Regional ASEAN

Akselerasi penetrasi pasar ini memperoleh momentum yuridis lewat traktat perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 lalu.

Lewat pembaruan perjanjian tersebut, pilar kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan ASEAN untuk pertama kalinya resmi diperluas ke ranah ekonomi hijau, ekonomi digital, serta integrasi konektivitas rantai pasok.

Indonesia berpeluang besar meraup keuntungan optimal dari melimpahnya pasokan energi bersih ini. Fakta lapangan menunjukkan bahwa sebesar 91 persen dari proyek pembangkit listrik tenaga angin dan surya baru yang mulai beroperasi pada tahun 2024 memiliki struktur biaya yang jauh lebih ekonomis ketimbang harga bahan bakar fosil termurah di dunia.

Langkah ini juga seirama dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 yang baru saja diselenggarakan di Filipina. Dalam forum tertinggi tersebut, para pemimpin negara Asia Tenggara kembali menegaskan ikhtiar bersama untuk mempercepat interkoneksi ASEAN Power Grid demi mewujudkan ketahanan energi kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu magnet investasi hijau paling potensial di Asia Tenggara, Indonesia memerlukan alokasi dana sekitar USD 97 miliar demi merealisasikan target aksi iklim tahun 2030.

Standardisasi target tersebut telah tertuang secara komprehensif dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Sejalan dengan hal itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru Indonesia tahun 2025 menetapkan target ambisius berupa pembangunan kapasitas energi terbarukan baru sebesar 42.569 MW hingga tahun 2034.

Angka target ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding rencana korporasi periode sebelumnya, sekaligus mengintroduksi target sistem penyimpanan energi (energy storage) untuk pertama kalinya.