Terseret Dugaan Pelanggaran Ekspor, Grup Wilmar Terkapar

Redaksi

28 May 2026 12:00




Dugaan keterlibatan Wilmar atas dugaan prakik ekspor CPO menyimpang di Indonesia telah menurunkan harga saham perusahaan. Muhammad Fadli/Bloomberg

Bloomberg, Wilmar International Ltd. mengalami penurunan terbesar dalam hampir enam tahun terakhir setelah pemerintah Indonesia menyebut raksasa minyak sawit tersebut sebagai salah satu perusahaan yang sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran ekspor. 

Saham yang diperdagangkan di Singapura merosot hingga 11% pada hari Kamis, penurunan intraday terbesar sejak 2020, sebelum memangkas kerugian dan diperdagangkan pada harga S$3,45 per lembar pada pukul 09.45 waktu setempat.

Volume perdagangan saham perusahaan melonjak hingga sembilan kali lipat dari rata-rata 20 hari sebesar 78.988 saham.

Harga saham grup bisnis CPO Wilmar ambyar. dok: Bloomberg


Wilmar, pengolah minyak sawit terbesar di dunia yang memiliki perkebunan di Indonesia, dan Musim Mas Group, termasuk di antara 10 produsen minyak sawit yang diselidiki atas dugaan under-invoicing dan transfer pricing ekspor, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Praktik-praktik tersebut termasuk di antara alasan yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu saat ia mengatakan pemerintah akan mengambil kendali yang lebih besar atas ekspor komoditas melalui BUMN hasil bentukan baru.



Penyelidikan baru ini menandakan tantangan lain untuk Wilmar di Indonesia. Perusahaan tersebut tahun lalu harus menyerahkan jaminan sebesar Rp12 triliun — yang saat itu bernilai US$729 juta — kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penyelidikan terpisah terkait ekspor minyak sawit. Wilmar mengatakan sedang mempersiapkan pernyataan yang akan dirilis pada Kamis sore untuk menanggapi hal tersebut.

Pernyataan Prabowo telah membuat para investor cemas dan mengguncang pasar kelapa sawit, sementara para pelaku industri sangat mendambakan kejelasan mengenai bagaimana kerangka kerja ekspor yang baru ini akan diterapkan.

Lelang minyak sawit mentah yang terkait dengan pemerintah Indonesia, yang berfungsi sebagai patokan harga domestik dan penawaran ekspor, telah terhenti sejak pengumuman tersebut, sementara beberapa pengolah menghindari pembelian buah sawit dari petani kecil sambil menunggu kejelasan lebih lanjut. 

(red)