Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 9 Persen

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 9 Persen

May 25, 2026 - 13:27



Dian Puspita

Author

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan(Antara)

Smallest Font

Largest Font

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 hingga 9 persen optimistis dapat diraih melalui langkah deregulasi kebijakan serta digitalisasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. Target ini disampaikan dalam agenda ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, pada Senin (25/5), sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.

Optimalisasi sektor perpajakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menggenjot pendapatan negara. Pemanfaatan teknologi digital terintegrasi dinilai menjadi instrumen krusial dalam menyukseskan pembenahan sistem tersebut.







"Penerimaan pajak harus kita lebih tingkatkan, tidak mengejar dalam kebun binatang. Jadi dengan digitalisasi. Government technology akan menjadi tools yang sangat baik untuk melakukan ini," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).





Hambatan birokrasi penyusunan izin lingkungan juga turut disoroti karena memakan waktu hingga dua tahun. Pemangkasan interaksi tatap muka dinilai mampu mendorong efisiensi birokrasi dan mempercepat proses integrasi data berbasis kecerdasan buatan.

"Dengan mengurangi in-person contact itu akan membuat kita lebih efisien. Sekarang tanggal 1 Juni itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada bulan Oktober tahun ini," papar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Penyediaan data akurat diyakini akan membantu kepala negara dalam mengambil keputusan strategis secara cepat. Skema penyaluran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) nantinya ditentukan berdasarkan validitas data wilayah tersebut.





"Misalnya MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa di prioritas kedua, begitu pun yang lain. Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar. Jadi keinginan presiden itu dapat tercapai," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Alokasi dana langsung ke tingkat bawah yang mencapai Rp1 triliun per hari dinilai memberi dampak besar terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kuartal sebelumnya sebesar 5,61 persen. Penataan sistem yang lebih bersih dari korupsi dipercaya bakal mendongkrak angka tersebut secara berkelanjutan.

"Belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana sampai ke bawah Rp1 triliun rupiah. Itu mempengaruhi ekonomi dan 5,61% growth kemarin itu tidak lepas dari itu," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).





Langkah penataan birokrasi dan peningkatan efisiensi kerja diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam menekan potensi kebocoran anggaran negara.

"Tapi kita melihat kalau ditata lebih baik itu angka itu akan bisa lebih besar. Jadi over time untuk pertumbuhan 8%-9% dengan deregulasi, dengan efisiensi, kurang korupsi itu akan sangat tercapai," pungkas Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Di sisi lain, pengendalian kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tetap berjalan fleksibel serta adaptif dalam merespons dinamika perekonomian masyarakat. Kebijakan peluncuran empat kali stimulus pada tahun lalu menjadi bukti respons cepat pemerintah tanpa mengabaikan batasan defisit fisikal di bawah 3 persen.





"Tahun lalu kita meluncurkan empat kali stimulus karena kita lihat masyarakat membutuhkan. Terus apakah kemudian kita keluar dari disiplin? Enggak. Kita tetap di dalam disiplin fiskal yaitu defisitnya tetap di bawah 3% dan debt to GDP ratio-nya kita jaga," kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Keseimbangan antara angka pertumbuhan ekonomi dan rasio defisit Indonesia diklaim berada pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian banyak negara lain. Realisasi defisit dipertahankan tetap rendah demi menjaga stabilitas fiskal nasional.

"Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3%. Tahun laly 2,9%, tahun ini kita rencanakan 2,68%, tapi bisa tumbuh 5,11% tahun lalu dan 5,61% awal tahun ini," katanya Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.




Seluruh program strategis jangka panjang pemerintah mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga sekolah rakyat telah dialokasikan secara matang di dalam instrumen APBN. Kehadiran Danantara juga diposisikan sebagai mitra strategis pengelola sumber investasi negara.

"Jadi Indonesia itu good bargain sebenarnya dengan pengelolaan APBN yang fleksibel. Seluruh rencana besar Indonesia, makan bergizi gratis, koperasi desa, sekolah rakyat, perbaikan kesehatan, kita anggarkan di dalam APBN karena itu yang nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kita punya partner Danantara yang menjadi tempat sumber investasi," papar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Manajemen kebijakan ekonomi makro yang baru ini diharapkan mampu mendorong realisasi target pertumbuhan ekonomi tinggi yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.




"Ini new microeconomic policy management Indonesia yang akan membuat Indonesia tumbuh ke depan dengan deregulasi. Dengan reform, kita yakin akan tumbuh lebih tinggi menuju 8% sesuai dengan target Bapak Presiden Prabowo di masa pemerintahan beliau," pungkas Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.