Mengapa Intervensi Negara Adalah Kunci Optimisme Ekonomi Indonesia?

Mukhamad Misbakhun - detikFinance

Minggu, 24 Mei 2026 05:10 WIB

BAGIKAN  

Komentar

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - 

Baru-baru ini beredar tulisan berjudul "Catatan Singkat: Indonesia Menuju Jurang?" yang mengingatkan publik mengenai potensi memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam tulisan tersebut, penulis mengaitkan peningkatan belanja negara, proyek-proyek pembangunan berskala besar, serta berbagai persoalan kelembagaan dengan risiko terulangnya krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi pada 1997-1998.

Menurutnya, perkembangan tersebut dapat mengurangi kepercayaan pasar dan melemahkan fondasi perekonomian nasional.


Meskipun demikian, kesimpulan tersebut perlu dicermati secara lebih hati-hati. Penilaian bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang ekonomi yang digunakan.

Dalam banyak bagian, argumentasi yang dikemukakan tampak berangkat dari pendekatan neoliberal yang menempatkan pasar sebagai mekanisme utama penggerak ekonomi dan memandang keterlibatan negara secara luas sebagai sumber inefisiensi.



Bias Neoliberal dalam Membaca "Keberhasilan" Masa Lalu

Salah satu corak utama dari catatan tersebut adalah glorifikasi terhadap kebijakan pemerintah-pemerintah terdahulu yang dijadikan standar emas "reformasi", untuk kemudian dijadikan senjata menghantam arah kebijakan pemerintah saat ini.

Misalnya, penulis dengan bangga mencontohkan bagaimana Presiden Habibie menghentikan proyek industri pesawat terbang nasional (IPTN) sebagai bentuk "pengorbanan" untuk memulihkan kepercayaan pasar. Demikian pula, Presiden Megawati dipuji karena bersedia bekerja sama dengan IMF secara penuh dan melakukan privatisasi atas BUMN strategis seperti Indosat demi menutup defisit.

Dari kacamata ekonomi neoliberalisme, langkah-langkah ini (memotong industri strategis milik negara, memprivatisasi aset publik, dan tunduk pada dikte lembaga keuangan internasional) memang dianggap sebagai reformasi yang "sepenuh hati". Namun, paradigma ini cenderung mereduksi peran negara hanya sebagai fasilitator bagi modal asing dan pasar bebas. Pengorbanan pada masa lalu yang dibanggakan tersebut sejatinya menyebabkan negara kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis yang krusial bagi hajat hidup orang banyak.



Mendefinisikan Ulang Peran Negara dan Entitas Ekonomi Milik Negara

Catatan tersebut mengkritik pemerintah saat ini yang dituduh mengedepankan retorika nasionalis, menjalankan proyek "prestise" tanpa kelayakan yang ketat, dan menyembunyikan defisit fiskal melalui penugasan kepada BUMN.

Kritik ini meleset, karena gagal memahami pergeseran haluan ekonomi pemerintah. Pemerintah saat ini tidak lagi menganut pendekatan neoliberal murni, melainkan bergerak ke arah sosialisme yang menekankan kehadiran negara untuk memastikan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, peningkatan peran negara di pasar bukanlah sebuah pelanggaran tata kelola, melainkan sebuah kebutuhan strategis.

Apa yang oleh penulis disebut sebagai "proyek prestise yang tidak layak secara ekonomi", sesungguhnya adalah intervensi negara untuk membangun infrastruktur publik yang selama puluhan tahun diabaikan oleh sektor swasta karena dianggap kurang menguntungkan secara hitung-hitungan komersial. Selain itu, penugasan kepada BUMN tidak seharusnya dilihat secara sempit sebagai "bom waktu" defisit yang tersembunyi.



BUMN dikembalikan pada khitahnya sebagai alat negara dan perpanjangan tangan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian global yang sedang mengetat. Retorika nasionalis yang dikritik oleh penulis tersebut, pada hakikatnya adalah semangat untuk membangun kemandirian ekonomi dari ketergantungan asing.

Dalam relasi segitiga antara negara, pasar, dan rakyat, negara tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif yang menyerahkan nasib warganya pada fluktuasi mekanisme pasar bebas yang sering kali buta terhadap ketimpangan. Sebaliknya, negara memegang peran krusial sebagai penyeimbang dan pelindung utama. Ketika pasar dibiarkan tanpa kendali, mekanisme ini cenderung memusatkan kekayaan dan berpotensi melahirkan kembali struktur ekonomi oligarkis yang merugikan masyarakat luas, sebuah ancaman yang sesungguhnya sudah diupayakan untuk dibongkar sejak awal reformasi.

Oleh karena itu, kehadiran negara secara aktif-baik melalui regulasi yang tegas maupun lewat entitas bisnis milik negara-berfungsi untuk menjinakkan keliaran pasar agar tetap tunduk pada mandat keadilan sosial. Dengan cara ini, negara memastikan bahwa roda ekonomi tidak hanya berputar untuk melipatgandakan modal segelintir elite, melainkan diredistribusi secara berkeadilan demi menjamin kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.



Optimisme di Atas Fundamental yang Kuat

Kita patut merasa sangat optimistis karena indikator perekonomian riil berbicara lebih lantang daripada kekhawatiran teoretis. Bahkan penulis catatan tersebut harus mengakui bahwa kondisi makroekonomi hari ini sama sekali belum menyerupai krisis 1998. Fakta menunjukkan bahwa kita memiliki cadangan devisa yang sangat aman, sektor perbankan yang jauh lebih kuat, dan rezim nilai tukar mengambang yang terbukti mampu menyerap guncangan eksternal dengan baik. Lebih jauh lagi, kita kini ditopang oleh kelas menengah yang jauh lebih besar.

Penulis catatan pesimistis menganggap bahwa fundamental yang kuat ini hanyalah sebatas "buffer" (bantalan) yang fungsinya sekadar membeli waktu sebelum akhirnya habis. Namun, dari perspektif yang lebih optimistis, bantalan ini justru membuktikan bahwa manuver pemerintah berhasil menciptakan sistem yang memiliki daya tahan (resilience) tinggi. Dengan perbankan yang sehat dan cadangan devisa yang kuat, pemerintah memiliki ruang yang cukup aman untuk mengambil langkah berani-seperti memberdayakan BUMN dan menjalankan ekspansi ekonomi demi rakyat-tanpa perlu takut didikte oleh tekanan pasar jangka pendek seperti di masa lalu.



Kesimpulan

Sejarah memang memiliki resonansi, tetapi Indonesia 2026 tidak sedang mengulangi tragedi 1997. Kita sedang menulis babak baru. Menghapus proyek nasional seperti IPTN atau menjual BUMN demi restu IMF mungkin adalah "reformasi" yang dipuja oleh pasar bebas di masa lalu. Namun saat ini, negara memilih jalur yang berbeda: menjadi pelindung yang aktif bagi kesejahteraan rakyatnya.

Meningkatnya peran negara dalam perekonomian bukanlah sinyal kejatuhan, melainkan tanda kebangkitan ekonomi yang berlandaskan pada kemakmuran bersama. Indonesia tidak sedang berjalan menuju jurang; kita sedang mendaki menuju perekonomian yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR RI
Fraksi Partai Golkar

Original Posted By markjankulovski►Kebanyakan orang kita hanya melihat angka-angka makro, nilai dollar, ihsg, tapi gak lihat ekonomi mikro yang baik-baik saja, tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan, bahan-bahan kebutuhan pokok tetap, tidak naik harga padahal.

Mazhab Presiden Prabowo itu agak beda dengan presiden-presiden sebelumnya yang menitikberatkan pada ekonomi makro, ini lebih menitikberatkan pada ekonomi mikro. Sejak era pasca reformasi, dari beberapa pemerintahan, mayoritas memang berfokus pada makro. Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi itu pendekatannya makro, sementara yang mikro itu adalah mazhab pemerintahan Gus Dur dan Prabowo sekarang. Duit dilempar untuk program-program bagi masyarakat bawah, program seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan dll, itu program lapangan semua buat masyarakat bawah. Makanya Menteri-nya pun beda, sebelumnya Sri Mulyani, yang disiplin fiskal, pelit dalam anggaran, textbook, ahli ekonomi makro seperti juga tempatnya menempuh pendidikan, University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat yang mazhabnya seperti itu, sementara sekarang Purbaya yang lebih agresif dalam anggaran untuk mengejar target pertumbuhan, lebih experimental atau out of the book, dan juga lebih ahli dalam ekonomi mikro seperti tempatnya menempuh pendidikan, Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Mengenai Dollar dan ihsg, Dollar dan IHSG melemah bukan berarti ekonomi langsung ambruk gitu. Ane tanya, sejak kapan Rupiah gak melemah sama Dollar. Dari dulu juga selalu melemah , tahun 1999 Dollar itu di kisaran 6500, tahun 2024 sudah di kisaran 15.500 an, dan tahun 2026 sekarang 17500-an, tapi apakah kemudian Indonesia jadi kiamat gitu , gak ada pertumbuhan ekonomi, minus terus gitu, nyatanya kan gak, ekonomi tetap tumbuh selalu. Mengenai IHSG, penurunan IHSG belum tentu mempengaruhi sektor riil di masyarakat, IHSG itu Makro, saham perusahaan perusahaan besar. Ada contoh IHSG jatuh, pada tahun 2000, era presiden Gus Dur. Itu jatuhnya 50 % lebih, tahun 1999, IHSG itu di level 700-an, di tahun 2000, jatuh hingga di level 340-an, demikian juga nilai tukar dollar juga melemah, tahun 1999 nilai Dollar di level 6500-an, tahun 2000 melemah hingga 9500, melemahnya signifikan, Tapi apakah Indonesia ekonominya runtuh, minus gitu, nyatanya kan gak, karena pertumbuhan ekonomi tahun 2000 justru tumbuh cukup tinggi 4,92 %, pertumbuhan paling tinggi di awal reformasi, bahkan 3 tahun pemerintahan Megawati pun gak pernah sanggup membuat ekonomi tumbuh setinggi 1 tahun pemerintahan Gus Dur, ini seperti kondisi sekarang di mana perbandingan mazhab ekonominya sama, pemerintahan Gus Dur dan Prabowo yang fokus di mikro. Ihsg dan rupiah melemah tapi ekonomi malah tumbuh tinggi.

Jadi intinya adalah kondisi pasar modal dan mata uang terpisah dari performa warung, pabrik atau petani di sawah, IHSG dan nilai tukar rupiah memang melemah, tapi selama pabrik tetap memproduksi barang, masyarakat tetap belanja di pasar-pasar, petani tetap memproduksi padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan komoditas tetap diekspor, maka ekonomi riil Indonesia tetap baik-baik saja dan tumbuh kokoh.

Original Posted By namima►Tenang2 gua belanja di pasar g pake dolar...

Cm gw mau upgrade hp makin lama makin mahal wee...