Refleksi 28 Tahun Reformasi di Samarinda, Saat Ini Neo Orde Baru Masih Mengintai

Tayang: Jumat, 22 Mei 2026 15:11 WITA
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
zoom-inlihat fotoRefleksi 28 Tahun Reformasi di Samarinda, Saat Ini Neo Orde Baru Masih Mengintai
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
REFLEKSI REFORMASI - Sejumlah elemen mulai dari BEM Fakultas Hukum Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, hingga komunitas sipil turun ke jalan memperingati 28 tahun tumbangnya rezim Orde Baru di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Jalan M. Yamin, Samarinda, Kamis (21/5/2026) sore hingga pukul 20.00 Wita. (TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Langit di atas Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur perlahan meredup berganti malam. Tepat di depan Gerbang Universitas Mulawarman, sebuah api enggan padam, Kamis 21 Mei 2026 sore. 

Di sana, waktu seolah ditarik mundur dua puluh delapan tahun lalu, saat gema reformasi pertama kali memecah keheningan negeri.

Pantauan TribunKaltim.co, hingga jarum jam menyentuh angka 20.00 Wita, jalanan masih menjadi altar ingatan.

Sebuah spanduk besar membentang, menampilkan wajah Soeharto dan Prabowo, bersanding dengan dua kalimat gugatan yang getir. "Reformasi Tak Pernah Ada" dan "Indonesia Baru Tanpa Orba".

Mereka yang berkumpul bukan sedang merayakan masa lalu, melainkan merawat kegelisahan masa kini.

Bergerak dalam barisan yang khidmat, elemen mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Unmul, para pejuang sunyi Aksi Kamisan Kaltim, hingga simpul-simpul komunitas sipil melebur jadi satu.

Di bawah temaram lampu jalan, mereka berdiri kokoh, mengingatkan kota ini bahwa 28 tahun tumbangnya Orde Baru bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan sebuah alarm yang harus terus dibunyikan.

Saat TribunKaltim.co, bersua dengan Kepala Departemen Kastrad FH Unmul, Fauzan Yuzzaki, terungkap.

Bahwa aksi ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya merawat ingatan kolektif masyarakat agar tidak lupa pada sejarah kelam masa lalu.

"Kami ingin mengenang kembali bagaimana perlawanan rakyat untuk menumbangkan Orde Baru. Kami ingin merawat ingatan kolektif itu," tegas Fauzan.

Fauzan turut menyoroti situasi demokrasi saat ini yang dianggapnya mulai menyerupai praktik pembatasan kebebasan di era pra-1998.

Ia bahkan menyebut istilah “Neo Orba" untuk menggambarkan kondisi saat ini.

"Orde baru itu tidak pernah mati, tapi hanya berubah menjadi Neo Orba. Bungkusan baru, tapi rasa lama," ujarnya ketus.

Ia mencontohkan, rentetan pembubaran diskusi dan pemutaran film yang marak terjadi belakangan ini sebagai bukti nyata ruang ekspresi warga mulai dikangkangi.

"Jangan diam, karena hak-hak kita sedang dibatasi dan sedang diambil," serunya.


REFLEKSI REFORMASI - Sejumlah elemen mulai dari BEM Fakultas Hukum Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, hingga komunitas sipil turun ke jalan memperingati 28 tahun tumbangnya rezim Orde Baru di depan Gerbang Universitas Mulawarman (Unmul), Jalan M. Yamin, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (21/5/2026) sore hingga pukul 20.00 Wita. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY)

Meninggalkan Warisan Buruk
Sementara itu, Dosen FH Unmul, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro menyebut pemerintahan Orde Baru meninggalkan warisan buruk berupa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pembungkaman kebebasan pers, dan pelemahan institusi demokrasi.

Dia menjelaskan, beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di masa lalu, antara lain:

Peristiwa 1965–1966;
Penembakan Misterius/Petrus (1982–1985);
Peristiwa Tanjung Priok (1984);
Peristiwa Talangsari, Lampung (1989);
Operasi Militer di Aceh (1989–1998);
Peristiwa Trisakti, hingga Semanggi I & II (1998–1999);
dan Kerusuhan Mei 1998.
Negara mesti menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta memberikan keadilan kepada para korban.

Hal ini menurutnya lebih kepada pentingnya memori sejarah dan kebebasan akademik untuk mencegah distorsi dan glorifikasi pelaku pelanggaran HAM.

"Pendidikan sejarah harus mencerminkan kebenaran dan tidak memutihkan pelanggaran masa lalu," tegasnya.

Civitas academica dan masyarakat sipil diajak mempertahankan semangat reformasi dan menolak normalisasi kekuasaan otoriter.

“Bangsa yang melupakan luka sejarahnya akan kehilangan arah moralnya,” tandas dia.

Di sisi lain, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul, Purwadi juga menyoroti perekonomian Indonesia selama 20 tahun pasca-reformasi yang mengalami paradoks.

Sejumlah koreksi yang dilakukan memberi manfaat positif, tetapi pada saat bersamaan, sejumlah persoalan juga melekat.

Perekonomian Indonesia melalui berbagai koreksi sistem moneter dan fiskal semakin memiliki daya tahan terhadap gejolak atau tekanan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan.

“Setelah 1998 atau pascareformasi, pertumbuhan ekonomi rata-rata tak sampai 6 persen per tahun,” ucapnya.


Menurutnya, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, hingga monopoli sumber daya alam yang menjadi sasaran gerakan reformasi masih terus berlangsung hingga saat ini.

“Satu hal yang paling signifikan ialah reformasi tidak pernah ada. Karena dalam sisi ekonomi; korupsi, kolusi, nepotisme beserta elitnya tetap monopoli sumber daya alam. Belum lagi," kata Purwadi.

Belum lagi desentralisasi, yang nyatanya ruh reformasi kini justru menghadapi tren resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan oleh pemerintah pusat

Pemerintah pusat mesti membangun kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah.

“Reformasi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memprioritaskan perlindungan kesejahteraan masyarakat lokal itu harga mati,” tandasnya. (*)


https://kaltim.tribunnews.com/tribun...ntai?page=all.
refleksi mahasiswa