Prabowo Bisa Jadi Bapak Kemandirian Bangsa Jika Berhasil Kelola Ekonomi Nasional


LAPORAN: AHMAD ALFIAN



Jumat, 22 Mei 2026, 17:24 WIB



Prabowo Bisa Jadi Bapak Kemandirian Bangsa Jika Berhasil Kelola Ekonomi Nasional



Presiden Prabowo Subianto. (Setpres)

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 di DPR RI pada 20 Mei 2026 bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah ekonomi baru Indonesia.

Menurut pengamat politik Denny JA, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, tetapi karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.


“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujar Denny JA lewat keterangan resminya, Jumat, 22 Mei 2026.


Ia mengibaratkan Indonesia seperti rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut. Denny JA menilai Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, negara ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis. Bukan untuk membunuh pasar, tetapi memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.


“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulis Denny JA.


Dalam pidatonya, Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi sekitar USD 343 miliar kembali mengalir keluar negeri. Jika dirata-ratakan, kebocoran itu mencapai sekitar USD 15,6 miliar per tahun, atau sekitar Rp265 triliun per tahun.

Ada pula estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai USD 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.

Data kebocoran tersebut, menurut Denny JA, merujuk pada pidato resmi Presiden Prabowo 20 Mei 2026, yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir.


“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” kata Denny JA.


Denny JA menyebut arah ekonomi Prabowo sangat dekat dengan konsep developmental state Asia Timur. Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif yakni memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.


“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” ujarnya.


Namun Denny JA mengingatkan, negara kuat saja tidak cukup. Keberhasilan model Asia Timur, katanya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil.

Karena itu, Denny JA menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.


“Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” katanya.


Denny JA juga mengingatkan risiko besar jika nasionalisme ekonomi dijalankan tanpa tata kelola yang sehat. Ia mencontohkan Venezuela yang memiliki cadangan minyak sangat besar, tetapi gagal karena institusi melemah, korupsi membesar, dan perusahaan negara dipolitisasi.

Nigeria pun mengalami paradoks serupa: kaya energi, tetapi lama terjebak dalam korupsi dan tata kelola yang lemah.


“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” ujar Denny JA.


Denny JA lanytas menegaskan pidato Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.


“Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya,” ungkapnya.


Namun jika negara mampu menutup kebocoran, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, Denny JA percaya Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.


“Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” pungkas Denny JA.

Original Posted By TheTick►Persiapan sebagai wacana bergabung dengan NDB BRICS+ memang tidak salah. Hanya saja, banyak hal yang wajib di riset oleh pemerintah sebelum latah bergabung ke ini dan itu di kancah Internasional. Banyak hal, akan berujung pada keadaan tidak sadar, perlahan tapi pasti prinsip "bebas aktif" akan mulai terkikis baik secara Ekonomi Agregat dan Geopolitik regional.
Yang pada akhirnya akan "memperlemah bargaining power Indonesia dalam kancah Internasional.

Hal hal yang masih belum terpecahkan dalam kancah BRICS+ adalah:
1. High Volatility Risk
Kondisi dimana hingga sekarang, belum terpecahkan High Volatility dalam ETF BRICS+ akibat dari:
a. Political Instability
b. Trade disruption
c. Global market dynamics.
Sehingga ETF values akan beragam dan mengakibatkan market-swing yang sangat tajam. Pula diperhatikan, dalam setiap anggota BRICS+ postensi investasi ditiap negara anggota berbeda. Misal UAE dan Saudi dalam energy's commodity, lalu Brazil, South Africa dan Indonesia dalam Raw-Material dan sebagainya. Hal mana akan menjadikan disproportionate dalam aliran investasi yang akan berdampak serius dalam ETF.

2. Political, Instabilitas Ekonomi dan Regulatory.
Seperti yang terlihat misal Russia terkena sanksi konflik bersenjata, China karena Regulatory (Tariffs), perselisihan perbatasan sesama anggota BRICS+ antara India-China, dan lain lain yang akan berdampak besar bagi iklim investasi dalam BRICS+.
Akibatnya Tansparancy Governance dalam sistem ETF ini menjadi sangat tidak efisien terutama bagi Investor.
Karena tiap tiap negara BRICS+ memiliki Risk Tolerance yang berbeda pula.

3. Currency Risk
Tiap tiap anggota BRICS+ memiliki dependensi karena tingginya inflasi yang dialami tiap negara anggota.
Sehingga misalnya saja Indonesia, sebuah negara anggota memiliki dampak atas Rupiah vs US Dollar, maka nilai investasi di Indonesia dalam konteks BRICS+ juga akan melunturkan nilai investasi di Indonesia.

Jadi dalam hemat saya,
1. Sedangkan pendahulu BRICS+ saja, misal EU (Euro) sampai saat ini masih repot dalam hal "de-dollarisasi", padahal semua negara anggota adalah negara maju yang sangat baik stabilitas politik dan Ekonomi.

2. Bisakah Indonesia keluar dari BRICS+ jika terbukti bahwa ada perlemahan terhadap kebijakan politik Indonesia terhadap Geopolitik Internasional?
Seperti kejadian Inggris keluar dari EU (Brexit).

Salam,