Indonesia Dekati Kesepakatan Ekspor Beras Fantastis ke Malaysia, Negosiasi Harga Jadi Kunci



Andy Susanto

Mei 22, 2026



Malaysia menunjukkan minat kuat untuk menyerap pasokan beras premium dari Indonesia dalam jumlah signifikan, diperkirakan mencapai 500 ribu ton. Kesepakatan dagang ini kini berada di tahap akhir, di mana negosiasi harga menjadi faktor penentu utama sebelum transaksi dapat diselesaikan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa pembicaraan lanjutan untuk merinci skema pengiriman beras ke negeri jiran tersebut akan segera dilaksanakan.

Pernyataan ini disampaikan Rizal usai pertemuan di Surabaya dengan perwakilan dari Sarawak, Malaysia. Ia mengungkapkan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan awal yang memungkinkan Indonesia mengekspor beras dalam volume yang cukup besar. "Untuk potensi ekspor, sesuai dengan pertemuan kemarin di Surabaya dengan delegasi dari Sarawak, Malaysia, Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Jadi mereka sudah akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan, sekitar 500 ribu (ton)," ujar Rizal, menegaskan bahwa proses negosiasi harga sudah hampir mencapai titik akhir.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Bulog berencana mengirimkan tim khusus ke Sarawak. Tim ini akan mendalami berbagai opsi logistik yang paling efisien, termasuk skema pengiriman langsung dari pelabuhan ke pelabuhan (port to port) atau melalui jalur darat yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Entikong. "Kami akan memberangkatkan salah satu direktur kami untuk diskusi ulang di Sarawak, untuk memastikan pengirimannya port to port, atau hanya nyebrang lewat Kalimantan Barat. Dari gudang Pontianak nyebrang masuk sampai Entikong, dari Entikong langsung ke Sarawak. Nanti konsepnya seperti apa akan didiskusikan di Sarawak," jelas Rizal lebih lanjut mengenai rencana teknis pengiriman.

Tawaran harga yang diajukan oleh pihak Malaysia berkisar pada angka Rp 16.000 per kilogram, atau setara dengan sekitar 3,7 ringgit Malaysia. Angka ini berlaku untuk beras premium dengan tingkat broken (pecahan) sebesar 5%. Menurut Rizal, tawaran harga tersebut sudah cukup baik, meskipun Bulog tetap berharap ada penyesuaian yang lebih menguntungkan. Ia menambahkan bahwa ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak menjual komoditas pangan utamanya dengan harga terlalu rendah. Selain itu, akan ada koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk menentukan banderol harga yang optimal.

"Dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp 16 ribu, atau 3,7 ringgit. Nah ini penawaran awal dari Malaysia sekitar Rp 16 ribu, beras premium dengan pecahan 5%. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden juga kami diperintahkan jangan jual terlalu murah. Jadi jual yang betul-betul menguntungkan petani, bangsa, dan negara," pungkas Rizal, menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi dagang beras.

Potensi ekspor beras ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok pangan strategis di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan dengan Malaysia, jika terealisasi sepenuhnya, tidak hanya akan meningkatkan devisa negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani lokal melalui penyerapan hasil panen yang lebih besar dan dengan harga yang lebih stabil.

Proses negosiasi harga yang sedang berlangsung menjadi krusial. Penentuan harga yang tepat akan mencerminkan keseimbangan antara daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan keberlanjutan usaha tani di dalam negeri. Bulog, sebagai garda terdepan dalam pengelolaan cadangan beras nasional, memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekspor memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga negara.

Keberhasilan negosiasi ini juga akan bergantung pada kemampuan Bulog dalam menyajikan kualitas beras premium yang konsisten dan sesuai dengan standar yang diminta oleh pasar Malaysia. Tingkat broken 5% menunjukkan bahwa beras yang ditawarkan adalah beras berkualitas tinggi dengan sedikit sekali butir patah, yang umumnya disukai oleh konsumen di banyak negara.

Selain itu, aspek logistik yang dibahas, seperti pengiriman port to port atau melalui jalur darat, akan sangat memengaruhi efisiensi biaya dan kecepatan pengiriman. Pilihan rute yang tepat akan membantu menjaga kualitas beras selama perjalanan dan memastikan ketersediaan pasokan tepat waktu di pasar tujuan. Diskusi teknis di Sarawak akan menjadi ajang penting untuk menyelaraskan ekspektasi kedua belah pihak terkait hal ini.

Dalam konteks yang lebih luas, ekspor beras ini juga dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi ekonomi Indonesia. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan negara lain menunjukkan kekuatan dan stabilitas sektor pertanian Indonesia. Hal ini dapat membuka pintu bagi kerja sama ekonomi lainnya di masa depan, serta meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dalam ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto yang secara khusus memberikan arahan untuk tidak menjual beras terlalu murah, mengindikasikan adanya perhatian serius pemerintah terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari komoditas pangan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memastikan bahwa mereka mendapatkan harga jual yang layak atas hasil kerja keras mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekspor beras bukan hanya sekadar transaksi dagang, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian pangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian, selangkah lagi Indonesia berpotensi untuk memperluas jangkauan pasarnya di kancah internasional melalui ekspor beras ke Malaysia. Kesuksesan negosiasi harga dan kelancaran proses distribusi akan menjadi penentu utama terwujudnya kesepakatan bernilai ratusan juta dolar ini. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa sektor pertanian Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.