PT Danantara Sumberdaya Indonesia Siap Ambil Alih Kendali Ekspor Komoditas

May 22, 2026 - 08:56



Dimas Pratama

Author

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). [Suara.com/Achmad Fauzi].



Pemerintah meresmikan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 20 Mei 2026. Entitas ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengendalikan ekspor komoditas paling strategis.

Dilansir dari Suara, kabar pembentukan badan ini sempat memicu reaksi kuat di pasar modal. Indeks Harga Saham Gambungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 3,46% ke level 6.370,68 pada Selasa (19/5/2026) akibat aksi jual massal oleh para investor.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa DSI didirikan untuk menghentikan praktik manipulasi harga dan under-invoicing yang telah berlangsung selama 34 tahun. Berdasarkan data PBB, tindakan ilegal dari oknum eksportir tersebut telah merugikan Indonesia hingga USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.





Untuk menjalankan misi besar ini, pengelolaan perseroan diserahkan kepada para profesional berpengalaman. Dokumen Kemenkumham menunjukkan posisi Direktur DSI ditempati oleh Luke Thomas Mahony yang merupakan mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), sementara posisi Komisaris diisi oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Sekuritas.

Status Hukum dan Tahapan Operasional

Berdasarkan data AHU Kemenkumham per 19 Mei 2026, DSI secara administrasi terdaftar sebagai perseroan swasta nasional. Kepemilikan saham terbagi antara PT Danantara Investment Management sebanyak 99 lembar dan PT Danantara Mitra Sinergi sebanyak 1 lembar.

Meski demikian, manajemen Danantara menegaskan bahwa lembaga ini tetap berstatus resmi sebagai BUMN. Hal tersebut dikarenakan adanya kepemilikan 1% saham krusial yang dipegang langsung oleh BP BUMN.





Dua Fase Penguasaan Pasar

DSI akan menerapkan dua fase operasional dalam mengelola komoditas dalam negeri:

Fase 1 (Mulai 1 Juni 2026): Bertindak sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor untuk memastikan kesesuaian harga pasar.

Fase 2 (Target 2027): Berevolusi menjadi trader tunggal yang membeli langsung komoditas dari pengusaha lokal dan menjualnya ke pasar internasional.

Pada tahap awal, kendali DSI difokuskan pada tiga komoditas ekspor utama non-migas, yaitu batu bara, CPO, dan paduan besi (ferro alloys). Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) mendapatkan pengecualian khusus dari Presiden dan tetap diperbolehkan melakukan ekspor secara langsung.

IHSG Kebakaran, Harta Orang-orang Terkaya Indonesia Hangus

Muhammad Julian Fadli

22 May 2026 08:00



Ilustrasi 9 Orang Terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu Nomor 1 (Diolah berbagai sumber)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kekayaan sejumlah taipan Indonesia ikut tertekan seiring guncangan yang melanda pasar saham.

Kemarin, Kamis (21/5/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor lebih dari 3%. Sepanjang tahun berjalan, IHSG mengalami turbulensi hebat hingga amblas nyaris 30%.

Berdasarkan daftar peringkat orang terkaya versi Bloomberg Billionaires Index, sejumlah taipan mencatat penyusutan kekayaan dalam satu hari hingga mengakumulasi penurunan yang amat signifikan sepanjang tahun. 




Sumber: Bloomberg Billionaires Index, data diolah per 21 Mei 2026

Tekanan di pasar saham menghantam hebat mayoritas nilai kekayaan para orang-orang terkaya Indonesia yang searah dengan kinerja IHSG.

Original Posted By markjankulovski►Prabowo kebijakan ekonominya terlihat membalikkan kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi sebelumnya, bukan hanya kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi sebelumnya, tapi juga membalikkan kebijakan-kebijakan semua presiden-presiden Indonesia sebelumnya setelah era reformasi (kecuali kebijakan era Presiden Gus Dur, yang banyak persamaannya), bahkan membalikkan kebijakan-kebijakan mantan mertuanya, mantan Presiden Soeharto. Maka yang dilakukan Prabowo saat ini, ibaratnya adalah membalikkan sistem ekonomi yang telah berjalan selama 60 tahun di negara ini, terhitung sejak era Orde Baru tahun 1966 hingga sekarang. Ibaratnya reset total.

Maka banyak yang shock, memang ini sesuatu yang tidak biasa, selama era Orde Baru, yang kemudian tetap diteruskan pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi adalah Trickle Down Theory, teori menetes ke bawah, pemberian insentif bagi korporasi dan kalangan atas, pengusaha pengusaha kakap, merangsang investasi agar kekayaan mengalir ke bawah, membuka lapangan kerja baru.

Prabowo ini secara mazhab ekonomi, lebih ke arah Sosialisme, maka kita harus membedah latar belakang keluarganya, ayahnya prof Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia, dulu adalah politisi PSI, bukan PSI berlambang bunga yang kemudian dirubah jadi lambang gajah sekarang, tapi PSI masa lalu yang berlambang Bintang Merah, Partai Sosialis Indonesia, yang didirikan jago Sosialis, salah satu founding father Bangsa Indonesia yang agak terlupakan, Sutan Sjahrir.

Mengenai akhirnya bergandengan tangan dengan Orde Baru, itu hanya garis hidup saja, dan pragmatisme, cita-citanya tetap Sosialisme. Kalau bisa Men-Sosialis-kan Orde Baru, yang kenyataannya gagal karena Orde Baru pada akhirnya lebih bergantung pada lulusan University of California, Berkeley atau yang lebih dikenal sebagai "Mafia Berkeley", seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, JB Sumarlin dll. Yang mazhab ekonominya tentu saja Neoliberal.

Setelah era reformasi, Presiden-presiden Indonesia selanjutnya tetap mengikuti resep ekonomi Liberal ini, kecuali era Presiden Gus Dur, yang juga cenderung lebih Sosialistis dengan mazhab ekonominya saat itu "bikin rakyat senang". Apalagi era 10 tahun SBY berkuasa, dilanjut 10 tahun Jokowi, kebijakan ekonomi mirip-mirip kok, makro, makro, dan makro, itu yang dititikberatkan, korporasi, perusahaan-perusahaan besar.

Lha Prabowo ini agak beda, dia ini kebijakannya lain, bukan dari atas, insentif pada korporasi, perusahaan-perusahaan besar, tapi lempar duitnya ke bawah, lempar duit ke pedesaan, maka muncullah MBG, di samping faktor sosial mengenai gizi anak-anak, juga menyasar faktor ekonomi, biar duitnya muter terus di pasar-pasar, maka muncullah juga Kopdes Merah Putih, banyak orang mencibir buat "Koperasi itu buat apaan, Indonesia makin mundur ke belakang saja", kenapa demikian, ya karena orang kita sudah terbiasa dengan sistem saat ini, saat Kapitalisme di puncak sistem ekonomi kita, korporasi-korporasi besar menggurita, sehingga melupakan bahwa bukan sistem ekonomi seperti sekarang yang sebenarnya dikehendaki para founding father kita dahulu, tapi seperti yang termaktub pada konstitusi kita, UUD 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan", ini Sosialisme. Jadi justru Koperasi itu sudah benar, bukan ketinggalan jaman.

Di sisi lain, Prabowo ini juga berusaha untuk "menertibkan" para pengusaha-pengusaha besar atau yang banyak disebut oligarki, 9 naga, 9 cacing kremi, atau, atau apa lah sebutannya terserah, yang jelas para korporasi besar, agar tidak seolah-olah di atas negara, ya kita tahu sendiri lah selama ini para pengusaha ini, seolah-olah sudah di atas negara saja, pemerintah bagaikan keset saja di hadapan mereka. Tapi ketika muncul Prabowo, "orang kuat", lihatlah ekspresi mereka saat pertemuan sama Prabowo, banyak kok foto-fotonya, ketemu Prajogo Pangestu, Aguan dll. Prabowo bagaikan godfather saja, sementara para bos ini terlihat "sungkan", segan, cengar-cengir seperti ketemu bos besar saja, beda sama dulu, saat ketemu presiden terdahulu, bagaikan setara saja kedudukannya. Banyak proyek-proyek strategis nasional yang berhubungan dengan pengusaha kakap ini dicoret dari daftar selama era Prabowo. Maka banyaklah tuduhan, Prabowo mau menyingkirkan oligarki lama, dan akan membentuk oligarki baru, kalo ane mandangnya tidak demikian, tapi lebih ke arah "Sosialisme Ekonomi".

Kemudian ditopang dengan "State Capitalism" , Kapitalisme Negara, dalam bentuk Danantara, Ini akan menjadi perusahaan negara, yang dikendalikan oleh negara, bukan kapitalisme pasar bebas, di sini sepertinya dia kagum dengan Rusia, Cina, bahkan dalam skala lebih rendah Prancis, di mana perusahaan-perusahaan milik negara, mendominasi. Danantara akan dikendalikan penuh oleh negara dan pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai program-program "Sosialistik" juga, seperti contohnya melakukan revitalisasi tambak udang, membangun peternakan ayam hingga membangun pabrik kelapa.

Jadi pada intinya, program-program Prabowo ini pada intinya adalah reset total sistem ekonomi kita, apa yang menjadi impian almarhum Gus Dur, dan reformasi ekonomi almarhum Gus Dur yang mengalami kegagalan pada awal tahun 2000-an, karena beliau digulingkan oleh para elit, kini dihidupkan kembali di bawah pemerintahan Prabowo.