Tani Merdeka Indonesia nilai arah ekonomi Presiden Prabowo sejalan pasal 33 UUD 1945

Kamis, 21 Mei 2026 10:36 WIB



Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Aiman Adnan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial dalam perekonomian.

"Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial," kata Aiman dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan pandangan tersebut juga disampaikan dalam aksi damai yang digelar Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Aksi tersebut diikuti sekitar tiga ribu peserta yang terdiri atas petani, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, nelayan, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa peserta aksi usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat melintas di depan Kompleks Parlemen, Presiden melambaikan tangan kepada massa aksi yang menyambut dengan antusias.

Aiman menilai pembangunan ekonomi nasional perlu memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil seperti petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut dia, kelompok tersebut membutuhkan perlindungan dan kesempatan yang setara agar dapat berkembang di tengah persaingan ekonomi.

“Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.



Ia menambahkan, aksi tersebut juga menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil.

Aiman menyebut Tani Merdeka Indonesia dan APPSI mendukung penguatan ekonomi kerakyatan serta upaya pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga.

Selain itu, kelompok tersebut mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa untuk memperluas akses permodalan serta pemasaran bagi petani dan pedagang pasar.

Mereka juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan harga hasil pertanian, memperbaiki distribusi pangan, serta memperkuat pasar rakyat agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

Aiman menegaskan pembangunan ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, sebut dia, pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.

Original Posted By markjankulovski►Prabowo kebijakan ekonominya terlihat membalikkan kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi sebelumnya, bukan hanya kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi sebelumnya, tapi juga membalikkan kebijakan-kebijakan semua presiden-presiden Indonesia sebelumnya setelah era reformasi (kecuali kebijakan era Presiden Gus Dur, yang banyak persamaannya), bahkan membalikkan kebijakan-kebijakan mantan mertuanya, mantan Presiden Soeharto. Maka yang dilakukan Prabowo saat ini, ibaratnya adalah membalikkan sistem ekonomi yang telah berjalan selama 60 tahun di negara ini, terhitung sejak era Orde Baru tahun 1966 hingga sekarang. Ibaratnya reset total.

Maka banyak yang shock, memang ini sesuatu yang tidak biasa, selama era Orde Baru, yang kemudian tetap diteruskan pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi adalah Trickle Down Theory, teori menetes ke bawah, pemberian insentif bagi korporasi dan kalangan atas, pengusaha pengusaha kakap, merangsang investasi agar kekayaan mengalir ke bawah, membuka lapangan kerja baru.

Prabowo ini secara mazhab ekonomi, lebih ke arah Sosialisme, maka kita harus membedah latar belakang keluarganya, ayahnya prof Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia, dulu adalah politisi PSI, bukan PSI berlambang bunga yang kemudian dirubah jadi lambang gajah sekarang, tapi PSI masa lalu yang berlambang Bintang Merah, Partai Sosialis Indonesia, yang didirikan jago Sosialis, salah satu founding father Bangsa Indonesia yang agak terlupakan, Sutan Sjahrir.

Mengenai akhirnya bergandengan tangan dengan Orde Baru, itu hanya garis hidup saja, dan pragmatisme, cita-citanya tetap Sosialisme. Kalau bisa Men-Sosialis-kan Orde Baru, yang kenyataannya gagal karena Orde Baru pada akhirnya lebih bergantung pada lulusan University of California, Berkeley atau yang lebih dikenal sebagai "Mafia Berkeley", seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, JB Sumarlin dll. Yang mazhab ekonominya tentu saja Neoliberal.

Setelah era reformasi, Presiden-presiden Indonesia selanjutnya tetap mengikuti resep ekonomi Liberal ini, kecuali era Presiden Gus Dur, yang juga cenderung lebih Sosialistis dengan mazhab ekonominya saat itu "bikin rakyat senang". Apalagi era 10 tahun SBY berkuasa, dilanjut 10 tahun Jokowi, kebijakan ekonomi mirip-mirip kok, makro, makro, dan makro, itu yang dititikberatkan, korporasi, perusahaan-perusahaan besar.

Lha Prabowo ini agak beda, dia ini kebijakannya lain, bukan dari atas, insentif pada korporasi, perusahaan-perusahaan besar, tapi lempar duitnya ke bawah, lempar duit ke pedesaan, maka muncullah MBG, di samping faktor sosial mengenai gizi anak-anak, juga menyasar faktor ekonomi, biar duitnya muter terus di pasar-pasar, maka muncullah juga Kopdes Merah Putih, banyak orang mencibir buat "Koperasi itu buat apaan, Indonesia makin mundur ke belakang saja", kenapa demikian, ya karena orang kita sudah terbiasa dengan sistem saat ini, saat Kapitalisme di puncak sistem ekonomi kita, korporasi-korporasi besar menggurita, sehingga melupakan bahwa bukan sistem ekonomi seperti sekarang yang sebenarnya dikehendaki para founding father kita dahulu, tapi seperti yang termaktub pada konstitusi kita, UUD 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan", ini Sosialisme. Jadi justru Koperasi itu sudah benar, bukan ketinggalan jaman.

Di sisi lain, Prabowo ini juga berusaha untuk "menertibkan" para pengusaha-pengusaha besar atau yang banyak disebut oligarki, 9 naga, 9 cacing kremi, atau, atau apa lah sebutannya terserah, yang jelas para korporasi besar, agar tidak seolah-olah di atas negara, ya kita tahu sendiri lah selama ini para pengusaha ini, seolah-olah sudah di atas negara saja, pemerintah bagaikan keset saja di hadapan mereka. Tapi ketika muncul Prabowo, "orang kuat", lihatlah ekspresi mereka saat pertemuan sama Prabowo, banyak kok foto-fotonya, ketemu Prajogo Pangestu, Aguan dll. Prabowo bagaikan godfather saja, sementara para bos ini terlihat "sungkan", segan, cengar-cengir seperti ketemu bos besar saja, beda sama dulu, saat ketemu presiden terdahulu, bagaikan setara saja kedudukannya. Banyak proyek-proyek strategis nasional yang berhubungan dengan pengusaha kakap ini dicoret dari daftar selama era Prabowo. Maka banyaklah tuduhan, Prabowo mau menyingkirkan oligarki lama, dan akan membentuk oligarki baru, kalo ane mandangnya tidak demikian, tapi lebih ke arah "Sosialisme Ekonomi".

Kemudian ditopang dengan "State Capitalism" , Kapitalisme Negara, dalam bentuk Danantara, Ini akan menjadi perusahaan negara, yang dikendalikan oleh negara, bukan kapitalisme pasar bebas, di sini sepertinya dia kagum dengan Rusia, Cina, bahkan dalam skala lebih rendah Prancis, di mana perusahaan-perusahaan milik negara, mendominasi. Danantara akan dikendalikan penuh oleh negara dan pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai program-program "Sosialistik" juga, seperti contohnya melakukan revitalisasi tambak udang, membangun peternakan ayam hingga membangun pabrik kelapa.

Jadi pada intinya, program-program Prabowo ini pada intinya adalah reset total sistem ekonomi kita, apa yang menjadi impian almarhum Gus Dur, dan reformasi ekonomi almarhum Gus Dur yang mengalami kegagalan pada awal tahun 2000-an, karena beliau digulingkan oleh para elit, kini dihidupkan kembali di bawah pemerintahan Prabowo.