Kompas.com, 21 Mei 2026, 15:54 WIB

Titis Anis Fauziyah, Irfan Maullana
Tim Redaksi




SEMARANG, KOMPAS.com- Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengaku masih mengkaji secara mendalam terkait munculnya wacana pengadaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan perguruan tinggi di wilayahnya.

Kajian tersebut mencakup kesiapan pihak penyelenggara maupun ketepatan sasaran para penerima manfaatnya.

Taj Yasin menyebut bahwa skema penyaluran MBG yang biasanya dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyasar anak usia sekolah tidak bisa begitu saja disamakan dengan ekosistem yang ada di dalam lingkungan kampus.

“Kalau MBG di kampus tanggapan kami ya dilihat dulu seberapa sih karena kampus ini kan berbeda ya dengan sekolah dengan masyarakat,” ujar Taj Yasin saat ditemui seusai menghadiri agenda "Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025" di Hotel Horison Sentraland Semarang, Kamis (21/5/2026).

Taj Yasin juga menyoroti aspek krusial mengenai sasaran penerima manfaat yang nantinya akan mendapat jatah MBG, apakah program ini akan menyasar warga di lingkungan sekitar atau difokuskan untuk para mahasiswa dari kampus yang mengelola dapur MBG tersebut.

“Kampus ini juga masyarakatnya harus benar-benar didata ya. Dari penghitungan mahasiswanya karena ini juga tidak semuanya ada di Jawa Tengah, ada yang mengikuti online. Nah, ini data ini yang harus didata dulu baru nanti kita usulkan,” katanya menjabarkan rumitnya validasi data akademis.

Pro Kontra SPPG Masuk Kampus dan Risiko Independensi Akademik

Sebelumnya, wacana perluasan ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke dalam lingkungan kampus mulai memunculkan perdebatan serius serta diskusi hangat di kalangan pengamat dan akademisi.

Di satu sisi, institusi perguruan tinggi dinilai memiliki modal sumber daya yang sangat besar untuk menyokong keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di sisi lain, keterlibatan aktif kampus dalam wilayah teknis program berskala nasional itu juga dinilai menyimpan risiko struktural yang tidak kecil.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Petra Surabaya, Pwee Leng, melihat gagasan besar tersebut sebagai suatu kebijakan yang memiliki dua mata pisau berbeda, yakni antara peluang strategis dan jebakan struktural.

“Di satu sisi, kampus memiliki kapasitas ilmu, sumber daya manusia, riset, laboratorium, hingga jaringan pengabdian masyarakat yang dapat memperkuat kualitas program Makan Bergizi Gratis,” ujar dosen program studi Management Finance and Investment tersebut memberikan analisis.

Namun, menurut pandangan Pwee Leng, persoalan akan menjadi sangat serius dan dilematis ketika pihak institusi kampus mulai terseret masuk terlalu jauh ke dalam wilayah operasional program eksekutif milik negara.

“Kehilangan independensi akademik dan mengorbankan fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan,” imbuhnya memperingatkan risiko politisasi kampus.

Program MBG Bukan Sekadar Aktivitas Dapur Biasa

Untuk itu, Pwee Leng menegaskan bahwa implementasi program MBG di lapangan tidak boleh dipandang secara sederhana hanya sebagai aktivitas memasak massal dan membagikan kotak makanan kepada masyarakat.

Di balik operasional harian program tersebut, terdapat ekosistem rantai pasok (supply chain) berskala besar yang menyangkut standarisasi keamanan pangan hingga mekanisme pengawasan ketat anggaran negara.

“Program MBG bukan sekadar program distribusi makanan. Ia adalah sistem rantai pasok pangan nasional," kata Pwee Leng menegaskan kompleksitas sistem operasional program.

Sumber

Untung bukan gubernur gw @saya.palsu, @lupis.noiss, @kakekane.cell.



Tugas pelajar ya belajar bukan buat masak MBG, mahasiswa/i itu pelajar bukan pegawai.

Kalo mau jadi pegawai mah mending keluar aja dan daftar SPPG daripada kuliah tapi cuma buat cuci ompreng sama masak setiap hari, buang2 duit buat kuliah aje