Ekonom: APBN 2027 Dinilai Jadi Fondasi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia



Ekonom: APBN 2027 Dinilai Jadi Fondasi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia

 : Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung (kanan) dan Suahasil Nazara (kiri) mengacungkan jempol saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026. Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan menjadi 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom)

Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 21 Mei 2026 | 12:00 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto -  103

Jakarta, Infopublik — Paparan Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dinilai menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi nasional, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah hanya dapat dicapai apabila negara memiliki fondasi fiskal dan pembiayaan yang jauh lebih kuat dibanding saat ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus bergantung pada konsumsi domestik maupun siklus booming komoditas global. Indonesia, kata dia, membutuhkan kapasitas negara yang lebih besar agar agenda hilirisasi, industrialisasi, dan perluasan kelas menengah dapat berjalan berkelanjutan.  “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, kapasitas negara bukan semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.  “Kalau ingin mendorong hilirisasi dan industrialisasi secara serius, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur pendanaan yang jauh lebih kuat dibanding hari ini,” katanya.

Fakhrul menyoroti rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih berada di kisaran 11 persen. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibanding banyak negara berkembang lainnya.

Meski demikian, ia mengingatkan penguatan kapasitas fiskal tidak boleh dilakukan semata melalui kenaikan tarif atau penambahan pungutan baru. Fokus utama, kata dia, justru harus diarahkan pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, dan percepatan digitalisasi administrasi perpajakan. “Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Di era global yang semakin volatil, kebijakan yang konsisten dan predictable menjadi faktor utama menjaga biaya pendanaan tetap rendah,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, pasar keuangan modern sangat bergantung pada tingkat kepercayaan atau confidence terhadap suatu negara. Negara yang dianggap kredibel akan memperoleh biaya pendanaan lebih murah, sedangkan ketidakpastian kebijakan akan meningkatkan premi risiko.

Dalam analisisnya, salah satu poin paling penting dari paparan Presiden adalah sorotan terhadap ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya arus keluar modal bersih atau net outflow pada neraca finansial. “Ini menunjukkan Indonesia masih rentan terhadap siklus dolar global. Kita memiliki surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya, struktur balance of payments kita masih harus diperkuat,” jelasnya.

Tiga Agenda Utama 

Untuk memperkuat struktur pembiayaan nasional, Fakhrul menilai pemerintah dan otoritas keuangan perlu mempercepat tiga agenda utama.

Pertama, memperdalam pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen lindung nilai atau hedging yang lebih memadai terhadap risiko global.

Kedua, memperluas internasionalisasi Rupiah secara bertahap melalui penguatan skema local currency settlement di kawasan regional.

Ketiga, memperbesar sumber pembiayaan non-dolar, termasuk melalui penerbitan obligasi berbasis Renminbi oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Menurutnya, dunia saat ini tengah bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar sehingga Indonesia perlu mulai memanfaatkan likuiditas global non-dolar agar struktur pembiayaan nasional lebih tangguh terhadap gejolak eksternal. “Indonesia perlu memanfaatkan sumber likuiditas global non-dolar agar pembiayaan nasional tidak terlalu tersandra siklus penguatan dolar AS,” katanya.

Selain itu, Fakhrul menilai Indonesia perlu membangun lingkungan pembiayaan jangka panjang berbasis Rupiah atau long-IDR environment. Langkah itu penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan proyek hilirisasi dan industrialisasi yang membutuhkan tenor panjang.

Ia menyebut investor domestik jangka panjang seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan sovereign wealth fund perlu diperkuat agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek. “Target pertumbuhan tinggi hanya dapat tercapai apabila kapasitas negara ikut meningkat. Pada akhirnya, kapasitas negara ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan dan kemampuan memperoleh sumber pendanaan yang stabil,” tutup Fakhrul Fulvian.