Saat Prabowo Sapa Massa Aksi Depan Gedung DPR Usai Rapat Paripurna


Eva Safitri - detikNews
Rabu, 20 Mei 2026 22:30 WIB


Foto: Prabowo sapa aksi massa depan Gedung DPR (Dok. Tim Media Presiden)


Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa massa aksi damai di depan Gedung DPR/MPR. Momen itu terjadi usai Prabowo menghadiri rapat paripurna.


Rapat paripurna itu digelar Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam rapat paripurna tersebut Prabowo menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan kebijakan fiskal pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo meninggalkan kompleks parlemen saat aksi masih berlangsung. Dari mobil dinasnya, Prabowo tampak keluar melalui sunroof dan melambaikan tangan kepada ribuan peserta aksi yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR.

Momen itu pun menarik perhatian ribuan massa di lokasi. Mereka yang datang dari berbagai daerah antusias menyambut sapaan Prabowo.


Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sekitar 3.000 peserta dari berbagai daerah dilaporkan mengikuti aksi yang dihadiri petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, nelayan, hingga elemen masyarakat lainnya.

Massa membawa spanduk serta menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Mereka menilai kebijakan ekonomi nasional perlu memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat kecil untuk berkembang.

Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, mengatakan pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk petani, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku UMKM.


"Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang," ujar Aiman dikutip Tim Media Presiden.

Aiman menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo memiliki kesamaan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial.

"Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial," katanya.

Massa menyatakan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kehadiran negara dipandang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kelompok usaha kecil agar tidak tertinggal.

Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendukung langkah pemerintah melawan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, termasuk monopoli, kartel, dan permainan harga yang berdampak pada petani maupun pedagang pasar. Aiman menegaskan praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat memperlemah ekonomi rakyat dan memperbesar kesenjangan.


Kelompok massa juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Koperasi dinilai dapat membuka akses modal, memperluas usaha, dan membantu petani serta pedagang memperoleh pasar yang lebih baik.

Perlindungan terhadap petani dan pedagang pasar turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa meminta pemerintah menjaga harga hasil pertanian, memperbaiki distribusi pangan, serta memperkuat keberadaan pasar rakyat agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menilai pembangunan ekonomi nasional juga harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Aiman menyebutkan ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

"Mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi nasional. Kami memandang ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ke-3, Persatuan Indonesia, dan sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu, pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama," ujar Aiman.

Aiman mengatakan dukungan tersebut lahir dari harapan agar pembangunan ekonomi nasional semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Kebijakan ekonomi, menurut dia, harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.

"Kami percaya Indonesia bisa lebih kuat jika ekonomi dibangun dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan kepada rakyat," katanya.