‘Badan Ekspor SDA’: Lewat Danantara Sumberdaya, Dirutnya Eks Vale

Azura Yumna Ramadani Purnama

20 May 2026 12:00




Barges transporting coal on the Mahakam River in Samarinda, East Kalimantan, Indonesia./Bloomberg-Dimas Ardian

Bloomberg Technoz, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara baru saja membentuk anak usaha, Danantara Sumber Daya Indonesia, yang disebut-sebut akan berperan dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA).

Anak usaha tersebut diketahui dibentuk pada 18 Mei 2026 dan memiliki kantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Gatot Subroto.

Mengutip dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, modal dasar Danantara Sumberdaya Indonesia tercatat sebesar Rp100 juta yang terdiri dari 399 lembar saham seri A senilai Rp99.750.000 dan satu lembar saham seri B dengan besaran Rp250.000.


BPI Danantara lewat PT Danantara Asset Management memegang 99 lembar saham seri A dengan nilai Rp24.750.000. Sementara itu, saham Seri B dipegang langsung Pemerintah Republik Indonesia dengan nilai Rp250.000.

Pemegang saham menempatkan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama Danantara Sumberdaya. Adapun, Luke sempat menjabat sebagai Direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).




skemama PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA (YouTube Setpres)



Adapun, jabatan komisaris utama Danantara Sumberdaya diisi oleh Harold Jonathan Dharma TJ. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Direktur di Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Danantara Sumberdaya memiliki kode KBLI 64200 dengan judul aktivitas perusahaan holding.

Dijelaskan bahwa kelompok KBLI tersebut mencakup kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

Perusahaan holding tidak terlibat dalam kegiatan usaha subsidarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Sebelumnya, beredar kabar di antara pelaku pasar ihwal rencana pemerintah untuk mengatur ekspor komoditas lewat satu badan khusus baru bentukan negara.

Sejumlah komoditas yang akan turut diatur itu di antaranya batu bara, minyak kelapa sawit, sampai mineral logam.

Lewat aturan yang tengah digodok, eksportir disebut-sebut akan diwajibkan menjual produk mereka kepada entitas baru bentukan pemerintah tersebut.

Badan itu, menurut rumor tersebut, nantinya yang akan menangani ekspor secara langsung, sehingga memicu kekhawatiran pasar terkait potensi pengendalian harga.

Adapun, dalam aturan yang saat ini berlaku, pemegang izin usaha menjadi pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pembeli di luar negeri.

Pemerintah berperan sebagai regulator melalui pengawasan perizinan, tata niaga, pemenuhan kewajiban domestik, hingga memungut pajak ekspor.

Presiden Prabowo Subianto saat pidato pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun 2025-2026. (Youtube Setpres)

Diumumkan Prabowo

Dalam perkembangannya, pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang memberi kuasa kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA Indonesia.

Menurut Kepala Negara, penerbitan PP—yang belum diketahui nomor dan judulnya — tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekspor komoditas Tanah Air.

“Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal,” tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Rabu (20/5/2026).

“Dalam artian akan diteruskan oleh BUMN dari pemerintah. [Peran] ini dikatakan sebagai marketing facility tujuannya adalah untuk memberantas transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor.”

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menggarisbawahi bahwa keputusan pengaturan ekspor komoditas satu pintu melalui badan milik negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang tidak membolehkan asas konglomerasi dan kapitalisme.

Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi potensi kebocoran pendapatan negara yang dapat diamankan melalui pembentukan badan pengatur ekspor komoditas tersebut dapat mencapai sekitar US$150 miliar per tahun.

“Bagaimana bisa ada yang menambang di hutan lindung dan tidak ada yang berani menegakkan hukum? Kita perhitungkan, potensi uang yang bisa bocor itu US$150 miliar per tahun,” tegasnya.

“Potensi itu bisa diselamatkan tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita. Karena itu saya selalu menyampaikan kita harus berani mencari solusi dan berani bertindak.”

RI-1 mengaku geram dengan maraknya praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas SDA di Indonesia, khususnya praktik underinvoicing.

Dia menyebut praktik fraud tersebut lah yang menyebabkan gaji aparatur sipil negara (ASN) hingga guru di Indonesia kecil akibat anggarannya selalu tidak cukup kuat akibat pemasukan yang kurang optimal.

“Underinvoicing fraud atau penipuan [nilai] yang mereka jual tidak dilaporkan yang sebenarnya. Mereka membuat perusahaan di luar negeri, dijual ke perusahaan luar negeri jauh di bawah harga sebenarnya. Ini adalah data dari PBB,” kecam Prabowo.

Dia mencontohkan banyak pelabuhan di Indonesia yang, semisal, mengirimkan 10.000 ton batu bara, tetapi hanya melaporkan 5.000 ton di antaranya secara resmi. Hal tersebut juga terjadi pada komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

“Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani katakan ‘yang merah, merah; yang putih, putih’, perbaiki lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus kita perbaiki,” ujarnya.

“Kita hitung random bahwa kita tahu ada perbedaan yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50% dari keadaan sebenarnya.”

Pada kesempatan tersebut, dia juga menggarisbwahi isu bahwa harga komoditas andalan RI seperti CPO dan nikel kerap kali ditentukan oleh negara lain.

“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga tambang, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak papa, untuk cucu kita sendiri daripada kita jual murah.”

(wdh)