Perhatian publik mulai tertuju pada dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di sebuah perusahaan setelah seorang pengacara, Mochamad Tommy Adrianto, S. H., mengungkapkan bahwa ia telah menerima berbagai aduan, laporan, dan konsultasi hukum dari sejumlah karyawan serta mantan karyawan.

Kumpulan laporan yang diterima mencakup dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, seperti jam kerja yang melebihi ketentuan yang berlaku, waktu kerja tambahan yang dicurigai tidak dibayar sebagai lembur, pembayaran lembur yang belum dilaksanakan, hingga kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja.

"Yang paling mengkhawatirkan adalah saat terjadi dugaan kecelakaan kerja yang berakibat fatal. Masalah keselamatan di tempat kerja bukanlah isu sepele. Ini berkaitan dengan nyawa manusia," ucap Tommy kepada wartawan.

Namun, Tommy menekankan bahwa saat ini ia masih dalam proses menerima laporan dan konsultasi hukum. Belum ada langkah hukum resmi yang diambil karena para pekerja dikatakan belum memberikan surat kuasa khusus untuk penanganan kasus tersebut.

"Hingga saat ini belum ada surat kuasa khusus yang diserahkan. Jadi kami belum bisa berperan aktif dalam pendampingan hukum untuk menangani kasus ini. Kami masih dalam posisi menerima aduan, laporan, dan melakukan investigasi awal," terangnya.

Tommy juga menambahkan bahwa dirinya sengaja tidak mengungkap identitas perusahaan yang dimaksud, termasuk status kepemilikannya, nama, serta lokasi perusahaan tersebut, karena proses pengumpulan bukti masih berlangsung.

"Kami tidak ingin terburu-buru mengungkap identitas perusahaan mengingat saat ini masih dalam tahap investigasi dan pengumpulan bukti. Fokus kami adalah mencari fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mencari saksi dan korban lainnya," jelasnya.

Tommy menjelaskan bahwa beberapa pekerja memilih untuk menjaga identitas mereka tetap rahasia karena takut mengalami tekanan setelah melapor. Ketakutan tersebut, katanya, bukanlah tanpa dasar.

"Mereka khawatir akan menerima intimidasi, ancaman, atau tekanan dari atasan, bahkan kehilangan pekerjaan atau di-PHK. Hal ini sering kali menyebabkan banyak pelanggaran ketenagakerjaan terus berlanjut tanpa ada tindakan yang diambil," ujarnya.

Ia menilai budaya keberanian untuk melapor yang minim membuat sebagian perusahaan merasa mempunyai kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap karyawannya. Ketika pekerja memilih untuk tidak bersuara karena takut kehilangan pendapatan, maka dugaan pelanggaran akan terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

"Jika pekerja terus menerus merasa takut untuk berbicara, pelanggaran akan dianggap sebagai hal yang biasa. Jam kerja yang terlalu panjang dianggap wajar, lembur yang tidak dibayar dianggap normal, dan keselamatan kerja diabaikan menjadi suatu yang lumrah. Sementara itu, undang-undang seharusnya dibuat untuk melindungi pekerja, bukan hanya sebagai hiasan," tegasnya.

Tommy juga mengajak para pekerja untuk berani mengerti hak-hak mereka sendiri dan aktif mencari bantuan hukum jika merasa diperlakukan secara tidak adil.
"Pekerja sebaiknya tidak takut untuk berkonsultasi dan mencari bantuan hukum. Banyak yang baru berbicara setelah menjadi korban serius. Jangan biarkan semuanya terlambat," tuturnya.

Meski hingga saat ini belum menerima kuasa resmi, Tommy mengaku akan tetap menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak pekerja. Selain itu, ia juga akan terus menyuarakan perjuangan hak-hak pekerja melalui media sosial dan ruang publik.

"Kami akan terus memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Hak-hak pekerja perlu diperjuangkan," tandasnya.