Indeks Ketahanan Energi RI Naik, Impor LPG Masih 80 Persen



Robi

19 Mei 2026 - 12:02 WIB

 

Perbesar

Foto: Satya Widya Yudha dalam presentasinya/tangkapan layar

INAnews.co.id, Surabaya– Indeks ketahanan energi Indonesia tahun 2025 berada di angka 7,13 dalam kategori “Tahan”, meningkat 0,39 poin dibanding 2024. Namun di balik capaian itu, Indonesia masih mengimpor 80 persen LPG, 38 persen minyak mentah (crude), dan 34 persen BBM dari luar negeri. Hal itu disampaikan anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan, Satya Widya Yudha, dalam keynote speech Sarasehan Energi di ITS Surabaya, Senin (18/5/2026) yang ditayangkan DEN lewat YouTube resminya.







“Ini ironis. Sumber daya kita ada, tetapi kemampuan mengolahnya masih terbatas,” kata Satya.

Ia memaparkan bahwa Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2025 yang tertuang dalam PP No. 40/2025 menargetkan bauran EBT 19–23 persen pada 2030, dan 70–72 persen pada 2060, dengan net zero emission (NZE) tercapai pada 2060. Nuklir dalam KEN terbaru bukan lagi sekadar pilihan terakhir, melainkan opsi strategis untuk keseimbangan dekarbonisasi.





Satya mengidentifikasi lima tantangan besar di subsektor migas: produksi minyak yang terus menurun, tingginya impor, terbatasnya cadangan energi nasional, belum tersedianya cadangan penyangga, serta kompleksitas distribusi di wilayah kepulauan. “Jika suplai terganggu, kita krisis. Jika infrastrukturnya terganggu, kita darurat,” ujarnya.

Merespons gejolak geopolitik, konflik Rusia, Ukraina dan eskalasi Iran–Israel–Amerika, Indonesia memilih strategi berbeda dari negara lain. Sementara Myanmar memberlakukan sistem ganjil-genap pembelian BBM dan Korea Selatan mendeklarasikan darurat energi, Indonesia memilih jalur subsidi tepat sasaran dan efisiensi energi. “Kita tidak panik, kita juga tidak lengah,” tegas Satya.





Ia juga menyerukan agar ITS membentuk Pusat Kajian Energi Biru sebagai rujukan nasional, mengingat potensi energi laut Indonesia yang sangat besar namun belum dioptimalkan. “Energi biru bukan sekadar diversifikasi, tetapi fondasi kedaulatan energi yang merata hingga wilayah pesisir dan pulau terdepan,” pungkasnya.