Purbaya Jawab Kritik Media Asing soal MBG dan Kopdes: Lihat Deh Eropa

CNN Indonesia

Senin, 18 Mei 2026 13:56 WIB



Menkeu Purbaya merespons kritik majalah internasional The Economist terhadap program MBG dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik majalah internasional The Economist terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai boros dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman meski dua program tersebut dinilai membebani anggaran negara.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).

Ia juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara Eropa yang menurutnya memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi.



"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus," ujarnya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut justru menunjukkan fundamental fiskal Indonesia masih relatif kuat dibanding banyak negara lain.

"Seharusnya The Economist memuji kita," imbuhnya.

Dalam artikel berjudul "Indonesia's President is Jeopardising The Economy and Democracy", The Economist mengkritik sejumlah kebijakan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.



Media asal Inggris itu menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) serta pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang disebut dapat menghabiskan sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar tahun ini, setara 10 persen dari target pendapatan negara.

The Economist juga menilai proyeksi penerimaan negara pemerintah terlalu optimistis di tengah pelemahan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Dalam laporannya, penerimaan pajak Indonesia pada 2025 disebut turun 3 persen meski sebelumnya diproyeksikan tumbuh 7 persen.

Selain itu, media tersebut menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.

Pemerintah disebut berpotensi menghadapi tambahan beban subsidi energi hingga US$5,7 miliar atau setara dengan Rp100,7 triliun (asumsi kurs 17.670 per dolar AS) apabila harga minyak rata-rata mencapai US$97 per barel tahun ini.




The Economist juga menyinggung risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat S&P Global Ratings apabila rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

Tak hanya sektor fiskal, artikel itu turut mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam kehidupan sipil, hingga melemahkan oposisi politik.

Lebih lanjut, The Economist juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat serta meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.