Rupiah Anjlok, Habibienomics Rontok, Indonesia Maju Keok

Oleh
Admin -
May 17, 2026


Soeharto menandatangani surat kesediaan menerima bantuan IMF senilai US$43 miliar atau Rp620 triliun. Sejak saat perjanjian utang itu diteken, semua mimpi pembangunan yang dirumuskan dalam konsep Habibienomics harus dilupakan. Foto: Getty Images.

Habibienomics merupakan pemikiran Habibie mengenai strategi industrialisasi yang bertujuan membangun perekonimian Indonesia berbasis teknologi, yang tujuan akhirnya mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Habibienomics berdasarkan pemikiran BJ Habibie yang mengajarkan jikalau bangsa Indonesia ingin mengejar kemajuan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju, maka bangsa Indonesia harus mencari teknologi yang paling modern.
 


Karena era 70-80-an teknologi modern yaitu teknologi pesawat terbang maka Habibie memulainya dari itu.

Presiden Suharto memberikan dukungan untuk dijalankannya ide pembangunan Indonesia seperti yang dipikirkan dan rancang Habibie.



Akan tetapi, ketika mimpi Habibienomics sedang dipuncaknya, badai datang pada 1997.

Krisis moneter melanda Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah rontok dari Rp2.500 menjadi Rp8.000–Rp9.000 per dolar AS dalam waktu singkat. Inflasi meroket, bank-bank kolaps karena masyarakat melakukan penarikan massal (rush).

Beban makin berat karena sektor swasta memiliki gunung utang luar negeri jangka pendek yang tidak terlindungi nilai tukarnya (unhedged). Begitu rupiah anjlok, beban utang membengkak berkali-kali lipat. Kebangkrutan massal terjadi di mana-mana.




Dalam kondisi sekarat, Pemerintah Indonesia terpaksa meminta bantuan International Monetary Fund (IMF). Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani Memorandum of Economic and Financial Policies. Foto ikonik Michel Camdessus (Direktur IMF) yang bersedekap di depan Soeharto menjadi simbol tunduknya ekonomi kita.

IMF Sapu Bersih Cita cita Habibienomics
IMF datang membawa modal, tapi dengan syarat yang sangat radikal. Mereka menilai ekonomi Indonesia penuh masalah struktural, monopoli, dan tidak efisien. Solusi mereka? Reformasi total melalui disiplin fiskal yang super ketat.

Di sinilah “Mimpi Teknologi” Indonesia dipotong urat nadinya. Habibienomics dipangkas habis.IMF memandang proyek teknologi tinggi sebagai beban fiskal yang tidak efisien di tengah krisis. Fokus negara dipaksa bergeser: dari mengejar teknologi tinggi, menjadi sekadar bertahan hidup dan menstabilkan Rupiah.
Korban pertamanya adalah IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara).

Dalam dokumen IMF, pemerintah dipaksa berkomitmen menghentikan total semua dukungan anggaran dan dana di luar anggaran (extra-budgetary), termasuk Dana Reboisasi untuk proyek pesawat IPTN.

Tanpa subsidi negara, riset dirgantara yang sangat mahal itu langsung kehilangan napas finansialnya.

Teknisi-teknisi jenius Indonesia akhirnya telantar, dan banyak yang “dibajak” oleh perusahaan penerbangan raksasa dunia seperti Boeing dan Airbus.


Korban kedua: Proyek Mobil Nasional (Timor). IMF mewajibkan pemerintah mencabut semua fasilitas bea cukai, hak istimewa pajak, dan kredit khusus yang selama ini menghidupi proyek ini. Tanpa proteksi, proyek mobil nasional langsung mati kutu di pasar terbuka.

Efek domino ini menjalar ke industri strategis lainnya di bawah naungan BPIS, seperti PT PAL (galangan kapal) dan PT Pindad (persenjataan).

Pada Paragraf 40 dokumen tersebut, IMF melarang segala bentuk bantuan negara ke “industri strategis lainnya” melalui bank pemerintah. Era proteksi penuh resmi berakhir.

Tak hanya memotong anggaran teknologi, IMF juga memaksa perombakan gurita ekonomi lainnya: Pertamina & PLN: Diaudit internasional dan dipaksa melepas bisnis non-inti.


15 Proyek Infrastruktur Skala Besar: Dibatalkan atau ditangguhkan demi hemat anggaran.

BUMN raksasa seperti Telkom, Indosat, PT Tambang Timah, dan Semen Gresik dipaksa mempercepat privatisasi (IPO) untuk menarik modal asing.

Praktik monopoli komoditas seperti BPPC (Cengkeh) dibubarkan, dan peran BULOG dipangkas habis-habisan.

Secara teknis, kesepakatan IMF 1998 berhasil meredam krisis jangka pendek. Namun secara historis, momen ini menjadi akhir dari era “Habibienomics” yang mengutamakan nilai tambah teknologi tinggi (high value-added).

Sejak itu, Indonesia dipaksa balik arah ke model ekonomi yang berbasis pada keunggulan komparatif lama: mengandalkan komoditas sumber daya alam mentah dan industri manufaktur padat karya yang murah.

Sebuah titik balik di mana mimpi kita terbang tinggi di dirgantara, terpaksa mendarat darurat di bumi.


Penulis: Joshua Napitupulu, peminat kajian 
 politik ekonomi. Tulisan ini dikutip dari Threads Joshua, dan telah mengalami penyesuaian di redaksi.