Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ramai-ramai mencecar Bank Indonesia (BI) mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melanjutkan pelemahan hari ini hingga tembus Rp17.600/US$.

Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mempertanyakan langkah BI dalam mengintervensi rupiah pasalnya sederet langkah telah dilakukan oleh bank sentral seperti turunnya cadangan devisa (cadev) di posisi US$146,2 miliar dari sebelumnya US$156 miliar. SRBI juga telah dikerek menjadi 6,41%. Kemudian BI juga membeli surat berharga negara (SBN) dari Rp332 triliun pada 2025 kemudian ditambah Rp133 triliun saat ini.

“Semua instrumen sudah dilakukan tetapi why [mengapa] rupiah tetap berlanjut depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah tekanan global sangat besar ini memang diakui. Tetapi harus diakui juga ada masalah serius di domestik," kata Harris dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut BI harus mengakui ada persoalan fiskal dalam perekonomian RI. Kemudian defisit APBN, current account, arus modal asing yang keluar dalam jumlah besar hingga masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Kita tahu bahwa rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Tapi juga kita harus sadari bahwa kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi 1998. Di 1998, proporsi utang luar negeri kita besar sekali,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut pada era 1998 saat krisis moneter terjadi level depresiasi sangat tinggi dari Rp2.500/US$ ke Rp16.500/US$. Namun saat ini, depresiasi rupiah dari Rp16.500/US$ ke Rp17.600/US$ dengan porsi utang domestik yang lebih dominan. Bagaimanapun, Harris menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan tanggung jawab BI.

“Ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting beda dengan Singapura. BI menganut inflation targeting,” tuturnya.

Senada, anggota Komisi XI Charles Meikyansah mempertanyakan langkah BI dalam mengintervensi rupiah di tengah posisi cadev yang telah terkuras cukup banyak. Dia menyebut nilai tukar rupiah telah terdepresiasi dalam tiga bulan terakhir dengan tren yang terus menurun.

“Apakah BI masih melihat pelemahan rupiah sebagai hal biasa atau sebenarnya sudah masuk tekanan fundamental dan seberapa besar cadev yang digunakan untuk intervensi rupiah?,’ ungkap politikus Partai Nasdem tersebut.

“Saya lihat gubernur ini harus dicermati oleh tim, harapan kami jangan terus terkikis [cadev]. Kita melihat intervensi apa langkah-langkah yang dilakukan BI. Apa BI punya skenario terburuk apabila terjadi juga capital outflow yang hari ini nilainya enggak main-main.” jelas dia.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan pelemahan hari ini, Senin (18/5/2026), dan tergerus 0,6% pada pembukaan perdagangan ke Rp17.570/US$. Tak lama berselang, rupiah melanjutkan pelemahannya 0,83% ke posisi Rp17.610/US$ yang merupakan posisi terlemah sepanjang sejarah.

Sejumlah sentimen menekan rupiah pada perdagangan pagi ini setelah libur panjang pekan lalu. Pertama, dari sisi eksternal pergerakan harga minyak terus melambung ke US$111,24 per barel kembali menekan mata uang kawasan. Kenaikan harga minyak terjadi lantaran Presiden AS Donald Trump kembali menekan Iran untuk mencapai kesepakatan.

Hampir semua mata uang kawasan di pasar yang sudah buka melemah dengan rupiah yang memimpin di zona merah.

Kedua, kondisi data perekonomian domestik yang dipaparkan otoritas menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar. Capaian pertumbuhan di level 5,61% belum diikuti dengan pergerakan positif sejumlah data acuan seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan data penjualan ritel (IPR).

Pasar juga mulai melihat adanya potensi tekanan ganda terhadap APBN dalam bentuk subsidi energi yang diproyeksikan membengkak, sementara penerimaan negara belum cukup kuat untuk menopang ekspansi belanja yang agresif.

Ketidakpastian tersebut pada akhirnya tercermin ke dalam pergerakan pasar keuangan domestik. Investor terlihat mulai meminta premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset Indonesia, baik di pasar obligasi maupun nilai tukar, seiring adanya kekhawatiran tersebut.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...-dpr-cecar-bi/

Pernyatannya benar, BI harus mengakui ada persoalan fiskal.

Tapi yg dicecar salah, Fiskal itu ranah Kemenkeu.
BI pegang urusan Moneter.