TRIBUNNEWS.COM - Di tengah efisiensi di lingkungan pemerintah, salah satu daerah di Jawa Barat justru menganggarkan pembelanjaan ponsel iPhone senilai Rp232,85 juta.

Pengadaan iPhone tersebut dianggarkan oleh Pemkab Kuningan, Jawa Barat.

Sontak, anggaran tersebut jadi sorotan di tengah pemerintah yang sedang mengencangkan ikat pinggang terkait pembelanjaan barang ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Pemkab Kuningan, Ucu Sunarya membenarkan bahwa ada anggaran untuk pengadaan iPhone.

iPhone tersebut muncul dalam rencana pengadaan perangkat komunikasi pada Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP).

Ia menuturkan, iPhone tersebut dianggarkan untuk membuat konten dan penyampaian informasi kegiatan Pemda Kuningan kepada masyarakat.

"Rencana pengadaan perangkat komunikasi tersebut disusun untuk mendukung kebutuhan operasional pengelolaan konten dan publikasi pemerintah daerah, khususnya dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan kepada masyarakat," ungkap Ucu Suryana.


KPK Pelototi Pokir DPRD Kediri, Anggaran Rp 45,8 Miliar Batal Cair karena Tak Lolos Validasi
Menurutnya, perangkat tersebut penting untuk mendukung pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kepraktisan juga menjadi salah satu pertimbangan memilih perangkat mobile ini.

"Pemanfaatan perangkat mobile dipertimbangkan karena dinilai lebih praktis dan efisien dalam mendukung proses dokumentasi, pengolahan konten digital, hingga distribusi informasi dalam satu perangkat kerja," ujarnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Ia juga mengatakan, perangkat mobile ini merupakan perangkat yang mendukung efisiensi kerja di lapangan.

"Sehingga beberapa kebutuhan operasional dapat dilakukan secara lebih terpadu tanpa harus menggunakan banyak perangkat terpisah," ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Setda, M Pamudji menuturkan, barang yang berada di SiRUP masih berupa rencana pengadaan dan belum tentu terealisasi seluruhnya.

Pengadaan tersebut masih bisa berubah dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, hasil evaluasi, hingga kebijakan anggaran.

"Paket yang tampil pada SiRUP masih berupa rencana pengadaan dan belum tentu seluruhnya terealisasi, karena masih dapat berubah sesuai hasil evaluasi. prioritas kebutuhan, serta kebijakan anggaran daerah," ungkapnya.

Anggaran Susu dan Buah Pemkot Banjarmasin Disorot

Anggaran "gendut" lainnya yang juga jadi sorotan adalah anggaran belanja susu dan buah-buahan tahun 2026 untuk Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tak tanggung-tanggung, anggarannya sebesar Rp229 juta.

Bocornya nilai tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kabag Umum Setda Kota Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan bahwa pengadaan susu dan buah-buahan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan operasional kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah untuk periode satu tahun.

Pagu pengadaan tersebut disusun sesuai mekanisme administrasi pemerintahan yang tidak wajib dibelanjakan.

"Perlu dipahami, pagu anggaran berbeda dengan realisasi belanja. Tidak seluruh anggaran yang disiapkan otomatis dibelanjakan," ujar Zazuli dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Pagu anggaran merupakan batas tertinggi alokasi dana yang ditetapkan untuk membiayai suatu kegiatan pemerintah dalam periode tertentu.

Pagu anggaran tersebut wajib dipatuhi dan tidak boleh dilampaui.

Mengutip Kompas.com, anggaran tersebut hanya digunakan apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan dan pelayanan pimpinan daerah.

Ia juga menuturkan bahwa jika anggaran tersebut tidak digunakan maka akan dikembalikan ke kas daerah.

"Pemko Banjarmasin memastikan anggaran yang belum direalisasikan telah dikembalikan ke kas daerah," jelasnya.

https://m.tribunnews.com/regional/78...onten?page=all

Jaman konten