- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Prabowo soal Uang Koruptor Rp39 T: Mungkin Ada Istri Muda-Peliharaan
TS
aleksandronesta
Prabowo soal Uang Koruptor Rp39 T: Mungkin Ada Istri Muda-Peliharaan
Quote:
Prabowo soal Uang Koruptor Rp39 T: Mungkin Ada Istri Muda-Peliharaan
CNN Indonesia
Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengungkap terdapat uang Rp39 triliun di rekening-rekening yang tidak jelas pemiliknya dan dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (CNN Indonesia/Febria Adha L)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mengungkap terdapat uang Rp39 triliun di rekening-rekening yang tidak jelas pemiliknya dan dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri penyerahan uang sebesar Rp10,27 triliun dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Prabowo menyebut uang tersebut kemungkinan besar hasil dari kejahatan korupsi maupun tindak pidana lainnya dan. Ia pun menyinggung kemungkinan para koruptor dan pelaku kriminal itu memiliki istri muda.
"Uang-uang (total sampai Rp39 triliun) yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas, mungkin dia banyak istri muda, atau peliharaan-peliharaan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya enggak tahu, bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo di Kejagung, Rabu (13/5).
Prabowo mengklaim uang puluhan triliun itu tidak diurus lagi oleh yang memilikinya. Oleh karena itu, ia memerintahkan uang tersebut dipindahkan dan dipakai untuk kepentingan rakyat.
Menurut Prabowo, Satgas PKH juga akan kembali menyetor uang sekitar Rp11 triliun lagi pada bulan depan berbarengan dengan uang sekitar Rp39 triliun dari PPATK.
"Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun," ujarnya.
Prabowo menyebut uang Rp49 triliun nanti juga bisa dipakai untuk memperbaiki Puskesmas yang ada di seluruh Indonesia.
"Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 Puskesmas, (dengan) Rp10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp39 triliun dari PPATK, berarti Rp49 triliun. Berarti semua Puskesmas dengan mudah kita perbaiki," katanya.
Top
Ini baru rezim benar
Benar-benar rezim

Spoiler for :
Dalam setahun pemerintahan (hingga Oktober 2025-Februari 2026), Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat melawan korupsi melalui tindakan tegas dan pemulihan aset negara yang signifikan. Aparat hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, berhasil mengungkap puluhan kasus besar, mengembalikan triliunan rupiah ke kas negara, serta menginisiasi perbaikan sistem digital untuk menutup celah korupsi.
YouTube·GARUDA TV +1
Berikut adalah poin-poin kemajuan pemberantasan korupsi di era Prabowo:
Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery):
Hingga Februari 2026, pemerintah berhasil memulihkan kerugian negara mencapai Rp28,6 triliun, dengan kontribusi terbesar dari Kejaksaan Agung.
Sebanyak Rp1,8 triliun berhasil dikembalikan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani.
Penyerahan aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk senilai Rp6 hingga 7 triliun, serta uang pengganti kasus ekspor sawit Rp13,2 triliun.
Penindakan Kasus Besar:
Sebanyak 43 kasus korupsi diungkap dalam setahun pertama (hingga akhir 2025).
Fokus pada penindakan kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan kasus kuota haji.
Ketegasan terhadap oknum pejabat, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebeneser Gerungan yang dipecat dan dijadikan tersangka.
Penguatan Regulasi dan Sistem:
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menindak tambang/perkebunan ilegal, yang berhasil mengembalikan 3,32 juta hektar kawasan.
Mendorong digitalisasi melalui e-katalog dan e-government untuk transparansi anggaran.
Wacana pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil untuk memberikan efek jera.
Komitmen "Tanpa Pandang Bulu":
Prabowo menekankan bahwa korupsi adalah "kanker stadium 4" dan menegaskan tidak ada tebang pilih, termasuk bagi pejabat yang berada di lingkarannya.
Dampak pada Kepercayaan Publik:
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia per Februari 2026, pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo (79,9%).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia +8
KPK juga mencatat 43 perkara tindak pidana korupsi dari November 2024 hingga Agustus 2025, dengan menetapkan 10 orang tersangka dalam kurun waktu tersebut, serta memprioritaskan kasus dengan dampak besar pada hajat hidup masyarakat.
YouTube·GARUDA TV
YouTube·GARUDA TV +1
Berikut adalah poin-poin kemajuan pemberantasan korupsi di era Prabowo:
Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery):
Hingga Februari 2026, pemerintah berhasil memulihkan kerugian negara mencapai Rp28,6 triliun, dengan kontribusi terbesar dari Kejaksaan Agung.
Sebanyak Rp1,8 triliun berhasil dikembalikan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani.
Penyerahan aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk senilai Rp6 hingga 7 triliun, serta uang pengganti kasus ekspor sawit Rp13,2 triliun.
Penindakan Kasus Besar:
Sebanyak 43 kasus korupsi diungkap dalam setahun pertama (hingga akhir 2025).
Fokus pada penindakan kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan kasus kuota haji.
Ketegasan terhadap oknum pejabat, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebeneser Gerungan yang dipecat dan dijadikan tersangka.
Penguatan Regulasi dan Sistem:
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menindak tambang/perkebunan ilegal, yang berhasil mengembalikan 3,32 juta hektar kawasan.
Mendorong digitalisasi melalui e-katalog dan e-government untuk transparansi anggaran.
Wacana pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil untuk memberikan efek jera.
Komitmen "Tanpa Pandang Bulu":
Prabowo menekankan bahwa korupsi adalah "kanker stadium 4" dan menegaskan tidak ada tebang pilih, termasuk bagi pejabat yang berada di lingkarannya.
Dampak pada Kepercayaan Publik:
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia per Februari 2026, pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo (79,9%).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia +8
KPK juga mencatat 43 perkara tindak pidana korupsi dari November 2024 hingga Agustus 2025, dengan menetapkan 10 orang tersangka dalam kurun waktu tersebut, serta memprioritaskan kasus dengan dampak besar pada hajat hidup masyarakat.
YouTube·GARUDA TV
jameyhoppus memberi reputasi
-1
146
Kutip
3
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan