- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Horor tujuh jam – Tentara tembaki kami saat tidur, tembaki saat lari
TS
mabdulkarim
Horor tujuh jam – Tentara tembaki kami saat tidur, tembaki saat lari
Horor tujuh jam di Distrik Kembru, Papua – 'Tentara tembaki kami saat tidur, tembaki kami saat lari'
Kekerasan di PapuaSumber gambar,MUHAMMAD RIFKI/AFP via Getty Images
Keterangan gambar,Pasukan TNI yang bersiap untuk keberangkatan ke Papua, November 2021.
Operasi militer di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diduga menewaskan belasan orang. TNI mengeklaim menargetkan anggota TPNPB-OPM, tapi hasil investigasi kelompok sipil menyebut aparat justru menyasar warga sipil. Kekerasan di Papua terus berulang, dialog buntu, dan di tengah itu mobilisasi besar-besaran aparat terus terjadi.
Kabar itu tiba di telinga Pendeta Ronald Rischard Tapilattu sekira 14 April 2026. Ronald adalah Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Adapun kabar yang dimaksud yakni operasi militer di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Relawan yang tergabung di Gereja Injili di Indonesia (GIDI) serta Gereja Kemah Injil di Indonesia (GKII) memberitahu Ronald bahwa telah terjadi penembakan massal kepada masyarakat sipil di Kembru.
Ronald seketika terkejut. Dia lantas membuka komunikasi dengan beberapa pihak dari jaringan gereja serta mengumpulkan informasi maupun fakta-fakta di lapangan.
Pada 12 April 2026, Ronald bercerita, tentara menuju Distrik Kembru. Di udara, drone sudah melayang; melakukan semacam pengintaian. Warga heran, bercampur cemas.
"Itu tempat pengungsian. Pengungsi dari berbagai wilayah konflik di kawasan pegunungan Papua. Jadi pengungsi bergabung di situ. Ada beberapa kampung di situ," tegasnya kepada BBC News Indonesia, awal Mei 2026.
Eskalasi di Kembru meninggi dan menjelma "serangan darat" begitu hari berganti, memasuki subuh di 14 April 2026. Tentara menyisir rumah penduduk dan menangkapi sebagian dari mereka. Kandang-kandang ternak dirusak.
Kesaksian relawan gereja turut memperlihatkan situasi horor lainnya: tembakan membabibuta ke arah warga sekaligus granat yang dipasang di beberapa sisi. Warga berlarian mencari perlindungan dan keselamatan. Mereka menuju gereja serta bersembunyi di sana.
"Jadi, pertanyaannya, kenapa membuang bom atau granat di sana? Ke arah masyarakat sipil?" tanya Ronald.
Sebanyak tujuh kampung di Distrik Kembru terdampak dari operasi militer itu, menurut Ronald. Situasi yang mencekam membuat masyarakat "mengungsi ke tempat kondusif."
Serangan militer menyebabkan belasan orang menjadi korban. Ronald mendefinisikan operasi 14 April 2026 sebagai "penyerangan yang murni dilangsungkan di wilayah sipil."
"Menurut relawan dan para pekerja gereja, di situ tidak ada kontak tembak. Jadi, mereka [militer] yang serang masuk. Hukum humaniter itu benar-benar tidak diberlakukan," tuturnya.
Ronald, berangkat dari tragedi tersebut, juga kekerasan-kekerasan yang senantiasa bermunculan di Tanah Papua, meminta satu hal.
"Hentikan semua operasi militer di Papua," katanya.
"Kalau pemerintah Indonesia bisa berdamai dengan Aceh [saat konflik militer], mengapa ke Papua tidak bisa?"
'Sudah selesai drone, [aparat] di bawah mulai tembak'
Laporan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak—terdiri atas elemen mahasiswa dan organisasi nonpemerintah—merinci bagaimana tragedi 14 April 2026 dilakukan. BBC News Indonesia memperoleh salinan dokumen investigasi itu.
Berdasarkan wawancara dengan saksi di lapangan, tim mendapati drone sudah "berkeliaran" setidaknya sejak 4 April 2026. Tujuannya: melakukan pemantauan di kampung-kampung di Kembru—dari Nilme, Makuma, Tenoti, sampai Molu. Tak cuma di Kembru, drone terbang pula di Distrik Pogoma.
Pada 6 April, sekira malam hari, aparat, yang teridentifikasi sebagai TNI Satuan Tugas (Satgas) Habema, disebut menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari Distrik Sinak ke Kampung Nigilome, Kondokwe, Weni, dan Wombru, sebelum akhirnya tiba di Pos TNI Pintu Jawa.
Di Pos TNI Pintu Jawa, pasukan disebut beristirahat selama satu hari.
Bukti kehadiran TNI di jalur-jalur yang disebutkan di atas berasal dari temuan jejak kaki serta helm oleh warga setempat.
Pasukan kemudian dilaporkan melanjutkan perjalanan pada malam 7 April 2026, melintasi Kampung Gelegi, Jigugkwi, dan Tenoti. Di Kampung Tenoti, pasukan, mengacu dokumentasi tim investigasi, bertiarap sepanjang satu hari di hutan. Jejak kaki mereka "terpantau oleh warga Tenoti di pinggir jalan," tulis laporan tim investigasi.
Perjalanan Satgas Habema sempat melalui perbatasan Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, tepatnya di area Gunung Amenepaga. Di titik ini, mereka bersiaga hingga 13 April 2026.
Dari situ, aparat TNI disebut mengambil jalur kiri di atas Gunung Amenepaga serta bergerak menuju Kampung Tenoti dari arah timur.
Ketika waktu menunjukkan 14 April 2026, menjelang subuh, Satgas Habema membagi diri "menjadi tujuh komando," mengutip tim investigasi, untuk merealisasikan penyisiran terhadap warga sipil.
Komando pertama serta kedua mendatangi Kampung Keyangga. Komando ketiga menuju Kampung Makuma. Sedangkan tiga komando lainnya memilih jalur tengah dari arah timur Gereja Kemburu. Sisanya, komando terakhir, mengarahkan diri ke Jalan Raya Kemburu.
"Kira-kira jam 5 [WIT], TNI Satgas Habema melakukan penyerangan. Jadi, penyerangan serentak ini mereka lakukan di udara dan darat. Di udara, itu bom dari kamera drone. Bom meledak. Warga berlarian," terang Emerson Wonda, anggota Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, kala dikonfirmasi BBC News Indonesia, awal Mei 2026.
"Sudah selesai drone, [aparat] di bawah mulai tembak."
Kekerasan di PapuaSumber gambar,Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak
Keterangan gambar,Situasi setelah operasi militer di Distrik Kembru.
Masyarakat di Kembru kemudian pontang-panting menyelamatkan diri. Ketika serangan dilangsungkan, mayoritas warga Kembru tengah tertidur.
Operasi militer berjalan setidaknya selama tujuh jam, mulai dari 5 pagi sampai 12 siang. Korban yang berhasil dicatat Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak sebanyak 11 warga sipil, termasuk bayi dalam kandungan.
Korban bernama Kikungge Walia, perempuan berusia 50 tahun, disebut meninggal dengan seluruh badan terkena bom granat. Sementara korban lainnya, Inikiwewo Walia, laki-laki berumur 50 tahun, tewas terkena peluru yang menembus dari dada bagian kanan hingga tulang belakang.
Di luar korban yang meninggal, Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak meneruskan, sekira 8 orang mengalami luka-luka dan 1 lainnya dinyatakan hilang. Korban terluka di antaranya ialah Penditon Walia, anak berumur 3 tahun yang kaki kanan serta hidungnya tertembak peluru.
Serangan 14 April 2026 mendorong lahirnya gelombang pengungsi dari tiga distrik. Tidak sebatas di Kembru, warga di Distrik Magebume serta Pogoma beramai-ramai meninggalkan tempat hidup mereka.
Situasi dan kondisi pengungsi cukup memprihatinkan, merujuk temuan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak. Mereka melarikan diri ke hutan tanpa membawa barang apa pun. Mereka kesulitan makan serta minum.
Hitung-hitungan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak menaksir jumlah pengungsi dari ketiga distrik itu menyentuh belasan ribu jiwa—secara akumulatif dengan pengungsi sebelumnya (2025).
Operasi militer disinyalir merupakan respons untuk menangkap personel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Kalenak Murib serta Lekagak Telenggen.
Yosina Kogoya, warga yang selamat, menampik ada anggota TPNPB-OPM di Kembru. Perjumpaan warga Kembru dengan TPNPB-OPM telah terjadi lama manakala mereka meminta makan. Warga yang berada dalam keadaan terancam terpaksa memberi anggota TPNPB-OPM bekal perut.
Yang muncul pada 14 April 2026, Yosina menegaskan, adalah murni karena aparat TNI. Yosina berkisah ketika serangan itu menyeruak, dia baru bangun dari tidurnya. Yosina pergi ke dapur untuk membikin api sebab kedinginan. Tiba-tiba, bunyi tembakan dia dengar. Yosina kemudian menggeret keluarganya lari serta bersembunyi.
"Mereka menembaki warga sipil saat [kami] tidur. Menembak juga saat lari. Bila ada yang bilang OPM yang tembak kami, saya saksi hidup melihat siapa yang tembak saya," akunya seperti dicatat ulang oleh Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, seminggu setelah peristiwa, 21 April 2026.
[img]https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/062c/live/4490ffb0-4d03-11f1-b55d-0f258dce1735.jpg.webp/img]
Keterangan gambar,Salah seorang korban kekerasan di Distrik Kembru.
Emerson mengutuk operasi militer di Kembru setidaknya untuk dua alasan.
Pertama, Distrik Kembru merupakan zona pengungsi yang berisikan warga sipil—ibu-ibu, anak, sampai kelompok lanjut usia (lansia).
Kedua, TNI menyerang tanpa mengecek terlebih dahulu apakah di sana terdapat anggota TPNPB-OPM atau tidak.
"Tapi, [mereka] langsung menurunkan bom. Ketika warganya lari keluar, langsung ditembak," ucapnya.
Insiden 14 April 2026 semakin menegaskan betapa konflik serta peminggiran kepada warga Papua terus dirawat, Emerson menyesalkan. Aparat TNI yang memberondong warga sipil dengan peluru panas memperlihatkan bahwa perlindungan atas "rakyat" tidak berlaku di Papua.
Emerson menyebut pemerintah Indonesia—juga aparat keamanan di sana—tidak memandang warga Papua sebagai orang Indonesia, dan oleh sebabnya berhak ditindak dengan senjata.
"Kalau mau jujur, saya sendiri meminta warga Papua harus diperlakukan seperti warga negara Indonesia. Kami menolak kekerasan yang terus ditujukan kepada kami," pungkas Emerson.
'Ini problem yang mesti dijawab TNI'
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam operasi penindakan TPNPB-OPM yang menyebabkan korban jiwa dari kelompok warga sipil.
Operasi penindakan yang dapat dikategorikan operasi militer maupun operasi militer selain perang serta menimbulkan korban jiwa warga sipil, Komnas HAM menekankan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Menanggapi kekerasan di Distrik Kembru, Komnas HAM menurunkan tim investigasi untuk menelusuri segala yang terkait dengan operasi militer pada 14 April 2026.
Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa investigasi yang ditempuh mencakup pengumpulan informasi dari beberapa pihak—masyarakat, korban, pemerintah daerah, hingga TNI.
Pada aspek korban jiwa, Komnas HAM menemukan jumlahnya sekitar 9 orang. Dari angka itu, dua di antaranya sedang mengandung anak, masing-masing berusia 7 serta 9 bulan.
"Jadi, sudah mendekati dengan versi yang lain kalau dua janin di kandungan dua korban yang tewas juga dihitung. Korban adalah 11 orang," papar Saurlin.
Kemudian sehubungan operasi militer, Komnas HAM memperoleh keterangan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III)—komando utama operasi yang berada langsung di bawah Panglima TNI—bahwa benar memang terjadi tindakan pada 13 sampai 14 April 2026.
Operasi militer, terang Saurlin dengan mengutip TNI, ditempuh usai TPNPB-OPM menyerang personel di lapangan. Selain anggota, TPNPB-OPM turut menembak helikopter TNI.
Dari dua serangan itu, pasukan "dalam jumlah banyak" lantas diturunkan ke arah Kembru, imbuh Siagian.
"Tapi, ini bukan posisi kami [Komnas HAM]. Ini posisi TNI, dari keterangan yang mereka berikan kepada kami," klaim Siagian.
Kekerasan di PapuaSumber gambar,Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak
Keterangan gambar,Kedatangan tim kesehatan di Distrik Kembru.
TNI sendiri, sambung Saurlin, mengaku menembak 4 orang yang, menurut mereka, dianggap bagian dari TPNPB-OPM. Untuk korban tewas lainnya, TNI tidak mengiyakan.
Sehubungan dengan penggunaan drone, TNI menegaskan yang dipakai adalah "drone sederhana," bukan "drone militer," ungkap Saurlin.
Ketika Saurlin menggali apakah drone-nya dipersenjatai, TNI merespons tidak. Pun dengan pertanyaan benarkah di dalam drone terdapat sejenis bom, TNI menampiknya.
"Itu hanya drone untuk surveillance, kata TNI," ujar Saurlin.
Sejauh ini, Saurlin melanjutkan, operasi militer di Kembru pada 14 April 2026 bisa terkonfirmasi memang terjadi. Dia turut menggarisbawahi bahwa serangan atau operasi militer di Kembru "berimplikasi atas timbulnya korban."
"Jadi, artinya, penanggung jawab keamanan di wilayah operasi itu adalah pihak TNI, karena mereka sedang melakukan operasi," tandas Saurlin, awal Mei 2026.
"Jadi, problem yang mesti dijawab, orang-orang ini meninggal di saat TNI melakukan operasi, dan itu juga berimplikasi kepada pertanggungjawaban. Kalau di wilayah atau di teritori mereka melakukan operasi, ada orang, sekian orang, meninggal."
Komnas HAM, sebut Saurlin, bakal mewujudkan langkah-langkah pendalaman berikutnya, tidak terkecuali pemeriksaan barang bukti yang sudah mereka pegang di tangan. Salah satunya yakni 35 selongsong peluru. Barang bukti lainnya belum bisa dibuka ke publik lantaran "cukup sensitif," tambah Saurlin.
Puluhan peluru itu rencananya akan diuji secara balistik. Komnas HAM tengah mengatur komunikasi dengan pihak berwenang dalam pengujian.
Kemudian, Komnas HAM hendak "meminta kembali keterangan" dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) mengingat perjumpaan sebelumnya terkendala keterbatasan waktu.
Kekerasan di Tanah Papua, terang Saurlin, terjadi dua arah: antara TNI serta TPNPB-OPM. Agar eskalasi menurun, Komnas HAM meminta pemerintah tidak mengerahkan mobilisasi aparat keamanan dalam skala yang masif.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, sebenarnya kami berpegangan pada bahwa untuk melakukan [penurunan] eskalasi kekerasan, sebaiknya biarlah pasukan pengamanan organik dan kepolisian yang melakukan pengamanan di sana," papar Saurlin.
"Artinya, tidak mendapatkan tambahan yang berlebihan dari di luar pasukan organik yang ada."
'Kami melindungi nyawa warga sipil'
Kepala Penerangan Satgas Koops TNI Habema, Letnan Kolonel Infanteri Wirya Arthadiguna, membantah operasi militer di Distrik Kembru menargetkan warga sipil.
Wirya mengklaim operasi militer pada 14 April 2026 merupakan tanggapan atas laporan warga setempat yang menginformasikan tentang keberadaan pasukan TPNPB-OPM.
Wirya menjelaskan anggota TPNPB-OPM menembaki pasukan TNI saat mereka datang di lokasi. Alhasil, kontak tembak tidak terhindarkan. Dalam peristiwa ini, menurut TNI, empat personel TPNPB-OPM dinyatakan meninggal.
Pihak TNI turut menyita sejumlah barang bukti yang mengindikasikan kemunculan TPNPB-OPM seperti dua pucuk senjata, peluru, sampai busur serta anak panah.
Wirya menegaskan TNI berkomitmen untuk bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel di dalam setiap pelaksanaan tugas.
https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cgjp8x836wxo
lanjutan di bawah
Kekerasan di PapuaSumber gambar,MUHAMMAD RIFKI/AFP via Getty Images
Keterangan gambar,Pasukan TNI yang bersiap untuk keberangkatan ke Papua, November 2021.
Operasi militer di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diduga menewaskan belasan orang. TNI mengeklaim menargetkan anggota TPNPB-OPM, tapi hasil investigasi kelompok sipil menyebut aparat justru menyasar warga sipil. Kekerasan di Papua terus berulang, dialog buntu, dan di tengah itu mobilisasi besar-besaran aparat terus terjadi.
Kabar itu tiba di telinga Pendeta Ronald Rischard Tapilattu sekira 14 April 2026. Ronald adalah Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Adapun kabar yang dimaksud yakni operasi militer di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Relawan yang tergabung di Gereja Injili di Indonesia (GIDI) serta Gereja Kemah Injil di Indonesia (GKII) memberitahu Ronald bahwa telah terjadi penembakan massal kepada masyarakat sipil di Kembru.
Ronald seketika terkejut. Dia lantas membuka komunikasi dengan beberapa pihak dari jaringan gereja serta mengumpulkan informasi maupun fakta-fakta di lapangan.
Pada 12 April 2026, Ronald bercerita, tentara menuju Distrik Kembru. Di udara, drone sudah melayang; melakukan semacam pengintaian. Warga heran, bercampur cemas.
"Itu tempat pengungsian. Pengungsi dari berbagai wilayah konflik di kawasan pegunungan Papua. Jadi pengungsi bergabung di situ. Ada beberapa kampung di situ," tegasnya kepada BBC News Indonesia, awal Mei 2026.
Eskalasi di Kembru meninggi dan menjelma "serangan darat" begitu hari berganti, memasuki subuh di 14 April 2026. Tentara menyisir rumah penduduk dan menangkapi sebagian dari mereka. Kandang-kandang ternak dirusak.
Kesaksian relawan gereja turut memperlihatkan situasi horor lainnya: tembakan membabibuta ke arah warga sekaligus granat yang dipasang di beberapa sisi. Warga berlarian mencari perlindungan dan keselamatan. Mereka menuju gereja serta bersembunyi di sana.
"Jadi, pertanyaannya, kenapa membuang bom atau granat di sana? Ke arah masyarakat sipil?" tanya Ronald.
Sebanyak tujuh kampung di Distrik Kembru terdampak dari operasi militer itu, menurut Ronald. Situasi yang mencekam membuat masyarakat "mengungsi ke tempat kondusif."
Serangan militer menyebabkan belasan orang menjadi korban. Ronald mendefinisikan operasi 14 April 2026 sebagai "penyerangan yang murni dilangsungkan di wilayah sipil."
"Menurut relawan dan para pekerja gereja, di situ tidak ada kontak tembak. Jadi, mereka [militer] yang serang masuk. Hukum humaniter itu benar-benar tidak diberlakukan," tuturnya.
Ronald, berangkat dari tragedi tersebut, juga kekerasan-kekerasan yang senantiasa bermunculan di Tanah Papua, meminta satu hal.
"Hentikan semua operasi militer di Papua," katanya.
"Kalau pemerintah Indonesia bisa berdamai dengan Aceh [saat konflik militer], mengapa ke Papua tidak bisa?"
'Sudah selesai drone, [aparat] di bawah mulai tembak'
Laporan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak—terdiri atas elemen mahasiswa dan organisasi nonpemerintah—merinci bagaimana tragedi 14 April 2026 dilakukan. BBC News Indonesia memperoleh salinan dokumen investigasi itu.
Berdasarkan wawancara dengan saksi di lapangan, tim mendapati drone sudah "berkeliaran" setidaknya sejak 4 April 2026. Tujuannya: melakukan pemantauan di kampung-kampung di Kembru—dari Nilme, Makuma, Tenoti, sampai Molu. Tak cuma di Kembru, drone terbang pula di Distrik Pogoma.
Pada 6 April, sekira malam hari, aparat, yang teridentifikasi sebagai TNI Satuan Tugas (Satgas) Habema, disebut menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari Distrik Sinak ke Kampung Nigilome, Kondokwe, Weni, dan Wombru, sebelum akhirnya tiba di Pos TNI Pintu Jawa.
Di Pos TNI Pintu Jawa, pasukan disebut beristirahat selama satu hari.
Bukti kehadiran TNI di jalur-jalur yang disebutkan di atas berasal dari temuan jejak kaki serta helm oleh warga setempat.
Pasukan kemudian dilaporkan melanjutkan perjalanan pada malam 7 April 2026, melintasi Kampung Gelegi, Jigugkwi, dan Tenoti. Di Kampung Tenoti, pasukan, mengacu dokumentasi tim investigasi, bertiarap sepanjang satu hari di hutan. Jejak kaki mereka "terpantau oleh warga Tenoti di pinggir jalan," tulis laporan tim investigasi.
Perjalanan Satgas Habema sempat melalui perbatasan Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, tepatnya di area Gunung Amenepaga. Di titik ini, mereka bersiaga hingga 13 April 2026.
Dari situ, aparat TNI disebut mengambil jalur kiri di atas Gunung Amenepaga serta bergerak menuju Kampung Tenoti dari arah timur.
Ketika waktu menunjukkan 14 April 2026, menjelang subuh, Satgas Habema membagi diri "menjadi tujuh komando," mengutip tim investigasi, untuk merealisasikan penyisiran terhadap warga sipil.
Komando pertama serta kedua mendatangi Kampung Keyangga. Komando ketiga menuju Kampung Makuma. Sedangkan tiga komando lainnya memilih jalur tengah dari arah timur Gereja Kemburu. Sisanya, komando terakhir, mengarahkan diri ke Jalan Raya Kemburu.
"Kira-kira jam 5 [WIT], TNI Satgas Habema melakukan penyerangan. Jadi, penyerangan serentak ini mereka lakukan di udara dan darat. Di udara, itu bom dari kamera drone. Bom meledak. Warga berlarian," terang Emerson Wonda, anggota Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, kala dikonfirmasi BBC News Indonesia, awal Mei 2026.
"Sudah selesai drone, [aparat] di bawah mulai tembak."
Kekerasan di PapuaSumber gambar,Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak
Keterangan gambar,Situasi setelah operasi militer di Distrik Kembru.
Masyarakat di Kembru kemudian pontang-panting menyelamatkan diri. Ketika serangan dilangsungkan, mayoritas warga Kembru tengah tertidur.
Operasi militer berjalan setidaknya selama tujuh jam, mulai dari 5 pagi sampai 12 siang. Korban yang berhasil dicatat Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak sebanyak 11 warga sipil, termasuk bayi dalam kandungan.
Korban bernama Kikungge Walia, perempuan berusia 50 tahun, disebut meninggal dengan seluruh badan terkena bom granat. Sementara korban lainnya, Inikiwewo Walia, laki-laki berumur 50 tahun, tewas terkena peluru yang menembus dari dada bagian kanan hingga tulang belakang.
Di luar korban yang meninggal, Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak meneruskan, sekira 8 orang mengalami luka-luka dan 1 lainnya dinyatakan hilang. Korban terluka di antaranya ialah Penditon Walia, anak berumur 3 tahun yang kaki kanan serta hidungnya tertembak peluru.
Serangan 14 April 2026 mendorong lahirnya gelombang pengungsi dari tiga distrik. Tidak sebatas di Kembru, warga di Distrik Magebume serta Pogoma beramai-ramai meninggalkan tempat hidup mereka.
Situasi dan kondisi pengungsi cukup memprihatinkan, merujuk temuan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak. Mereka melarikan diri ke hutan tanpa membawa barang apa pun. Mereka kesulitan makan serta minum.
Hitung-hitungan Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak menaksir jumlah pengungsi dari ketiga distrik itu menyentuh belasan ribu jiwa—secara akumulatif dengan pengungsi sebelumnya (2025).
Operasi militer disinyalir merupakan respons untuk menangkap personel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Kalenak Murib serta Lekagak Telenggen.
Yosina Kogoya, warga yang selamat, menampik ada anggota TPNPB-OPM di Kembru. Perjumpaan warga Kembru dengan TPNPB-OPM telah terjadi lama manakala mereka meminta makan. Warga yang berada dalam keadaan terancam terpaksa memberi anggota TPNPB-OPM bekal perut.
Yang muncul pada 14 April 2026, Yosina menegaskan, adalah murni karena aparat TNI. Yosina berkisah ketika serangan itu menyeruak, dia baru bangun dari tidurnya. Yosina pergi ke dapur untuk membikin api sebab kedinginan. Tiba-tiba, bunyi tembakan dia dengar. Yosina kemudian menggeret keluarganya lari serta bersembunyi.
"Mereka menembaki warga sipil saat [kami] tidur. Menembak juga saat lari. Bila ada yang bilang OPM yang tembak kami, saya saksi hidup melihat siapa yang tembak saya," akunya seperti dicatat ulang oleh Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, seminggu setelah peristiwa, 21 April 2026.
[img]https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/062c/live/4490ffb0-4d03-11f1-b55d-0f258dce1735.jpg.webp/img]
Keterangan gambar,Salah seorang korban kekerasan di Distrik Kembru.
Emerson mengutuk operasi militer di Kembru setidaknya untuk dua alasan.
Pertama, Distrik Kembru merupakan zona pengungsi yang berisikan warga sipil—ibu-ibu, anak, sampai kelompok lanjut usia (lansia).
Kedua, TNI menyerang tanpa mengecek terlebih dahulu apakah di sana terdapat anggota TPNPB-OPM atau tidak.
"Tapi, [mereka] langsung menurunkan bom. Ketika warganya lari keluar, langsung ditembak," ucapnya.
Insiden 14 April 2026 semakin menegaskan betapa konflik serta peminggiran kepada warga Papua terus dirawat, Emerson menyesalkan. Aparat TNI yang memberondong warga sipil dengan peluru panas memperlihatkan bahwa perlindungan atas "rakyat" tidak berlaku di Papua.
Emerson menyebut pemerintah Indonesia—juga aparat keamanan di sana—tidak memandang warga Papua sebagai orang Indonesia, dan oleh sebabnya berhak ditindak dengan senjata.
"Kalau mau jujur, saya sendiri meminta warga Papua harus diperlakukan seperti warga negara Indonesia. Kami menolak kekerasan yang terus ditujukan kepada kami," pungkas Emerson.
'Ini problem yang mesti dijawab TNI'
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam operasi penindakan TPNPB-OPM yang menyebabkan korban jiwa dari kelompok warga sipil.
Operasi penindakan yang dapat dikategorikan operasi militer maupun operasi militer selain perang serta menimbulkan korban jiwa warga sipil, Komnas HAM menekankan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Menanggapi kekerasan di Distrik Kembru, Komnas HAM menurunkan tim investigasi untuk menelusuri segala yang terkait dengan operasi militer pada 14 April 2026.
Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa investigasi yang ditempuh mencakup pengumpulan informasi dari beberapa pihak—masyarakat, korban, pemerintah daerah, hingga TNI.
Pada aspek korban jiwa, Komnas HAM menemukan jumlahnya sekitar 9 orang. Dari angka itu, dua di antaranya sedang mengandung anak, masing-masing berusia 7 serta 9 bulan.
"Jadi, sudah mendekati dengan versi yang lain kalau dua janin di kandungan dua korban yang tewas juga dihitung. Korban adalah 11 orang," papar Saurlin.
Kemudian sehubungan operasi militer, Komnas HAM memperoleh keterangan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III)—komando utama operasi yang berada langsung di bawah Panglima TNI—bahwa benar memang terjadi tindakan pada 13 sampai 14 April 2026.
Operasi militer, terang Saurlin dengan mengutip TNI, ditempuh usai TPNPB-OPM menyerang personel di lapangan. Selain anggota, TPNPB-OPM turut menembak helikopter TNI.
Dari dua serangan itu, pasukan "dalam jumlah banyak" lantas diturunkan ke arah Kembru, imbuh Siagian.
"Tapi, ini bukan posisi kami [Komnas HAM]. Ini posisi TNI, dari keterangan yang mereka berikan kepada kami," klaim Siagian.
Kekerasan di PapuaSumber gambar,Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak
Keterangan gambar,Kedatangan tim kesehatan di Distrik Kembru.
TNI sendiri, sambung Saurlin, mengaku menembak 4 orang yang, menurut mereka, dianggap bagian dari TPNPB-OPM. Untuk korban tewas lainnya, TNI tidak mengiyakan.
Sehubungan dengan penggunaan drone, TNI menegaskan yang dipakai adalah "drone sederhana," bukan "drone militer," ungkap Saurlin.
Ketika Saurlin menggali apakah drone-nya dipersenjatai, TNI merespons tidak. Pun dengan pertanyaan benarkah di dalam drone terdapat sejenis bom, TNI menampiknya.
"Itu hanya drone untuk surveillance, kata TNI," ujar Saurlin.
Sejauh ini, Saurlin melanjutkan, operasi militer di Kembru pada 14 April 2026 bisa terkonfirmasi memang terjadi. Dia turut menggarisbawahi bahwa serangan atau operasi militer di Kembru "berimplikasi atas timbulnya korban."
"Jadi, artinya, penanggung jawab keamanan di wilayah operasi itu adalah pihak TNI, karena mereka sedang melakukan operasi," tandas Saurlin, awal Mei 2026.
"Jadi, problem yang mesti dijawab, orang-orang ini meninggal di saat TNI melakukan operasi, dan itu juga berimplikasi kepada pertanggungjawaban. Kalau di wilayah atau di teritori mereka melakukan operasi, ada orang, sekian orang, meninggal."
Komnas HAM, sebut Saurlin, bakal mewujudkan langkah-langkah pendalaman berikutnya, tidak terkecuali pemeriksaan barang bukti yang sudah mereka pegang di tangan. Salah satunya yakni 35 selongsong peluru. Barang bukti lainnya belum bisa dibuka ke publik lantaran "cukup sensitif," tambah Saurlin.
Puluhan peluru itu rencananya akan diuji secara balistik. Komnas HAM tengah mengatur komunikasi dengan pihak berwenang dalam pengujian.
Kemudian, Komnas HAM hendak "meminta kembali keterangan" dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) mengingat perjumpaan sebelumnya terkendala keterbatasan waktu.
Kekerasan di Tanah Papua, terang Saurlin, terjadi dua arah: antara TNI serta TPNPB-OPM. Agar eskalasi menurun, Komnas HAM meminta pemerintah tidak mengerahkan mobilisasi aparat keamanan dalam skala yang masif.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, sebenarnya kami berpegangan pada bahwa untuk melakukan [penurunan] eskalasi kekerasan, sebaiknya biarlah pasukan pengamanan organik dan kepolisian yang melakukan pengamanan di sana," papar Saurlin.
"Artinya, tidak mendapatkan tambahan yang berlebihan dari di luar pasukan organik yang ada."
'Kami melindungi nyawa warga sipil'
Kepala Penerangan Satgas Koops TNI Habema, Letnan Kolonel Infanteri Wirya Arthadiguna, membantah operasi militer di Distrik Kembru menargetkan warga sipil.
Wirya mengklaim operasi militer pada 14 April 2026 merupakan tanggapan atas laporan warga setempat yang menginformasikan tentang keberadaan pasukan TPNPB-OPM.
Wirya menjelaskan anggota TPNPB-OPM menembaki pasukan TNI saat mereka datang di lokasi. Alhasil, kontak tembak tidak terhindarkan. Dalam peristiwa ini, menurut TNI, empat personel TPNPB-OPM dinyatakan meninggal.
Pihak TNI turut menyita sejumlah barang bukti yang mengindikasikan kemunculan TPNPB-OPM seperti dua pucuk senjata, peluru, sampai busur serta anak panah.
Wirya menegaskan TNI berkomitmen untuk bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel di dalam setiap pelaksanaan tugas.
https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cgjp8x836wxo
lanjutan di bawah
MemoryExpress dan itkgid memberi reputasi
2
186
7
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan