Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan belum akan membuka kembali izin operasional tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, meski mendapat desakan dari sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih mempertahankan penghentian aktivitas tambang karena dinilai lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di jalur Parung Panjang yang selama bertahun-tahun terdampak aktivitas tambang.

Dedi mengungkapkan salah satu persoalan utama dalam penyelesaian konflik tambang adalah ketidaksesuaian data penerima kompensasi bagi pekerja terdampak penghentian operasional tambang.

Menurut perhitungan Pemprov Jawa Barat, jumlah pekerja tambang dan sektor informal yang kehilangan penghasilan diperkirakan sekitar 3.000 orang. Namun, data yang diajukan pemerintah desa mencapai 18.000 penerima manfaat.



“Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan,” kata Dedi dalam keterangan reminya.

Polemik tambang Parung Panjang menunjukkan kompleksitas konflik antara kepentingan ekonomi, keselamatan publik, dan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Aktivitas pertambangan di tiga kecamatan, yakni Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, resmi dihentikan sementara sejak akhir September 2025.

Kebijakan itu diambil setelah tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, polusi debu, hingga kemacetan ekstrem yang memicu protes masyarakat.

Jalur Parung Panjang bahkan dikenal warga sebagai “jalur neraka” karena tingginya mobilitas truk tambang bertonase besar yang melintas setiap hari di jalan umum.

Data lapangan menunjukkan kecelakaan fatal terus terjadi sepanjang 2019 hingga 2024, termasuk insiden yang menewaskan pelajar dan pengguna jalan lainnya.



Selain keselamatan, kerusakan infrastruktur menjadi persoalan serius. Jalan-jalan utama di kawasan tersebut mengalami kerusakan berat akibat beban truk yang melebihi kapasitas. Debu tambang juga disebut menyebabkan polusi udara kronis yang mengganggu kesehatan warga sekitar.

Selain itu, pemerintah juga membentuk tim audit investigatif yang melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor untuk mengevaluasi dokumen AMDAL, legalitas izin tambang, kepatuhan lingkungan, hingga persoalan pajak pertambangan.

Penertiban tambang ilegal juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk aktivitas penambangan emas liar di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan.

https://www.ayobandung.com/umum/7917...i-18000?page=2

The real no omon-omon puluhan tahun jalan parung panjang rusak gak ada pemerintah yg peduli.. Sekarang udah bagus jangan sampai hancur lagi gegara truk besar