Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan rapor kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026. Hasilnya, ekonomi tumbuh mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy), melonjak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menariknya, dalam laporan kinerja ekonomi tercantum bahwa komponen belanja pemerintah mencetak rekor pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran, yakni mencapai 21,81% (yoy).

"Secara triwulanan, pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I/2026 itu 21,81% adalah yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010," terang Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di kantor BPS, Selasa (5/5/2026).

Kinerja belanja pemerintah juga mencetak rekor tertinggi dibanding komponen pengeluaran lain, seperti konsumsi rumah tangga, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi Lembaga Non-profil yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), ekspor, dan impor.

Faktor pendorong pertumbuhan konsumsi atau belanja pemerintah ini adalah realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) serta pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru serta peningkatan belanja barang dan jasa.

Secara historis, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebelum kuartal I/2026 ini pernah tumbuh hingga 20,45% pada kuartal I/2024. Setelahnya, konsumsi pemerintah sempat terkontraksi hingga 1,22% (yoy) sejalan dengan pemberlakuan efisiensi belanja pemerintah pusat hingga transfer ke daerah (TKD).

"Kalau kami lihat sepanjang lima tahun terakhir ini, memang pertumbuhan konsumsi pemerintah kuartal ini masih yang tertinggi," ujar mantan Deputi Kementerian PPN/Bappenas ini.

Stimulus Fiskal Bersifat Jangka Pendek

Sejumlah ekonom menilai belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 21,81% (yoy) pada kuartal I-2026 mencerminkan stimulus fiskal jangka pendek, bukan penguatan fondasi ekonomi jangka panjang. Jika tidak ada perbaikan, pertumbuhan ekonomi disinyalir berisiko kembali stagnan di level 5%.

“Belanja pemerintah saat ini lebih sebagai penopang pertumbuhan, bukan mesin utama. Transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi berisiko kembali ke kisaran stagnan di level 5%,” kata Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi saat dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Secara struktural, kata dia, porsi konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) relatif kecil atau sekitar 6,72% dibanding konsumsi rumah tangga. Artinya, meski laju pertumbuhan belanja pemerintah tinggi, daya ungkit terhadap keseluruhan ekonomi tetap terbatas.

“Pertumbuhan Indonesia masih bertumpu pada konsumsi, bukan ekspansi sektor produktif,” ujarnya.

Dalam kaitan itu, dia juga melihat adanya gejala fiscal impulse-driven growth—di mana pertumbuhan diinjeksi oleh belanja negara, seperti THR, gaji ke-14, dan program-program konsumtif. Menurut dia, pola ini efektif menjaga pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menciptakan kapasitas produksi baru. Karena itu, pertumbuhan belanja harus dibarengi dengan kualitas.

Dia menjelaskan, ketika belanja didominasi pengeluaran rutin serta bantuan jangka pendek, maka memberikan multiplier effect atau efek berganda yang rendah. Kondisi itu akan berbeda jika diarahkan terhadap belanja produktif seperti infrastruktur berkualitas, industrialisasi, dan penguatan SDM yang berkelanjutan.

“Ketergantungan pada belanja pemerintah juga berisiko mempersempit ruang fiskal.

Jika tren ini berlanjut tanpa diimbangi penerimaan yang kuat dan belanja yang lebih produktif, maka APBN berpotensi mengalami tekanan di periode berikutnya,” jelas Badiul.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah perlu menggeser strategi fiskal karena tidak hanya mengandalkan dorongan konsumsi tetapi produktivitas. Momentum tingginya belanja pemerintah harus dikonversi menjadi investasi yang meningkatkan kapasitas produksi nasional.

“APBN difokuskan sebagai instrumen transformasi ekonom, bukan sekadar alat stabilisasi jangka pendek. Kalau tidak pertumbuhan yang tinggi saat ini [5,61%] berisiko tidak berkelanjutan di masa depan,” imbuhnya.

Sektor Lain Rapuh

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpandangan pertumbuhan ekonomi bergantung pada belanja pemerintah, merupakan tanda sektor lain belum benar-benar kuat.

“Jadi dorongan dari APBN seperti “menopang” pertumbuhan, bukan memperkuat pondasinya,” ujarnya,

Kondisi tersebut, kata Yusuf, nampak dari defisit APBN pada kuartal I-2026 sudah mendekati Rp240 triliun. Untuk ukuran awal tahun, menurutnya, ini cukup dalam. Meskipun demikian, kondisi itu masih bisa teratasi namun ruang APBN menjadi lebih sempit. Apalagi jika tekanan dari luar makin besar.

“Salah satu yang perlu diwaspadai adalah harga energi. Kalau harga minyak dunia tetap tinggi karena situasi geopolitik, pemerintah hampir pasti harus menambah subsidi supaya harga di dalam negeri tidak melonjak. Ini penting untuk jaga daya beli, tapi konsekuensinya jelas, beban fiskal ikut naik,” jelas dia.

Yusuf juga menyebut jika belanja pemerintah terus naik sementara penerimaan tidak dapat melampaui angka tersebut, maka defisit bisa melebar dari target. Pada akhirnya, kebutuhan utang akan bertambah dan biaya bunga ikut naik.

“Dalam kondisi tertentu, ini juga bisa mulai “menggeser” ruang pembiayaan untuk sektor swasta. Jadi memang ada tarik menarik di sini. Di satu sisi, belanja besar berhasil menjaga ekonomi tetap bergerak. Tapi di sisi lain, tidak bisa terus jadi andalan tanpa penyesuaian,” jelas dia.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...onomi-q1-2026/

Belanja MBG dan KDMP jor-joran begini ya ekonomi tumbuh..
Utang pun tumbuh.

Kas pemerintah yg kontraksi.


Makanya kepercayaan investor tetap nggak ada.
Tumbuhnya dikarbit begini, mana bisa ber