Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga akhir Maret 2026 menyusut menjadi Rp 17,3 triliun. Angka ini menurun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp152,7 triliun.

Penurunan SiLPA tersebut tidak terlepas dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada kuartal pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan APBN Kita per 31 Maret 2026, defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tercatat Rp257,4 triliun atau 37,4 persen dari pagu, dengan pertumbuhan hanya 1,9 persen secara tahunan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa SiLPA merupakan angka yang dinamis dan berubah setiap saat karena dipengaruhi arus kas harian negara.

"Jadi kalau SiLPA itu situasinya tiap hari itu berubah. Karena ada penerimaan masuk, belanja keluar, ada financing masuk. Jadi SiLPAnya bergerak terus," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Rabu (6/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa publik tidak perlu melihat angka SiLPA pada satu titik waktu tertentu sebagai indikator akhir, karena keesokan harinya posisinya bisa berubah seiring masuknya penerimaan pajak atau realisasi belanja.

"Bukan masalah SiLPA sekarang Rp17,3 triliun, bagaimana mengamankan sampai akhir tahun? Gak gitu. Karena besok akan ada penerimaan pajak lagi. Akan ada penerimaan dari pendapatan dari financing lagi. Tapi ada belanja juga keluar. Jadi dia bergerak terus tiap hari," jelasnya.

Meski bersifat dinamis, Suahasil memastikan bahwa Kemenkeu tetap melaporkan posisi SiLPA secara berkala setiap akhir bulan sebagai bentuk transparansi fiskal. "Tapi kita laporkan setiap titik hingga akhir bulan. Kita laporkan berapa sisa, ngitung SiLPAnya,” ucapnya.

https://tirto.id/apbn-cekak-silpa-pe...aret-2026-hvEz

Kalau ditarik lebih jauh rasanya Silpa belum pernah sampai di bawah 100 trilyun untuk 3 bulan pertama APBN.

Pertanda ada gangguan cashflow, atau jualan surat utang sudah tidak laku.

Laporan terakhir DJPPR juga mengindikasikan asing dan bank domestik sudah stop nambah SBN, hanya mau perpanjang tenor.
Yang menyerap tinggal BI.