Secara psikologis, ketenangan adalah kondisi mental yang memungkinkan seseorang berpikir jernih, rasional, dan tidak impulsif. Dalam ilmu psikologi kognitif, kondisi emosional yang stabil membantu orang dalam memproses informasi secara lebih akurat. Sebaliknya, kepanikan dapat mengganggu fungsi kognitif, mempersempit fokus perhatian, dan meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan yang salah.

Ketika seseorang panik, respons tubuh yang muncul adalah aktivasi sistem “fight or flight”. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat, menyebabkan detak jantung cepat, napas pendek, dan penurunan kemampuan berpikir analitis. Dalam konteks sosial, kepanikan dapat menyebar secara kolektif melalui fenomena yang dikenal sebagai mass hysteria atau histeria massal.

Fenomena ini telah banyak diteliti dalam ilmu sosial dan kesehatan masyarakat. Dalam situasi tertentu, seperti bencana alam, pandemi, atau isu keamanan, kepanikan massal dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan ancaman awalnya. Contohnya adalah panic buying, penyebaran hoaks, hingga tindakan anarkis.

Di era digital, penyebaran informasi tidak lagi melalui jalur formal seperti media massa, melainkan melalui platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan forum daring. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pengendalian informasi.

Salah satu karakteristik utama informasi digital adalah kecepatan dan viralitas. Informasi yang memicu emosi kuat (terutama ketakutan) cenderung lebih cepat menyebar. Hal ini didukung oleh penelitian dalam bidang komunikasi yang menunjukkan bahwa konten emosional memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan konten netral.

Masalahnya, tidak semua informasi yang viral adalah benar. Banyak informasi yang tidak diverifikasi atau bahkan sengaja dibuat untuk menyesatkan. Dalam konteks ini, orang yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi berpotensi menjadi bagian dari rantai penyebaran kepanikan.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup jelas terkait penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan atau kepanikan di masyarakat. Beberapa pasal hukum yang relevan antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

1) Pasal 14 ayat (1): Orang yang menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan kepanikan di kalangan masyarakat, dapat diberi hukuman kurungan hingga 10 tahun.

2) Pasal 14 ayat (2): Jika hal itu dilakukan tanpa sengaja tetapi menimbulkan kepanikan, diberi hukuman kurungan hingga 3 tahun.

3) Pasal 15: Menyebarkan kabar yang belum pasti dan dapat menimbulkan kepanikan, diberi hukuman kurungan hingga 2 tahun.

2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur penyebaran informasi melalui media elektronik.

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen atau masyarakat dapat dikenai sanksi pidana.

3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Dalam situasi bencana, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat mengganggu proses evakuasi dan penanganan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi demi menjaga ketertiban.

Dari regulasi tersebut, jelas bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku yang dengan sengaja menciptakan kepanikan, tetapi juga mereka yang lalai dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Indonesia menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Dalam konteks hukum, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Penyebaran informasi yang menimbulkan kepanikan dapat dianggap melanggar hukum jika memenuhi beberapa unsur:

1) Informasi tersebut tidak benar atau belum pasti kebenarannya

2) Disampaikan kepada publik secara luas

3) Menimbulkan keresahan atau keonaran

Dengan demikian, perbedaan antara opini dan pelanggaran hukum terletak pada dampak yang ditimbulkan serta niat atau kelalaian dalam penyebaran informasi.

Kepanikan tidak hanya berdampak pada satu orang saja, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Beberapa dampak yang sering terjadi, antara lain:

1) Gangguan Ketertiban Umum

Kepanikan dapat menyebabkan kerumunan, evakuasi tidak teratur, hingga konflik sosial.

2) Kerugian Ekonomi

Panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga. Hal ini pernah terjadi dalam berbagai krisis, termasuk pandemi.

3) Erosi Kepercayaan Publik

Jika masyarakat terus-menerus menerima informasi yang menyesatkan, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan media dapat menurun.

4) Stres Kolektif

Kepanikan yang meluas dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental.

Setiap manusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas informasi di masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Verifikasi Informasi

Pastikan informasi berasal dari sumber resmi atau terpercaya sebelum menyebarkannya.

2) Tidak Reaktif Secara Emosional

Hindari menyebarkan informasi yang memicu ketakutan tanpa memahami konteksnya.

3) Gunakan Logika dan Data

Evaluasi informasi secara rasional, bukan berdasarkan emosi semata.

4) Edukasi Lingkungan Sekitar

Membantu orang lain memahami pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi.

Selain perorangan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketenangan publik. Hal ini dilakukan melalui:

1) Penyediaan informasi yang akurat dan cepat

2) Klarifikasi terhadap hoaks

3) Penegakan hukum terhadap pelanggar

4) Edukasi publik mengenai literasi digital

Kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Ketenangan bukan sekadar sikap pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, menyebarkan kepanikan bukan hanya tindakan tidak etis, melainkan juga dapat berujung pada konsekuensi pidana yang serius.

Pesan yang ingin ditekankan sederhana, yaitu sebelum menyebarkan informasi, berhenti sejenak, periksa kebenarannya, dan pikirkan dampaknya. Dunia digital memberi kita kekuatan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang sepadan.

Jika tidak, pilihan yang tersisa bisa sangat jelas, tetap tenang dan bertanggung jawab, atau menghadapi risiko hukum yang nyata.

Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

World Health Organization. (2020). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation.

Sunstein, C. R. (2009). On rumors: How falsehoods spread, why we believe them, and what can be done. Princeton University Press.

Slovic, P. (2000). The perception of risk. Earthscan Publications.

American Psychological Association. (2022). Stress effects on the body.

Nielsen, R. K., & Graves, L. (2017). “News you don’t believe”: Audience perspectives on fake news. Reuters Institute for the Study of Journalism.