- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dari Pepera Hingga Operasi Militer, KNPB: 63 Tahun Papua Menderita Tiada Akhir
TS
mabdulkarim
Dari Pepera Hingga Operasi Militer, KNPB: 63 Tahun Papua Menderita Tiada Akhir
Penulis CR SP -2 Mei 2026, 3:27 WP34 0
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai - Suara Papua)
loading...
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tepat 63 tahun sejak Indonesia mengambil alih West Papua pada 1 Mei 1963, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melontarkan kecaman pemerintah Indonesia sebagai pelaku pendudukan ilegal, kolonialisme modern, dan kejahatan kemanusiaan yang terus berlangsung di Tanah Papua.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam seminar nasional bertema “Papua darurat militer dan kemanusiaan” di kantor pusat KNPB, kali Kamwolker, Perumnas III, Waena, distrik Heram, kota Jayapura, Papua, Jumat (1/5/2026).
Ketua umum Agus Kossay menegaskan, 1 Mei bukan hari integrasi Papua ke Indonesia, melainkan hari dimulainya aneksasi ilegal atas bangsa Papua yang hingga kini terus diwarisi melalui operasi militer, perampasan tanah, dan kekerasan negara.
“Tanggal 1 Mei 1963 adalah hari paling gelap dalam sejarah bangsa Papua. Hari ketika hak politik rakyat Papua dirampas dan tanah kaya raya ini diserahkan kepada Indonesia tanpa persetujuan rakyat pemilik negeri,” ujar Agus.
Menurutnya, penyerahan administrasi West Papua dari UNTEA kepada Indonesia saat itu merupakan transaksi politik internasional yang mengabaikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
“Itu bukan integrasi. Itu aneksasi. Itu perampasan. Bangsa Papua tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia,” tegas Kossay.
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai – Suara Papua)
KNPB mengaku selama 63 tahun Papua hidup di bawah bayang-bayang militerisme, intimidasi, pembunuhan, pengungsian massal, dan pembungkaman demokrasi yang hingga kini belum berakhir.
Seluruh tindak tanduk tersebut, tegas KNPU, akibat negara Indonesia menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankan kekuasaannya di Tanah Papua sambil menutup ruang kritik dan akses internasional.
“Darah orang Papua terus mengalir. Kampung dibakar. Warga sipil dibunuh. Ribuan rakyat mengungsi ke hutan tanpa makanan dan layanan kesehatan, sementara dunia dipaksa diam,” ujarnya.
Hal nyata, demikian KNPB secara terbuka menuding Operasi Damai Cartenz dan Operasi Habema sebagai bentuk operasi perang terhadap rakyat sipil Papua. Terbukti dengan operasi militer di wilayah Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Maybrat hingga Paniai telah melahirkan krisis kemanusiaan berkepanjangan.
“Operasi yang disebut penegakan hukum itu di lapangan berubah menjadi operasi teror. Anak-anak, perempuan, gereja, dan masyarakat sipil menjadi korban,” urainya.
Dalam pernyataan KNPB menuding pemerintah sengaja menutup akses bagi jurnalis asing dan pemantau HAM internasional agar dugaan pelanggaran HAM di Papua tak diketahui dunia.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa Papua terus ditutup dari pengawasan internasional?” Agus Kossay mempertanyakan.
KNPB menilai istilah “integrasi Papua” hanyalah propaganda politik yang dipakai untuk melegitimasi pendudukan Indonesia di Tanah Papua.
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai – Suara Papua)
Lanjut KNPB, seluruh hukum internasional, termasuk prinsip hak menentukan nasib sendiri, tak pernah dijalankan secara adil terhadap rakyat Papua.
Di forum seminar itu, KNPB mendesak Dewan Keamanan PBB segera membuka sidang khusus terkait Papua dan membentuk komisi investigasi internasional independen untuk menyelidiki seluruh dugaan pelanggaran HAM sejak 1963 hingga operasi militer terbaru di Tanah Papua.
Selain itu, KNPB meminta Mahkamah Internasional (ICJ) meninjau ulang keabsahan Pepera 1969 yang dianggap cacat hukum dan tak demokratis.
KNPB juga menyerukan kepada negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Pacific Islands Forum (PIC) agar membawa kembali isu Papua ke forum internasional sebagai wilayah yang belum selesai proses dekolonisasinya.
“Selama bangsa Papua belum mendapatkan hak menentukan nasib sendiri, maka perlawanan akan terus hidup. Papua bukan milik Indonesia. Papua adalah milik bangsa Papua,” tekan Agus Kossay. []
https://suarapapua.com/2026/05/02/da...a-tiada-akhir/
desakan KNPB.
Tidak bisa dibubarkan karena mereka bakal berlindung dengan UUD 1945
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai - Suara Papua)
loading...
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tepat 63 tahun sejak Indonesia mengambil alih West Papua pada 1 Mei 1963, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melontarkan kecaman pemerintah Indonesia sebagai pelaku pendudukan ilegal, kolonialisme modern, dan kejahatan kemanusiaan yang terus berlangsung di Tanah Papua.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam seminar nasional bertema “Papua darurat militer dan kemanusiaan” di kantor pusat KNPB, kali Kamwolker, Perumnas III, Waena, distrik Heram, kota Jayapura, Papua, Jumat (1/5/2026).
Ketua umum Agus Kossay menegaskan, 1 Mei bukan hari integrasi Papua ke Indonesia, melainkan hari dimulainya aneksasi ilegal atas bangsa Papua yang hingga kini terus diwarisi melalui operasi militer, perampasan tanah, dan kekerasan negara.
“Tanggal 1 Mei 1963 adalah hari paling gelap dalam sejarah bangsa Papua. Hari ketika hak politik rakyat Papua dirampas dan tanah kaya raya ini diserahkan kepada Indonesia tanpa persetujuan rakyat pemilik negeri,” ujar Agus.
Menurutnya, penyerahan administrasi West Papua dari UNTEA kepada Indonesia saat itu merupakan transaksi politik internasional yang mengabaikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
“Itu bukan integrasi. Itu aneksasi. Itu perampasan. Bangsa Papua tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia,” tegas Kossay.
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai – Suara Papua)
KNPB mengaku selama 63 tahun Papua hidup di bawah bayang-bayang militerisme, intimidasi, pembunuhan, pengungsian massal, dan pembungkaman demokrasi yang hingga kini belum berakhir.
Seluruh tindak tanduk tersebut, tegas KNPU, akibat negara Indonesia menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankan kekuasaannya di Tanah Papua sambil menutup ruang kritik dan akses internasional.
“Darah orang Papua terus mengalir. Kampung dibakar. Warga sipil dibunuh. Ribuan rakyat mengungsi ke hutan tanpa makanan dan layanan kesehatan, sementara dunia dipaksa diam,” ujarnya.
Hal nyata, demikian KNPB secara terbuka menuding Operasi Damai Cartenz dan Operasi Habema sebagai bentuk operasi perang terhadap rakyat sipil Papua. Terbukti dengan operasi militer di wilayah Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Maybrat hingga Paniai telah melahirkan krisis kemanusiaan berkepanjangan.
“Operasi yang disebut penegakan hukum itu di lapangan berubah menjadi operasi teror. Anak-anak, perempuan, gereja, dan masyarakat sipil menjadi korban,” urainya.
Dalam pernyataan KNPB menuding pemerintah sengaja menutup akses bagi jurnalis asing dan pemantau HAM internasional agar dugaan pelanggaran HAM di Papua tak diketahui dunia.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa Papua terus ditutup dari pengawasan internasional?” Agus Kossay mempertanyakan.
KNPB menilai istilah “integrasi Papua” hanyalah propaganda politik yang dipakai untuk melegitimasi pendudukan Indonesia di Tanah Papua.
Seminar sehari yang digelar KNPB di Waena, kota Jayapura, Papua, 1 Mei 2026. (Hubertus Gobai – Suara Papua)
Lanjut KNPB, seluruh hukum internasional, termasuk prinsip hak menentukan nasib sendiri, tak pernah dijalankan secara adil terhadap rakyat Papua.
Di forum seminar itu, KNPB mendesak Dewan Keamanan PBB segera membuka sidang khusus terkait Papua dan membentuk komisi investigasi internasional independen untuk menyelidiki seluruh dugaan pelanggaran HAM sejak 1963 hingga operasi militer terbaru di Tanah Papua.
Selain itu, KNPB meminta Mahkamah Internasional (ICJ) meninjau ulang keabsahan Pepera 1969 yang dianggap cacat hukum dan tak demokratis.
KNPB juga menyerukan kepada negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Pacific Islands Forum (PIC) agar membawa kembali isu Papua ke forum internasional sebagai wilayah yang belum selesai proses dekolonisasinya.
“Selama bangsa Papua belum mendapatkan hak menentukan nasib sendiri, maka perlawanan akan terus hidup. Papua bukan milik Indonesia. Papua adalah milik bangsa Papua,” tekan Agus Kossay. []
https://suarapapua.com/2026/05/02/da...a-tiada-akhir/
desakan KNPB.
Tidak bisa dibubarkan karena mereka bakal berlindung dengan UUD 1945
bam09 dan teguhjepang9932 memberi reputasi
2
88
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan