April 28, 2026 in Lapago Reading Time: 3 mins read
0
Penulis: CR-18 - Editor: Angela Flassy
militer
oplus_0

Wamena, Jubi – Aliansi mahasiswa bersama OKP Cipayung Pribumi Papua Pegunungan menggelar aksi di Wamena, menuntut Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan segera menarik militer non-organik dari wilayah Papua Pegunungan, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas situasi kemanusiaan dan konflik yang berkepanjangan, Senin (27/04/2026).
Meskipun situasi awal di kantor DPR Provinsi Papua pegunungan terjadi keributan dan saling serang antara massa aksi dengan pihak anggota Kepolisian yang mengakibatkan sedikitnya tiga (3) orang terluka, situasi kemudian terkendali. Massa aksi kembali ke kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan lalu membacakan dan menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Ketua DPR Papua Pegunungan bersama anggota lainnya.

Koordinator Aksi, Yulianus Kepno bersama organisasi Cipayung OKP Pribumi Provinsi Papua pegunungan membacakan tuntutan secara bergantian.

Mereka menyampaikan rakyat sipil di delapan kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan berada dalam zona darurat militer dan kejahatan kemanusiaan. “Ini kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi, yang sistematis, masif selama 60 tahun lebih,” katan Kepno.

Ia mengatakan Negara Republik Indonesia mengintegrasi Bangsa Papua pada 1 Mei 1963. Guna mensukseskan skandal pendapat penentu rakyat (Pepera) pada 1969 yang tidak demokratis dan melanggar hukum internasional, pemerintah melakukan operasi militer.

“Kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara Republik Indonesia sudah tidak ada, pendropan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia malah memperburuk situasi kemanusiaan di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mulai memikirkan konsep untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua secara damai dan bermartabat, baik melalui dialog damai antar pemerintah Indonesia dan TPNPB OPM.

BERITATERKAIT
KNPB wilayah Yahukimo sikapi situasi darurat militer dan kemanusiaan
Darurat militer dan krisis kemanusiaan di Papua Tengah, Ribuan massa aksi demo datangi MRP-PT
KNPB: Intan Jaya darurat militer dan kemanusiaan
Pengungsi Yalimo di Wamena 684 orang
“Dampaknya kekerasan ini, jumlah warga yang mengungsi meningkat, dan masih terus meningkat akibat konflik dan operasi keamanan yang terjadi di banyak wilayah Papua,” katanya.

PSA Jubi
Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan menghadapi risiko serius, yang membuktikan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pandai dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tanah Papua

Sementara ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere saat menemui dan menerima aspirasi massa aksi mengatakan akan meneruskan aspirasi masyarakatnya kepada bapak Presiden RI melalui kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM.

Ia melihat kondisi masyarakat di Papua Pegunungan kalangan masyarakat saat ini sudah dalam cengkraman militer nonorganik hingga ke kampung-kampung. “Semua sehingga dapat dipahami aksi ini perlu memberikan teguran keras kepada pemerintah pusat supaya memperhatikan aparat militer yang dikirim ini, termasuk harus memberikan arahan yang baik,” katanya.

Dirinya tidak membatasi kebijakan pusat terkait penempatan militer tapi setidaknya non-organik ini harus diarahkan

“Jangan ganggu aktivitas rakyat di kampung, karena aktivitas mereka [aparat] di sana itu tidak menyenangkan. Di sisi lain tindakan aparat TNI polri yang di kampung-kampung, sewenang-wenang mencabut ubi dengan tangan, bongkar pagar, tembak hewan-hewan yang tidak berdosa,” katanya.

Selain itu mencurigakan masyarakat yang rambut gimbal, berewaw itu dianggap TPNPB OPM sebenarnya tidak seperti yang dimaksud, Kemudian tembak anak kecil dibawa umur, ini menjadi kekeliruan negara melalui TNI Polri yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan kepada Pak Presiden, Prabowo Subianto dan Pak Panglima TNI, mendengar aspirasi rakyat yang berada paling ufuk timur Indonesia Papua Pegunungan.

“Hari ini mereka mau menerima program-program pusat yang sasaran ke masyarakat tetapi dengan keadaan trauma, program mau jalan bagaimana? Banyak program, masyarakat mau menerima, tetapi rakyat dalam kondisi trauma,” katanya.

Karena itu ia meminta TNI POLRI non organik yang sembarang-sembarang tempatkan di kampung-kampung segera tarik kembali, agar aktivitas masyarakat dalam posisi aman dan menerima program-program presiden dengan posisi tenang

Selain itu selaku Ketua DPR Papua Pegunungan sudah komunikasi dengan anggota DPR Papua Tengah dan akan menampung aspirasi masyarakat Papua lalu bertemu dengan Kementerian HAM.

“Saya akan berencana bertemu dengan kementerian HAM sebagai sesama anak Papua dalam hal merespon tuntutan rakyat Papua,” ujarnya.

tuntutan Masyarakat Papua Pegunungan sebagai berikut:

Kami Rakyat Papua meminta kepada Gubernur Se Tanah Papua DPR, MRP dan DPD RI Segera Bersatu dan temui Menteri HAM RI untuk Meminta kepada presiden republik Indonesia agar membuka akses jurnalis internasional dan tim advokasi kemanusiaan dari PBB turun ke Tanah Papua.
Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar egera menarik pasukan militer non organik di atas tanah adat Bangsa Papua.

Jikalau konflik TPNPB dan TNI Polri tidak berhenti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan memakan korban jiwa maka, kami Rakyat Papua mosi tidak Percaya kepada NKRI dan Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan negara Wajib menjamin dan melindungi segenap rakyat Indonesia.
Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mempertemukan Pihak Indonesia dan TPNPB di atas Meja Dialog Damai guna mencari solusi terbaik untuk memutuskan Mata Rantai Penderitaan Bangsa Papua dari 1960 an sampai saat ini seperti yang pernah dilakukan di Aceh pada 2004.

Jikalau aspirasi point 1-4 tidak ditindaklanjuti maka, kami akan konsolidasi rakyat Papua dari 7 wilayah adat dan tolak semua produk NKRI, Otonomi Khusus dan sebagainya yang ada di atas Tanah Papua karena negara hadir di atas tanah ini hanya untuk mengeruk sumber daya alam tanpa memberikan rasa aman dan damai bagi Bangsa Papua itu sendiri serta, kami akan meminta untuk menentukan Nasib kami sendiri. (*)

https://jubi.id/lapago/2026/aksi-mah...ua-pegunungan/

Mahasiswa Minta DPR Papua Stop Jadikan Aspirasi Darurat Militerisme Sebagai Bantal Tidur

Tayang: Selasa, 28 April 2026 10:07 WIT
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoMahasiswa Minta DPR Papua Stop Jadikan Aspirasi Darurat Militerisme Sebagai Bantal Tidur
Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
ASPIRASI KORBAN MILITER - Mahasiswa saat menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai dalam aksi demonstrasi 'Papua Darurat Militerismes dan Kemanusiaan' di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Mereka mengharapkan DPR stop menjadikan aspirasi sebagai bantal tidur nyaman, melainkan diperjuangkan.
A-
A+
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Denny Henrry Bonai menerima aspirasi massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua (SOLAT) yang berdemonstrasi di Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).

Denny mengatakan aspirasi yang diterima akan di perjuangkan ke pemerintah pusat dan pihak Panglima TNI dan Kapolri mengenai situasi konflik di Tanah Papua.

Pada kesempatan itu, Denny juga mengutuk keras tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

"Saya Ketua DPRP aspirasi akan diterima, DPR Papua mengutuk keras tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. 30 anggota DPR Papua kami hadir. Kami akan menindaklanjuti [aspirasi] kepada pemerintah pusat dan TNI-Polri," ujarnya di hadapan massa aksi.

Sementara Penanggung Jawab Aksi Kamus Bayage meminta agar DPR Papua mengawal seluruh persoalan di Tanah Papua yang mesti diselidiki dan dipertanggung jawabkan. Tidak hanya itu, ia mengungkap lebih dari 103.218 pengungsi internal di Tanah Papua.

"Aspirasi ini diberikan atas nama mereka yang menderita atas kekerasan militer," tegas Kamus.

Kamus Bayage berharap agar aspirasi yang disampaikan kepada DPR Papua tidak hanya menjadi 'bantal' saja, namun pegangan penting bagi wakil rakyat untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.

"Semoga aspirasi tidak menjadi bantal bagi DPR, bisa di bawa dan menjadi pegangan penting bagi pusat dan daerah. Karena pengalaman kami setiap aspirasi hanya jadi bantal. Semoga bisa terjawab," ujarnya.

Adapun 25 butir poin pernyataan sikap mahasiswa yang berdemonstrasi dengan tajuk utama 'Papua Darurat Militerisme dan Kemanusiaan' di Kota Jayapura;

1. Insitusi Negara segera bertangung jawab atas semua tindakan brutalisme terhadap warga sipil, yang mana di lakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa membertimbangkan dan melindungi warga sipil.

2. Mengutuk segalah bentuk kekerasan operasi militee dan kriminalisasi, terhadap rakyat sipil di Papua. Hentikan Tim Operasi Damai Cartenz untuk tidak melakukan penangkapan liar bahkan pemboman terhadap pemukiman warga sipil yang dilakukan terhadap masyarkat sipil seperti Liatin Atis Sam dan Agus Magayang korban bom militer Indonesia di Tanah Papua yang mengalami luka-luka.

3. Negara telah gagal menjamin HAM dan keadilan bagi orang Papua. Demi kemanusiaan kami menyerukan kepada TNI Polri dan TPNPB di Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Puncak dan beberapa daerah, sebagai salah satu wilayah konflik, agar dalam aktivitas perang untuk menghindari korban sipil baik orang asli Papua maupun non Papua.

4. Hentikan segera pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman di kampung; tarik pasukan non-organik dari Yahukimo, Pegunungan Bintang Intan Jaya, Maybrat, Puncak, Dogiyai
dan juga seluruh Tanah Papua.

5. Kami mengutuk keras tindakkan brutalisme aparat militer indonesia di papua yang mana menangkap dan menembak warga sipil hingga meninggal dunia tanpa ada dasar hukum yang benar maka ini segerah di hentikan

6. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi. Ivan Kabak, Son Balinga dan Iron Heluka di Yahukimo dan seluruh Papua.

7. Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer, kembalikan tanah adat kepada pemiliknya. Masyaratkat adat Biak, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan seluruh Tanah Papua yang militer ambil lahan untuk membuat pos-pos segerah di hentikan

8. Militerisme indonesia yang sedang beroperasih di seluruh Tanah Papua berhenti menempati gereja, sekolah, dan akses umum warga sipil hidup, karena hal ini mengakibatakan korban banyak terhadap masyarakat sipil di seluruh tanah Papua

9. Buka akses tanpa syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk masuk di Tanah Papua.

10. Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.

11. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik di papua.

12. Negara Republik Indonesia hentikan kekerasan militer di Tanah Papua.

13. Negara Republik Indonesia segera hentikan pendropan militer organik maupun non-organik di Tanah Papua.

14. Negara Indonesia hentikan projek strategis nasional di Merauke dan di seluruh Tanah Papua.

15. Negara segera hentikan pertambangan illegal di seluruh Tanah Papua.

Baca juga: Wakapolres Jayawijaya Hingga Anggota DPR dan IRT Jadi Korban Demonstrasi Rusuh

16. Negara Indonesia segera tarik militer organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua.

17. Militer dan pemerintah daerah di Papua hentikan jalur impunitas atau bayar membayar kepala manusia.

18. Hentikan pertambangan di Blok Wabu dan seluruh Tanah Papua.

19. TNI/POLRI hentikan penangkapan liar tanpa prosedur hukum yang jelas.

20. Negara segera fasilitasi pihak ketika untuk lakukan perundingan terhadap TNI/POLRI dan TPNPB OPM agar hindari konflik rentetan bersenjata yang berkepanjangan di seluruh tanah papua.

21. Pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua yaitu institusi milier harus di proses hukum.

22. Menteri Pertahanan segera evaluasi militer yang ada di seluruh Tanah Papua.
23. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera investigasi kasus pelanggaran HAM di Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

24. Negara segera bertanggung jaawab atas kekerasan militer di seluruh Tanah Papua secara moral maupun hukum.

25. Negara segera mengakui atas kedaulatan politik bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

"Pesan terakhir kami mahasiswa kepada seluruh pimpinan organisasi Papua merdeka,untuk segera bersatu. Karena rakyat terus mengungsi, rakyat terus mati, ditangkap, dipenjara, dihilangkan paksa, dikriminalisasi dan
sebagainya. Kepada seluruh pimpinan organisasi untuk segera bersatu baik yang dalam negeri maupun diluar negeri," tutup Kamus Bayage. (*)


https://papua.tribunnews.com/news/12...idur?page=all.
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Marius Frisson Yewun



desakan penarikan TNI dan referendum