Dana darurat pemerintah tergerus, pembayaran utang pun seret. Jika nekat mencetak uang, hiperinflasi tinggal menunggu waktu.



26 April 2026 | 16.00 WIB


Di tubir jurang krisis ekonomi, tak ada yang lebih mencemaskan selain melihat jumlah dana saldo anggaran lebih (SAL) anjlok. Dana darurat pemerintah di Bank Indonesia ini menyusut lebih dari Rp 300 triliun dalam enam bulan. Tergerusnya SAL mencerminkan satu hal: arus kas pemerintah sedang babak-belur.

SAL adalah akumulasi sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya yang dicadangkan sebagai dana darurat untuk penambalan defisit, stabilisasi, dan suntikan modal perusahaan negara. Sebagai dana darurat, SAL menjadi opsi terakhir sumber pembiayaan, setelah alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau utang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dua kali menarik dana SAL: Rp 200 triliun dan Rp 100 triliun. Duit itu ia tempatkan di bank dengan harapan dapat menambah likuiditas kredit dan menggerakkan dunia usaha. Namun, setelah bank mendapat guyuran dana SAL, ekonomi tak bangkit, kemampuan produksi industri lemah, daya beli masyarakat tetap rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dua kali menarik dana SAL: Rp 200 triliun dan Rp 100 triliun. Duit itu ia tempatkan di bank dengan harapan dapat menambah likuiditas kredit dan menggerakkan dunia usaha. Namun, setelah bank mendapat guyuran dana SAL, ekonomi tak bangkit, kemampuan produksi industri lemah, daya beli masyarakat tetap rendah.

Problem dunia usaha bukan kekurangan kredit, melainkan daya beli yang lesu akibat belanja pemerintah tak menyasar ekonomi produktif dan padat karya. Pada akhir 2025, tingkat pertumbuhan kredit perbankan turun 3 persen dibanding tahun sebelumnya. Kredit yang belum dicairkan hingga bulan lalu lebih dari Rp 2.500 triliun.

Pelemahan industri membuat lapangan kerja berkurang, yang ujungnya adalah anjloknya daya beli masyarakat. Lingkaran setan ini bisa diputus jika belanja pemerintah difokuskan pada proyek padat karya. Ditambah pengelolaan yang hancur-hancuran plus dugaan korupsi, makan bergizi gratis dan koperasi merah putih serta belanja pertahanan yang menghabiskan 30 persen penerimaan pajak tidak mampu menyerap penganggur yang jumlahnya mencapai 7,4 juta.

Kini perang Iran-Israel makin menekan ekonomi karena pasokan minyak mentah seret akibat blokade Selat Hormuz. Kelangkaan membuat harga minyak naik, yang berimbas pada inflasi. Pilihan pemerintah mempertahankan subsidi bahan bakar minyak membuat pengeluaran bertambah besar.

Terimpit luar-dalam, kas negara rungkad karena penerimaan pajak juga turun akibat lesunya ekonomi. Cara lain menambah penerimaan adalah menerbitkan surat utang baru. Namun obligasi pun tak diminati investor.

Arus modal keluar pada kuartal I tahun ini mencapai US$ 1,7 miliar, yang baru masuk lagi setelah Bank Indonesia menerbitkan surat utang jangka pendek dengan bunga tinggi. Walhasil, upaya mendapatkan uang dari utang pun harus memakai modal besar.

Penyebab semua itu adalah kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Dana pemangkasan anggaran malah dipakai membiayai biang keladi arus kas boncos: proyek pemerintah yang tak menghasilkan efek ganda ekonomi.

Pengalihan dana transfer ke daerah untuk makan bergizi gratis dan koperasi merah putih berujung pemecatan massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di banyak daerah. Sudah ekonomi lesu, penganggur bertambah pula.

Kebijakan ugal-ugalan itu tecermin dari menurunnya indeks dan prospek pelbagai indikator ekonomi Indonesia: utang, investasi, hingga nilai tukar rupiah yang melemah. Purbaya sempat terbang ke Amerika Serikat untuk meyakinkan investor agar tak terus menarik dana dari Indonesia.

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah setelah mengolok-olok para ekonom Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,11 persen menjadi 4,7 persen. Saking tak yakin, Dana Moneter Internasional (IMF) sampai menawarkan pinjaman—sinyal ekonomi tak punya harapan.

Semua keadaan itu tak membuat pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, insaf. Ia mempertahankan sumber masalah fiskal, yakni proyek-proyek besar, belanja tak produktif di banyak sektor tak penting, dan pemangkasan anggaran krusial penopang ekonomi masyarakat.

Jika merujuk pada realisasi pengeluaran pemerintah pada triwulan pertama, dana SAL Rp 130 triliun itu hanya cukup membiayai belanja rutin—seperti membayar bunga utang, gaji pegawai, hingga belanja kebutuhan dasar—selama satu bulan saja; pengamat ekonomi bilang tiga bulan. Pemerintahan Prabowo di ambang kebangkrutan.

Jangan sampai Bank Indonesia memakai jurus pamungkas menyelamatkan ekonomi dengan mencetak uang. Jika cara ini dilakukan, rupiah makin tak berharga, biaya impor kian mahal, bahkan memicu hiperinflasi yang membuat ekonomi makin jatuh. ●

https://www.tempo.co/kolom/indikator...e-7a4fcdc0ca7c


Asing aja narik dana, masa investor domestik nggak ikutan?
Emang mau jadi exit liquidity provider?
Beliin aset2 toxic yang "dibuang" Asing?

Ane sih ogah ya..