Nobar “Pesta Babi” Digelar Sore Ini, GUSDURian Serang Raya Buka Diskusi Panas soal Kolonialisme dan Konflik Tanah Papua

Sabtu, 25 April 2026 - 06:00 WIB
Oleh :
Taufik Hidayat
Pamflet nobar film Pesta Babi di Kota Serang
Pamflet nobar film Pesta Babi di Kota Serang
Sumber :
Dok. GUSDURian Serang Raya
Share :
VIVA BANTEN – Komunitas GUSDURian Serang Raya menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film sekaligus diskusi bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” pada Sabtu, 25 April 2026. Acara ini berlangsung di Padepokan Kupi, Kaloran, Kota Serang, Banten, mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai.


Kegiatan ini tidak sekadar menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka ruang diskusi kritis. Peserta diajak memahami isu sosial yang kompleks melalui pendekatan budaya dan refleksi bersama.


Film “Pesta Babi” menjadi medium untuk membahas berbagai persoalan, terutama terkait kolonialisme modern dan konflik agraria di Papua. Diskusi yang menyertai pemutaran film mengangkat dinamika relasi kekuasaan, hubungan manusia dengan tanah, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat adat.


Isu penggusuran dan pengambilalihan lahan di Papua menjadi sorotan utama dalam forum ini. Praktik tersebut kerap terjadi atas nama pembangunan. Namun, kondisi ini dinilai menempatkan masyarakat adat pada posisi yang rentan.


Dalam diskusi, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi. Tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan identitas yang melekat bagi masyarakat adat. Ketika lahan diambil alih, relasi kultural yang telah terbangun turun-temurun ikut terancam.


Melalui perspektif politik agraria dan hukum adat, para narasumber memaparkan bagaimana struktur kekuasaan dapat membentuk legitimasi atas penguasaan lahan. Dalam banyak kasus, masyarakat justru tersisih dari ruang hidupnya sendiri.

Kolonialisme yang selama ini dianggap bagian dari masa lalu, dalam diskusi ini dipandang masih hadir dalam bentuk baru. Praktik tersebut muncul melalui kebijakan pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal.


Penggerak GUSDURian Serang Raya sekaligus panitia kegiatan, Ali Martua Nasution, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang reflektif yang terbuka bagi publik.

Pamflet nobar film Pesta Babi di Kota Serang
Photo :
Dok. GUSDURian Serang Raya

“Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk membaca ulang realitas. Terutama bagaimana kolonialisme terus bertransformasi dalam kehidupan hari ini,” ujar Ali, dalam keterangannya diterima, Sabtu, 25 April 2026.


Ia menambahkan, isu yang diangkat dalam film memiliki relevansi kuat dengan kondisi sosial saat ini. Konflik agraria dan posisi masyarakat adat menjadi persoalan yang masih terus terjadi di berbagai daerah.


“Melalui diskusi ini, kami berharap muncul kesadaran kolektif yang lebih kritis dan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak,” katanya.



Kegiatan ini juga menghadirkan pemantik diskusi dari kalangan yang memiliki fokus pada bidang agraria dan hukum adat. Mereka memberikan pemaparan komprehensif mengenai konflik lahan, hak masyarakat adat, serta tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial.



Peserta yang hadir tidak hanya menyaksikan film, tetapi juga aktif berdiskusi. Forum berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang muncul dari peserta.



Diskusi ini menjadi wadah pertukaran gagasan sekaligus sarana edukasi publik. Peserta diajak memahami isu secara lebih mendalam, bukan hanya dari sisi informasi, tetapi juga dari sudut pandang kemanusiaan.



Melalui kegiatan ini, GUSDURian Serang Raya berharap dapat mendorong kesadaran yang lebih luas. Terutama terkait pentingnya keadilan sosial, perlindungan masyarakat adat, serta pemahaman kritis terhadap kebijakan pembangunan.



Pesan yang diusung dalam kegiatan ini sejalan dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Penyelenggara menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial harus terus dilanjutkan.



“Gus Dur sudah meneladani, saatnya kita melanjutkan perjuangannya,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.



Dengan menggabungkan film dan diskusi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ruang belajar alternatif. Tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap isu-isu sosial yang berkembang.

https://banten.viva.co.id/amp/berita...h-papua?page=2



Nobar Film “Pesta Babi” : Perjuangan Masyarakat Papua Melawan Biodiesel

0
Diterbitkan 5 jam yang lalu pada 25 April 2026Diunggah oleh Muhammad Andi
Nobar film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sekretariat LK3 Banjarmasin, Jumat (24/4/2026) malam. Foto: fahmi
0
Shares

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” digelar di sekretariat Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Jumat (24/4/2026) malam.

Film dokumenter ini mengisahkan tentang perjuangan masyarakat Papua Selatan melawan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Mengisahkan potret dampak eksploitasi tanah dan hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.

Direktur LK3 Banjarmasin, Dani menuturkan, nobar dan diskusi ini adalah bentuk solidaritas kepada kawan-kawan Papua yang sedang terjajah oleh bangsa sendiri. Selain itu, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bumi 22 April.

Direktur LK3 Banjarmasin, Dani. Foto: fahmi

“Bumi atau lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa macam problem lingkungan yang selama ini terjadi tidak hanya di Papua, tapi juga di Meratus wilayah Kalsel yang sedang kita perjuangkan,” ucapnya.

Film ini menyadarkan bahwa ada perampasan ruang hidup oleh pemerintah kepada masyarakat Papua. Lewat film ini, masyarakat diharapkan lebih menyadari problem lingkungan di Papua, termasuk di Banua seperti masalah sungai dan sampah.



Anggota Imapa Kalsel, Rikardo. Foto: fahmi

Rikardo, dari Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengatakan, film ini sangat bagus karena menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Papua yang mungkin belum banyak orang ketahui.

“Sangat seru, banyak yang bisa kita dapat dari film ini khususnya bagi kami agar jadi lebih semangat untuk belajar di kota orang,” ujar Rikardo.

Warga asli Nabire, Papua Tengah ini mengaku cerita di film memang asli karena bagi siapapun yang menentang pembangunan akan mendapat kekerasan dan militer pun banyak berjaga di sana untuk memastikan proyek berjalan.

“Dengan film ini, semoga orang-orang Indonesia tahu bahwa yang terjadi di Papua seperti ini. Selama ini Papua banyak demo rusuh bukan tanpa alasan, tapi ada pemicunya, pemerintah juga tidak bisa memaksakan apa yang mereka mau,” tegasnya.


Perwakilan Equal Institute, Soraya. Foto: fahmi

Soraya, perwakilan Equal Institute menganggap, film perlawanan sosial dan perjuangan lingkungan jelas menampilkan ketimpangan yang dialami masyarakat Papua. Lebih jauh, keadilan juga mesti ditegakkan-pemerintah mestinya bertanya ke warga lokal tentang pembangunan apa yang diperlukan.

“Kalau kita melakukan perlawanan harus tahu kita melawan untuk apa, untuk siapa, atas dasar apa, dan apa yang harus kita lakukan,” kata Soraya.

Jurnalis interaksidotco itu menambahkan, media massa di Indonesia masih didominasi oleh narasi besar, sementara narasi kecil dari kaum marginal seringkali tidak terdengar. Oleh sebab itu, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan terus mengangkat isu-isu yang berakar dari masyarakat kecil entah dari diskusi atau menayangkan di sosial media.



Kepala Divisi Advokasi Kampanye Pendidikan dan Pengkaderan Walhi Kalsel, Cecep. Foto: fahmi

Kepala Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Walhi Kalsel, Cecep berpendapat, jika kerusakan lingkungan di Papua didasarkan atas PSN, di wilayah Kalsel pun tidak jauh berbeda, karena 51 persen wilayah Kalsel dibebani industri ekstraktif dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), swasembada energi, dan ketahanan pangan.

Polanya pasti sama yakni kebijakan top down yang jauh mementingkan keinginan pemerintah daripada masyarakat. Kepala daerah disebut sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga mustahil menentang kebijakan merugikan bagi masyarakat.

“Kepala daerah tidak akan bisa melawan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kebanyakan program tidak sesuai ekspektasi atau keinginan masyarakat,” ungkap Cecep.

Di samping itu, pihaknya mencatat ada 262.120 hektare wilayah masyarakat adat, tapi tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai hutan adat karena dipengaruhi kepentingan politis dan investasi. Hal itulah yang menjadi tantangan Walhi Kalsel dalam proses penetapan hutan adat.

Padahal jelas di Putusan Mahkamah Nomor 35 Tahun 2012 menyatakan hutan adat bukan milik negara, terlebih hutan adat merupakan hak dari lahir masyarakat adat yang tidak boleh dirampas oleh negara maupun investor.

“Seharusnya melalui putusan MK itu negara melalui pemerintah sekarang mempercepat penetapan hutan adat, tapi ini malah sebaliknya mereka menghabisi hutan-hutan itu dengan berbagai alasan. Ini yang gila,” terangnya.

Kalsel saat ini tengah menghadapi ancaman perampasan ruang hidup masyarakat adat lewat wacana pembentukan Taman Nasional Meratus dengan dalih konservasi hutan. Masalahnya adalah sistem konservasi yang diterapkan berupa zonasi bertentangan dengan hukum adat.

Zonasi tadi dibagi menjadi beberapa jenis ada yang khusus penelitian, pendidikan, dan perlindungan. Sementara masyarakat adat meyakini bahwa hutan bersifat keramat, tidak sembarang orang bisa bebas melakukan apapun di dalamnya.

“Hutan keramat ini yang mereka jaga bahkan untuk mengambil sesuatu atau berburu pun tidak boleh,” jelas Cecep.

Film “Pesta Babi” menekankan bahwa Papua bukan tanah kosong, negara tidak boleh seenaknya mengambil hak masyarakat adat di sana yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan sebagai sumber kehidupan. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

https://www.kanalkalimantan.com/noba...wan-biodiesel/


film Pesta Babi yang popular di kalangan aktivis dari Australia, Selandia Baru, dan Indonesia. Terlebih produsernya, Ekspedisi Indonesia Baru, jelas-jelas menyebut Indonesia sedang menjajah Papua selama 60 tahun dan secara tak langsung menggalang kekuatan aktivis-aktivis untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua