Tayang: Jumat, 24 April 2026 17:46 WIT
Penulis: Yulianus Magai | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoKNPB Tuntut Penghentian Operasi Militer Demi Keselamatan Warga Sipil
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
DARURAT MILITER DI PAPUA - Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menyampaikan pernyataan resmi terkait penetapan Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan saat jumpa pers di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Jumat (24/4/2026). Ia memaparkan data pengungsi serta mendesak penghentian operasi militer dan pembukaan akses internasional ke Papua.
A-



Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi menyatakan bahwa situasi di Tanah Papua saat ini berada dalam status zona darurat militer dan kemanusiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers terbuka yang digelar di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Jumat (24/4/2026), menyusul keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) ke-VIII KNPB.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menegaskan bahwa penetapan status tersebut didasarkan pada berbagai laporan situasi terkini di lapangan, khususnya terkait meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di sejumlah wilayah di Papua.

“Situasi Papua hari ini sudah berada dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan. Ini bukan sekadar pernyataan politik, tetapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dialami langsung oleh masyarakat sipil,” ujarnya.

Menurut Ogram, hingga akhir Maret 2026, jumlah warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mencapai 107.039 orang.

Ia menjelaskan bahwa konflik bersenjata yang meluas di berbagai daerah menjadi faktor utama meningkatnya jumlah pengungsi tersebut.

Wilayah-wilayah yang disebut terdampak antara lain Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, Tolikara, serta beberapa daerah lainnya.

“Operasi militer yang terus meningkat di wilayah-wilayah konflik telah menyebabkan masyarakat sipil meninggalkan kampung halaman mereka. Banyak yang hidup dalam kondisi terbatas tanpa akses yang memadai,” katanya.

Ogram menambahkan, dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada pengungsian, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dilaporkan terganggu, bahkan di beberapa wilayah terputus total. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga mengalami kelumpuhan akibat situasi keamanan yang tidak kondusif.

“Anak-anak tidak bisa bersekolah, fasilitas kesehatan tidak berfungsi maksimal, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa korban konflik tidak hanya berasal dari Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga masyarakat non-Papua yang tinggal dan mencari nafkah di wilayah tersebut.

Sepanjang April 2026, KNPB mencatat adanya berbagai peristiwa yang dinilai memperburuk situasi kemanusiaan di Papua.

Di antaranya adalah dugaan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Yahukimo yang disertai dengan tindakan intimidasi dan kekerasan.

Selain itu, terjadi pula insiden penembakan warga sipil di Dogiyai dan Tolikara, serta peristiwa yang disebut sebagai “tragedi Puncak berdarah” yang mengakibatkan warga di sejumlah kampung terdampak operasi militer.

KNPB juga menyinggung adanya kasus pembunuhan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) dan satu warga sipil asal Yahukimo yang terjadi setelah kunjungan Wakil Presiden RI ke wilayah tersebut.

Baca juga: Tangis Bupati Puncak Elvis Tabuni Pecah di Pengungsian, “Rakyat Saya Tidak Salah!"

“Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa situasi keamanan semakin memburuk dan masyarakat sipil berada dalam posisi yang sangat rentan,” kata Ogram.

Dalam pernyataan resminya, KNPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Semua pihak harus mendesak penghentian operasi militer dan penngiriman militer yang mengancam keselamatan hidup warga sipil terutama di wilayah konflik bersenjata di Papua.

Mereka juga mendesak kepada pemerintah negara Indonesia untuk segera membuka akses internsional.

Semua lembaga dan semua pihak segera mendesak adanya pembukaan akses bantuan kemanusiaan internasional seperti Palang Merah Internasional, pelapor khusus PBB dan akses jurnalis internasional untuk masuk ke Papua.

Baca juga: Tukang Parkir di Nabire Bisa Dapat Rawat Inap Kelas Satu BPJS Ketenagakerjaan

Menuntut agar negara wajib menjamin perlindungan pengungsi di Papua sesuai mekanisme hukum Humaniter Internasional.

Kedua pihak kombatan TPNPB dan TNI untuk harus menghentikan konflik politik bersenjata dan segera lakukan perundingan sesuai mekanisme internasional yang dimediasi oleh PBB atau pihak ke 3 yang netral.

Seluruh rakyat Papua dan elemen masyarakat Papua menuntut hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.(*)
https://papua.tribunnews.com/papua/1...ipil?page=all.



Kekuatan Penuh KNPB Siap Turun ke Jalan
[img]https://cenderawasihpos.jawapos.com/wp-content/uploads/2026/04/1-agus-kosay.webp[/img[
23 April 2026 22:00 PM
1-AGUS KOSAY
Agus Kossay (Foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Merespon terkait dengan berbagai rentetan peristiwa kekerasan bersenjata belakang ini terjadi di Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berencana akan mengelar aksi demonstrasi dibeberapa wilayah di Papua terutama di Kota dan kabupaten Jayapura dengan kekuatan penuh.

Hal ini disampaikan langsung Ketua Pimpinan Pusat KNPB Papua, Agus Kossay kepada Cenderawasih Pos di Perumnas lll, Senin (21/4). Meski masih dirundingkan untuk waktu aksinya namun kata Agus isu yang diusung adalah penolakan eksploitasi sumber daya alam, penghentian militerisasi, hingga tuntutan terkait hak penentuan nasib sendiri (referendum).

“Rencananya kita akan kembali turun kejalan melakukan aksi demo, namun masih dalam pembahasan. Untuk waktu belum ditentukan tetapi yang pasti kita akan kembali turun kejalan dengan jumlah yang penuh,” kata Agus saat di konfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (21/4). Ia menambahkan terkait dengan wacana aksi demo tersebut, pihaknya telah menggelar rapat pimpinan Nasional ke Vlll dengan KNPB di seluruh tanah Papua, pada Sabtu (18/4). Dalam rapat tersebut KNPB tetapkan Status Tanah Papua Sebagai “Zona Darurat Militer dan Kemanusiaa”.

Baca Juga : Agustus, Inflasi di Provinsi Papua 1,03 persen
Atas dasar ini KNPB akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi. Menurut Kossay situasi saat ini di Papua sedang tidak baik-baik saja. Dengan begitu pimpinan KNPB itu berharap pada aksi nanti aparat kepolisian tidak perlu menambah personil dalam jalannya aksi. Diketahui saat ini KNPB sedang melakukan mobilisasi masa, agar jalannya aksi nanti dapat berjalan lancar. Sehingga suara masyarakat Papua yang saat ini dalam penindasan dapat diketahui dunia.


“Kita sementara mobilisasi masa. Jadi ketika kita mau turun ke jalan melakukan aksi, kita akan keluarkan seruan dan himbauan semua,” ujarnya.

Meski begitu KNPB menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan takut, karena aksi itu nantinya dilakukan secara damai dengan pengawasan ketat aparat keamanan. “Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut dan panik, aksi yang direncanakan ini bentuknya aksi damai dengan pengawasan ketat aparat kepolisian,” tambahnya.

Adapun lokasi yang menjadi target penyampaian aspirasi dari KNPB nantinya yakni, kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). (jim/ade)

https://cenderawasihpos.jawapos.com/...un-ke-jalan/2/

desakan referendum