Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 5,1% pada 2026 dinilai belum cukup kuat untuk menahan laju kenaikan utang pemerintah.

Di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat dan biaya utang yang tinggi, ekspansi ekonomi tersebut justru disebut belum mampu menciptakan penurunan rasio utang secara alami.

Dalam laporan Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 oleh ISEAI, menunjukkan kondisi fundamental fiskal Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama karena biaya utang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi.

Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang berada di kisaran 6,65% hingga 6,9% membuat biaya modal pemerintah melampaui pertumbuhan riil ekonomi. Dalam situasi tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat, kecuali jika pemerintah mampu mencatatkan surplus keseimbangan primer.

Namun, pada 2026 Indonesia justru masih diproyeksikan mengalami defisit keseimbangan primer sekitar -0,6% dari PDB. Artinya, pemerintah masih harus menambah utang baru, bahkan untuk menutup kebutuhan pembayaran bunga.

"Inilah inti dari ancaman solvabilitas bahwa Indonesia sedang meminjam uang bukan untuk investasi yang produktivitasnya melampaui biaya bunga, tapi untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan yang semakin mahal," tulis laporan tersebut dikutip Selasa (21/4/2026).

ISEAI memandang kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bersifat "debt-driven" atau didorong oleh utang, bukan oleh peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Akibatnya, meskipun angka pertumbuhan terlihat stabil di level 5%, fondasi fiskal dinilai belum cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.

Lebih jauh, ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan juga dinilai rentan, terutama di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan berakhirnya berbagai insentif fiskal era pandemi.

Tanpa reformasi struktural yang mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak sejalan dengan kebutuhan konsolidasi fiskal.

Reformasi Pajak

ISEAI menegaskan bahwa kemampuan negara dalam mengelola utang sangat bergantung pada kapasitas menghimpun penerimaan, sementara kinerja pajak justru menunjukkan tren yang melemah.

Rasio pajak Indonesia tercatat masih berada di kisaran level 10% terhadap PDB, bahkan sempat turun menjadi 8,42% pada semester I-2025. Angka ini tergolong rendah dibandingkan negara-negara G20 maupun kawasan ASEAN, dan menunjukkan elastisitas pajak yang belum optimal dalam merespons pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah memasang target ambisius untuk meningkatkan rasio pajak hingga 13% pada 2026. Akan tetapi, tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, target tersebut dinilai sulit tercapai.

"Upaya untuk menaikkan rasio ini menjadi 13% pada tahun 2026 dinilai oleh banyak analis sebagai target yang tidak realistis tanpa adanya reformasi sistemik yang akan menyakitkan," papar ISEAI.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan belanja negara yang terus meningkat dan kapasitas pendapatan yang stagnan. Ketimpangan tersebut berimplikasi langsung pada pelebaran defisit anggaran, yang pada akhirnya harus ditutup melalui penarikan utang baru.

Dalam situasi ini, utang tidak lagi menjadi instrumen pembiayaan yang produktif, melainkan sekadar alat untuk menjaga keberlangsungan belanja pemerintah, termasuk pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

"Tanpa peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, defisit anggaran tidak akan dapat ditekan, dan kebutuhan akan utang baru akan terus meningkat," ungkapnya.

Tekanan terhadap penerimaan negara juga diperparah oleh melemahnya daya beli kelas menengah serta berakhirnya periode windfall komoditas yang sebelumnya menopang penerimaan pajak.

Selain itu, berkurangnya kontribusi dividen BUMN ke kas negara turut menggerus basis fiskal, sehingga ruang pembiayaan semakin sempit.

"Inilah yang oleh para pakar kebijakan publik disebut sebagai pengikisan basis fiskal, di mana kapasitas pendapatan negara justru berkurang di saat kebutuhan belanja sedang berada di puncaknya," tulis laporan tersebut.

Fenomena Debt Wall

Sejalan dengan hal tersebut, ISEAI menyatakan Indonesia akan menghadapi tekanan likuiditas pada 2026 seiring jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam siklus pembayaran utang periode 2025-2036, meningkat dari Rp800,33 triliun pada 2025.

“Di tahun 2026 ini semakin terlihat bahwa Indonesia harus menghadapi ‘tembok utang’ (debt wall) dengan nilai jatuh tempo yang mencapai Rp 833,96 triliun,” sebutnya.

Tekanan likuiditas ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ini merupakan akumulasi penerbitan utang jangka menengah, termasuk dampak skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi Covid-19.

Dari total jatuh tempo utang 2026, sebesar Rp154,5 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) hasil skema tersebut.

“Fakta bahwa beban ini akan terus meningkat menjadi Rp210,5 triliun pada tahun 2027 menandakan bahwa tahun 2026 hanyalah awal dari periode tekanan likuiditas yang panjang dan melelahkan bagi fiskal nasional,” tambahnya.

Besarnya kebutuhan pembayaran mendorong pemerintah melakukan pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar, yang meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar keuangan.

Dalam kondisi pasar risk-off atau saat suku bunga global naik, pemerintah berpotensi melakukan rollover utang dengan biaya lebih tinggi, yang dapat memperlebar defisit fiskal.

“Peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada tahun 2026 mencerminkan berakhirnya masa “bulan madu” likuiditas murah dari bank sentral. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut,” tambahnya.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...an-laju-utang/


Pada akhirnya Pajak lagi... Pajak lagi yang dinaikkan/ditambah..

Ga jauh beda sama strategi Sri Mulyani dulu kan?

Apa nanti akan ada jarah2 rumah menteri kayak tahun lalu?