Presiden Benny Wenda Tuduh IndonesiaLakukan Kejahatan Terhadap PengungsiPuncak Papua Tengah



LONDON,wartaplus.com – Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) BennyWenda mengecam keras operasi militer Indonesia di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, PapuaTengah.
Menurutnya, serangan tersebut menargetkan kamp pengungsi warga sipil hanya beberapa minggusetelah pembantaian di Dogiyai.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada 16 April 2026 dan dikutip wartaplus.com dari akun Xmiliknya, Benny Wenda menyatakan bahwa operasi serentak juga dilakukan di Distrik Sinak danPogoma. Penduduk desa dilaporkan ketakutan dibombardir dengan berbagai persenjataanmodern, sementara wilayah Puncak saat ini dalam keadaan terkepung dengan operasi militer yangmasih berlangsung.
“Sembilan orang tewas di Kembru, termasuk seorang balita dan seorang wanita hamil. Jumlahkorban diperkirakan akan bertambah karena sulit mendapatkan informasi akurat akibat blokadeyang dilakukan Indonesia terhadap distrik-distrik terdampak,” ujar Benny Wenda. Daftar korbanmeninggal dunia yang diidentifikasi:
Para Walia (5 tahun, balita)
Wundili Kogoya (36 tahun)
Ekimira Kogoya (47 tahun)
Inikiwewo Walia (52 tahun)
Kikungge Walia (55 tahun)
Deremet Telenggen (55 tahun)
Pelen Kogoya (65 tahun)
Tiagen Walia (76 tahun)
Amer Walia (77 tahun)
Operasi militer di Kembru dimulai sekitar pukul 05.00 WIT pada 14 April 2026. Empat helikopterserang dilaporkan melakukan pengeboman di kamp pengungsi, disertai pasukan darat. Kejadianini terjadi di lokasi yang sebelumnya juga menjadi sasaran pada Februari 2026, denganpenggunaan berbagai peralatan militer yang menyebabkan kerusakan pada pemukiman warga.
Benny Wenda menekankan bahwa pengeboman tersebut melanggar kesepakatan tahun 2025antara pihak militer dan TPNPB yang menetapkan wilayah tersebut sebagai zona aman bagipengungsi. Korban yang tewas sebelumnya sudah menjadi pengungsi internal akibat putarankekerasan militer sebelumnya.
“Warga sipil yang mengungsi ke hutan tidak akan memiliki akses layanan kesehatan. Anak-anakmereka tidak bisa bersekolah. Tanaman dan mata pencaharian mereka musnah. Banyak yangakan mati karena kelaparan atau penyakit, seperti lebih dari 1.100 warga Papua Barat sejak2019,”tambahnya.

ULMWP mengulangi tuntutannya agar Indonesia segera mengizinkan komunitas internasionalmasuk ke Papua untuk membantu pengungsi. Tuntutan spesifik meliputi:
Mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB melapor langsung dari Papua Barat, sesuai desakan lebihdari 110 negara anggota PBB.
Memberikan akses bebas kepada jurnalis internasional dan LSM, termasuk Palang MerahInternasional, tanpa ancaman pengusiran.

Duduk di meja perundingan dengan ULMWP untuk membahas referendum penentuan nasib sendiriyang dimediasi secara internasional sebagai satu-satunya solusi damai.
Benny Wenda juga menyerukan kepada aktor internasional, khususnya negara-negara Pasifik,untuk melakukan tekanan nyata terhadap Indonesia. Ia mempertanyakan apakah negara-negaratersebut akan menolak perdagangan atau perjanjian bilateral dengan Indonesia hingga PBBdiizinkan masuk, serta apakah Melanesian Spearhead Group (MSG) akan mengambil sikap tegas.
“Saya menuntut tindakan nyata yang tidak bisa diabaikan oleh Indonesia. Sementara dunia menunda, rakyat Papua Barat terus mati,” tegas Benny Wenda.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan awal dari Pemerintah Kabupaten Puncak yang menyebut9 warga sipil tewas dalam operasi pengejaran KKB, dengan tim verifikasi daerah sedang turun kelapangan. Sementara itu, pihak keamanan Indonesia belum memberikan klarifikasi resmi atastuduhan pengeboman kamp pengungsi.*

https://wartaplus.com/read/21596/Pre...k-Papua-Tengah 3/13

KNPB Tetapkan Papua sebagai “ZonaDarurat Militer dan Kemanusiaan” melaluiRapat Pimpinan Nasional VIII di Timika

TIMIKA, wartaplus.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Rapat Pimpinan Nasional(Rapimnas) VIII yang digelar di Timika secara resmi menetapkan status Tanah Papua sebagai“Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi mendalamterhadap konflik yang telah berlangsung selama 64 tahun, yang menurut organisasi menyebabkanbanyak korban jiwa baik di kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan, serta memicupengungsian massal di berbagai daerah.

Dalam pernyataan resmi KNPB yang disampaikan oleh Agus Kossay selaku Ketua Umum KNPBPusat, konflik Papua diuraikan bermula dari sengketa wilayah pasca-Konferensi Meja Bundar 1949 dan Deklarasi Kemerdekaan Papua oleh Komite Nasional Papua (KNP) pada 1 Desember 1961 diHollandia (Jayapura). Indonesia merespons dengan Operasi Trikora, yang kemudian dilanjutkandengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.
KNPB menilai PEPERA tidak sesuai dengan prinsip “one man one vote” sesuai Perjanjian New York,melainkan menggunakan sistem musyawarah perwakilan, sehingga proses integrasi Papua kedalam Indonesia dianggap cacat secara prosedur internasional.
Menurut KNPB, situasi ini memicu gerakan perlawanan yang meningkat dari aksi sipil hinggakonflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).Wilayah-wilayah yang disebut sebagai lokasi utama konflik meliputi Timika, Wamena, Nduga,Yahukimo, Sorong, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Nabire, Maybrat, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya,Ilaga, Yalimo, Lanny Jaya, Intan Jaya, dan Tolikara. Konflik ini telah memakan korban di keduapihak dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi meninggalkan kampung halaman.
“Setelah meninjau dan mengevaluasi keseluruhan kejahatan kemanusiaan di Papua selama 64tahun, Rapat Pimpinan Nasional Ke-VIII di Timika, West Papua, telah menetapkan Status TanahPapua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan,” demikian pernyataan yang disampaikanatas nama kepemimpinan Agus Kossay.
Seruan Terbuka KNPB
Melalui keputusan Rapimnas VIII, KNPB yang dipimpin Agus Kossay menyampaikan beberapaseruan terbuka kepada seluruh pihak terkait:
Segera membangun narasi bersama tentang penyelesaian konflik Papua dalam perspektif hukumdan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dengan melibatkan pihak netral.
Mendukung pembentukan Tim Pencari Fakta independen PBB untuk menginvestigasi situasi HAMdi West Papua.
Mendesak penghentian seluruh operasi militer terhadap masyarakat sipil serta segera membukaakses penuh bagi pemantau internasional ke wilayah Papua.
Meninjau ulang dan membatalkan seluruh perjanjian investasi serta kebijakan pendudukanpemerintah Indonesia di Papua yang dinilai hanya menguntungkan pihak non-Papua. 􀀀

Memohon dukungan kepada keluarga serumpun Melanesia di Pasifik untuk berdiri bersama BangsaPapua di berbagai forum internasional dalam menyelesaikan pelanggaran hukum dan politiksecara perspektif internasional.
KNPB menekankan bahwa rakyat Papua saat ini menjadi korban kepentingan politik dan investasidi tengah ketidakpastian arah politik global. Organisasi ini menyerukan langkah penyelesaian akarkonflik secara tuntas, terbuka, adil, dan demokratis melalui mekanisme internasional.

https://wartaplus.com/read/21597/KNP...VIII-di-Timika


seruan-seruan OPM

ada yang ngakuin dia jadi Presiden? KKB Sebby dan lain nggak.