Sembilan warga Puncak dilaporkan tewas tertembak saat operasi militer, salah satunya balita

April 17, 2026 in Meepago Reading Time: 3 mins read
0
Penulis: Larius Kogoya - Editor: Arjuna Pademme
Puncak
Salah satu anak yang dilaporkan menjadi korban luka tembak di Kabupaten Puncak - Dok. Untuk Jubi


Jayapura, Jubi – Sebanyak sembilan warga sipil, termasuk seorang anak di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilaporkan tewas tertembak, dan puluhan lainnya terluka.
Sumber Jubi di Kabupaten Puncak, Yumbunik Murib mengatakan, para korban tewas tertembak dalam penyerangan oleh personel TNI di Kampung Tenoti dan Kampung Kumikomo, Distrik Kembru, Selasa (14/4/2026).

“Para korban tewas karena terkena tembakan akibat penyerangan membabi buta [oleh aparat keamanan] di sejumlah kampung [di] Distrik Kembru. Sembilan orang yang sudah diidentifikasi, dan dievakuasi lalu dimakamkan secara adat,” kata Yumbunik Murib melalui panggilan teleponnya kepada Jubi dari Puncak, Jumat (17/4/2026).

Menurut Yumbunik Murib, sembilan korban tewas itu adalah adalah Wundilina Kogoya (36 tahun), Kikungge Walia (55 tahun), Pelen Kogoya (65 tahun), Tigiagan Walia (76 tahun), Ekimira Kogoya (47 tahun), Daremet Telenggen (55 tahun), Inikiwewo Walia (52 tahun), Amer Walia (77 tahun), dan balita bernama Para Walia (5 tahun).

“Jenazah [korban] dibakar secara adat orang Lani Papua. [Selain korban tewas] masyarakat sebagian luka-luka mulai dari anak-anak sampai dewasa mencapai puluhan orang. Mereka yang luka-luka itu kami bawa ke rumah sakit. Mereka dirawat [di rumah sakit] tapi sebagian dirawat di rumah,” ucapnya.

Ia mengatakan korban luka adalah Onde Walia (5 tahun), Aliko Walia (5 tahun), Nokia Kogoya (21 tahun), Anite Telenggen (19 tahun) dan Daniton Tabuni. Anite Telenggen dan Onde Walia sudah dirujuk ke Jayapura dan Nabire, sementara korban luka lainnya di rawat di Rumah Sakit Mulia. Korban luka ini belum termasuk yang dirawat di rumah.

Katanya, korban tewas dan luka itu belum termasuk yang berada di Kampung Kembru, Kampung Makuma, Kampung Nilome, Distrik Kembru. Korban di tiga kampung tersebut belum dapat dipastikan dan dievakuasi, sebab TNI masih berada di sana.

Karena itu, masyarakat minta pihak TNI di Kabupaten Puncak untuk mengizinkan mereka mengevakuasi korban di tiga kampung tersebut.

“[Proses evakuasi korban di tiga kampung itu] mungkin [akan dilakukan] hari ini atau tidak besok. Korban di tiga kampung itu belum evakuasi sejak kejadian. Berapa yang korban [di tiga kampung] itu belum tahu, berapa yang terluka semua belum,” ujarnya.

Murib menjelaskan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dengan TNI-Polri sebenarnya sudah sepakat menentukan wilayah perang kedua pihak, yaitu di Distrik Pogoma, di sebelah Kali Sinak, yang jaraknya sangat jauh dari Distrik Kembru.

Katanya, Distrik Kembru adalah kawasan pengungsian masyarakat dari sejumlah distrik lain, termasuk warga Distrik Pogoma.

“Jadi selama ini pengungsi beraktivitas seperti biasa, di kampung-kampung di wilayah Distrik Kembru. Tapi tiba-tiba TNI menyerang. Mereka membunuh masyarakat dengan tidak manusiawi, TNI masuk menyerang tempat pengungsi,” kata Murib.

Menurut Yumbunik Murib, prajurit TNI melakukan operasi militer menggunakan tiga helikopter dan menurunkan peledak yang diduga granat di markas TPNPB di Kampung Guamo, Distrik Pogoma, Senin (13/4/2026) dini hari hingga sore.

Prajurit TNI lanjut Murib, kemudian melakukan operasi militer lewat serangan udara dan darat di sejumlah kampung di Distrik Kembru, Selasa (14/4/2026) dini hari.

Ia menambahkan, hingga kini pemerintah kabupaten belum turun ke wilayah itu untuk melihat kondisi masyarakat atau menyalurkan bantuan.

“Ada [warga di Kabupaten Puncak] yang ditembak mati, ada yang mengungsi ke hutan,” kata Yumbunik Murib.

Sementara itu, Kepala penerangan Komando Daerah Militer atau Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto mengatakan yang melakukan penyerangan di Kabupaten Puncak adalah Organisai Papa Merdeka (OPM).

Katanya kelompok ini menyerang tiga warga sipil di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang terdiri dari seorang wanita dan dua anak-anak, dengan luka tembak.

Katanya, berdasarkan laporan tersebut dan permintaan masyarakat, Satgas TNI dan Kodim 1714/Puncak Jaya bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Puncak Jaya, mengevakuasi ketiga korban tersebut ke Rumah Sakit Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Kami sangat menyayangkan dan mengutuk kejadian kekerasan kepada warga yang diduga dilakukan kelompok OPM tersebut. Warga sipil seharusnya dilindungi, bukannya dijadikan sasaran kekerasan,” kata Letkol Inf Tri Purwanto dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Kamis (16/4/2026) malam.

Jubi juga berupaya melakukan konfirmasi informas tewasnya sejumlah warga sipil di Kabupaten Puncak yang diduga akibat tertembak kepada Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, namun hingga berita ini diturunkan belum ada direspons dari yang bersangkutan. (*)

https://jubi.id/meepago/2026/sembila...atunya-balita/

Senator Lis Tabuni kecam keras insiden Puncak yang menewaskan 9 warga

April 17, 2026 in Polhukam Reading Time: 2 mins read
0
Penulis: Yuliana Lantipo - Editor: Angela Flassy
warga
Pejuang Hak Asasi Manusia Papua Pegunungan, Theo Hesegem saat melihat korban penembakan. - Jubi/IST


Jayapura, Jubi — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Papua Tengah, Lis Tabuni, mengecam keras insiden penembakan yang menewaskan sembilan warga sipil dalam kontak tembak antara TNI dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (14/4/2026).
Dalam pernyataannya, Lis Tabuni menyatakan duka mendalam atas tragedi yang menimpa masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang seharusnya dilindungi oleh negara.

“Seharusnya warga sipil tidak boleh disentuh oleh senjata negara. Alat negara yang dibeli dengan uang rakyat justru digunakan tidak tepat. Dalam hukum adat Papua dan hukum internasional, menyerang warga sipil, apalagi ibu dan anak, adalah pelanggaran berat,” kata Lis Tabuni melalui seluler kepada Jubi, Jumat (17/4/2026).

Lis menyoroti bahwa kejadian ini bukan yang pertama. Ia mengingatkan bahwa pola serupa terjadi di Kabupaten Dogiyai dan kemungkinan akan berulang di wilayah lain jika tidak ada perubahan kebijakan.


“Saya saksi hidup konflik di Puncak Jaya tahun 2005/2006. Saya tahu trauma yang dirasakan masyarakat. Mereka tidak bisa ke kebun, tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat. Pengungsian dan kelaparan akan mengikuti. Tolong kembalikan hak kami untuk hidup damai di tanah kami, bukan mati karena moncong senjata,” ucapnya tegas.

TNI versus TPNPB

Dalam pemberitaan berbagai media, kedua pihak yang berkonflik saling menuding perihal pelaku penembakan warga sipil yang berada di pengungsian.

Namun, laporan sumber Jubi pada laporan terdahulu, seorang warga Puncak di lokasi menyebut penyerangan dilakukan oleh personel TNI di Kampung Tenoti dan Kampung Kumikomo, Distrik Kembru.

PSA Jubi
“Para korban tewas karena terkena tembakan akibat penyerangan membabi buta [oleh aparat keamanan] di sejumlah kampung [di] Distrik Kembru. Sembilan orang yang sudah diidentifikasi, dan dievakuasi lalu dimakamkan secara adat,” kata Yumbunik Murib, Jumat (17/4/2026).

Data sembilan korban tewas itu adalah adalah Wundilina Kogoya (36 tahun), Kikungge Walia (55 tahun), Pelen Kogoya (65 tahun), Tigiagan Walia (76 tahun), Ekimira Kogoya (47 tahun), Daremet Telenggen (55 tahun), Inikiwewo Walia (52 tahun), Amer Walia (77 tahun), dan balita bernama Para Walia (5 tahun).

Sementara korban luka adalah Onde Walia (5 tahun), Aliko Walia (5 tahun), Nokia Kogoya (21 tahun), Anite Telenggen (19 tahun) dan Daniton Tabuni. Anite Telenggen dan Onde Walia sudah dirujuk ke Jayapura dan Nabire, sementara korban luka lainnya di rawat di Rumah Sakit Mulia. Korban luka ini belum termasuk yang dirawat di rumah.

Atas insiden kemanusiaan ini, Lis Tabuni meminta Komnas HAM RI segera menyelidiki kasus ini, serta menyerukan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden untuk tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM berulang di tanah Papua.

Lis menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh menjadi solusi. Putri asli Puncak Jaya ini juga meminta negara memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban paling rentan dalam setiap konflik bersenjata.

“Negara harusnya menjadi pelindung, bukan musuh rakyatnya. Kami tidak ingin terus menjadi pengungsi dari hutan ke hutan, dari kampung ke kampung. Biarkan kami hidup dan mati di tanah kami, oleh alam dan Tuhan, bukan oleh senjata,” katanya. (*)

https://jubi.id/polhukam/2026/senato...askan-9-warga/

Gubernur Bentuk Tim Darurat Tangani Korban Sipil Penembakan di Puncak

17 Apr 2026 19:12 WIB
Pusat Pemberitaan
Oleh - Alfian Risfil,
Editor - Bara Ilyasa
Poin Utama
Gubernur Papua Tengah cumi Nawipa menyiapkan tim terpadu tanggap darurat untuk menangani serta mendata warga sipil korban penembakan di Kabupaten Puncak.
Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menyatakan fokus utama aparat saat ini adalah keselamatan korban. Serta pendalaman informasi terkait pelaku penembakan.
Gubernur Bentuk Tim Darurat Tangani Korban Sipil Penembakan di Puncak
Gubernur Papua Tengah, cumi Nawipa, bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, di Puncak Jaya (Foto: Humas Papua Tengah)
RRI.CO.ID, Nabire - Gubernur Papua Tengah cumi Nawipa menyiapkan tim terpadu tanggap darurat untuk menangani serta mendata warga sipil korban penembakan di Kabupaten Puncak. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.

cumi mengatakan tim darurat akan dibentuk dalam waktu dekat bersama pemerintah daerah setempat, termasuk dari Kabupaten Puncak Jaya. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Nabire, Jumat 17 April 2026, usai mengunjungi para korban penembakan.

Menurutnya, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menimbulkan korban sipil. Tepatnya, di wilayah perbatasan Puncak dan Puncak Jaya.

Pemerintah provinsi kini melakukan pendataan bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia. Guna memastikan seluruh korban mendapat penanganan.

Selain pendataan, dukungan logistik disiapkan untuk masyarakat terdampak, seperti penambahan tenda darurat bagi pengungsi. Pemprov juga menegaskan penanganan medis menjadi prioritas, termasuk pembiayaan pengobatan hingga sembuh.

“Kami sudah mengunjungi langsung korban, termasuk empat anak-anak yang terkena peluru. Pemprov akan menanggung seluruh biaya pengobatan sampai sembuh, satu anak sudah diterbangkan ke Jayapura untuk mendapat perawatan,” ujar cumi.

Pemprov Papua Tengah juga berkomitmen menjamin pendidikan anak-anak korban konflik, termasuk mereka yang kehilangan orang tua. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah mendorong dialog dan komunikasi sebagai solusi penyelesaian konflik bersenjata.

“Kita harus mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis agar pelan-pelan dapat menciptakan kedamaian,” katanya. Ia lantas mengutuk tindakan yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi korban.

Sebelumnya, insiden kekerasan di wilayah Puncak diwarnai saling klaim. Yakni, antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Pihak TNI menyebut tiga warga sipil—satu perempuan dan dua anak—mengalami luka akibat penembakan yang diduga dilakukan OPM di Distrik Sinak pada Rabu (15/4). Korban telah dievakuasi oleh aparat, tenaga kesehatan, dan warga setempat untuk mendapat perawatan medis.

Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menyatakan fokus utama aparat saat ini adalah keselamatan korban. Serta pendalaman informasi terkait pelaku penembakan.

Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim aparat militer Indonesia melakukan operasi pada 13–15 April 2026 yang mengakibatkan korban sipil dan pengungsian. TPNPB menyebut terdapat sembilan korban jiwa dari kalangan sipil serta meminta investigasi independen dan akses kemanusiaan internasional.

Hingga kini, belum ada konfirmasi independen yang dapat memverifikasi secara menyeluruh klaim kedua pihak. Baim terkait jumlah korban maupun kronologi kejadian di lapangan.

https://rri.co.id/regional/2341662/g...akan-di-puncak



Pengakuan narasumber  Yumbunik Murib, bahwa TNI membantai warga sipil.

Waktu dicek di FB, yang bersangkutan ternyata Waktu 2025 korban konflik pendukung bupati di 2025 akibat keputusan MK.

Cuma nggak tahu apakah memang dia benar-benar warga sipil atau simpatisan KKB secara di FB orang-orang Papua banyak yang menuduh TNI pelakunya.

Perang narasi sangat kuat yang membuat KKB yang menargetkan sipil pun disetujui macam Nakes atau guru.