Penembakan Brutal di Puncak Papua, Amnesty International Desak Evaluasi Total Operasi Keamanan

Tayang: Kamis, 16 April 2026 23:22 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoPenembakan Brutal di Puncak Papua, Amnesty International Desak Evaluasi Total Operasi Keamanan
Tribun-Papua.com/Istimewa
DARURAT MILITER - Foto korban seorang anak kecil yang di gendong ayahnya karena operasi militer di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang terjadi pada Senin, (14/04/2026).


Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Insiden penembakan yang menewaskan delapan warga sipil serta melukai seorang ibu dan anak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menjadi sinyal kuat kegagalan perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

Peristiwa berdarah ini memperpanjang daftar hitam kekerasan di Tanah Papua yang terus berulang tanpa penyelesaian akar masalah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil merupakan bukti nyata negara belum mampu menjalankan mandat konstitusional dalam menjamin hak hidup warga negara.

“Kekerasan yang kembali meletus di Tanah Papua merupakan duka mendalam bagi kemanusiaan. Nyawa warga sipil lagi-lagi menjadi tumbal di tengah pusaran konflik yang tidak kunjung usai,” ujar Usman melalui pesan singkat kepada Tribun Papua, Kamis (16/4/2026).

Usman menilai, jatuhnya korban sipil secara berulang bukan lagi sekadar insiden sporadis, melainkan cerminan kegagalan sistemik.

Dominasi pendekatan keamanan dan militeristik yang selama ini diandalkan pemerintah dinilai tidak efektif meredam ketegangan.

Sebaliknya, pendekatan tersebut justru kerap menempatkan warga sipil pada posisi yang sangat rentan.

“Ini adalah cerminan dari kegagalan negara dalam memutus rantai kekerasan. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat di wilayah rawan konflik akan terus berada dalam bayang-bayang ketakutan,” tegasnya.

Amnesty International juga menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas hukum dalam kasus-kasus kekerasan di Papua.


OPERASI MILITER DI PAPUA - Anak kecil berinisial PW (5) yang terkena peluru di bagian dadanya di Kabupaten Puncak dalam peristiwa tragis yang terjadi pada Senin, 14 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIT. 8 orang dilaporkan meninggal dunia dan Para Walia masih dalam perawatan. (warga) (Istimewa)

Menurut Usman, minimnya pengungkapan kasus secara transparan dan tuntas memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan.

Desakan Tim Independen

Merespons situasi di Puncak Jaya, pemerintah didesak segera membentuk tim pencari fakta independen.

Tim ini diharapkan dapat mengusut tuntas insiden tersebut secara objektif guna memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas, baik bagi pelaku maupun dalam struktur komando.

Lebih lanjut, Amnesty menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pergeseran paradigma secara fundamental.


ORANG HILANG - Diki Barus dilaporkan hilang di Tolikara sejak 16 Maret 2026. Gabungan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) dan Perpulungan Karo Sada Arih (PKSA) Provinsi Papua meminta TNI dan Polri segera mengungkap teka-teki keberadaan warga Batak Karo tersebut. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Pemerintah diminta meninggalkan cara-cara represif dan mulai mengedepankan dialog serta pendekatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).

“Selama pemerintah tidak melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan keamanannya dan tetap mengandalkan pendekatan kekerasan, maka siklus krisis kemanusiaan di Papua akan terus berlanjut,” pungkas Usman.

Hingga saat ini, kondisi di Distrik Sinak dikabarkan masih dalam suasana duka, sementara akses informasi dan verifikasi lapangan masih terus diupayakan di tengah keterbatasan sarana komunikasi di wilayah pegunungan tersebut. (*)


https://papua.tribunnews.com/news/12...anan?page=all.













Tragedi Kabupaten Puncak Bukti Papua Darurat Militer, ULMWP: Dunia Tidak Boleh Terus Menutup Mata

Tayang: Kamis, 16 April 2026 22:57 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoTragedi Kabupaten Puncak Bukti Papua Darurat Militer, ULMWP: Dunia Tidak Boleh Terus Menutup Mata
Istimewa
KORBAN PELURU DI PAPUA - Anak kecil Para Walia (5) yang terkena peluru di bagian dadanya di Kabupaten Puncak dalam peristiwa tragis yang terjadi pada Senin, 14 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIT. 8


Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengeluarkan pernyataan keras terkait eskalasi kekerasan yang kembali meningkat di beberapa titik di Tanah Papua.

Organisasi tersebut menilai negara gagal memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga sipil menyusul serangkaian insiden mematikan yang terjadi di wilayah pegunungan dalam sepekan terakhir.

Dalam keterangan resminya kepada Tribun-Papua.com, Kamis (16/4/2026), Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni menyoroti operasi keamanan yang berlangsung pada 14 April 2026 di Distrik Kebru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Berdasarkan laporan yang diterima, operasi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil, termasuk anak-anak.

“Peristiwa di Distrik Kebru menjadi fakta nyata atas meningkatnya kekerasan di Papua. Hal ini menunjukkan kebijakan keamanan yang ada tidak mampu melindungi rakyat,” ujar Menase.

Menurutnya, pola kekerasan ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

Eskalasi di Beberapa Wilayah

Selain insiden di Kabupaten Puncak, ULMWP juga mencatat rentetan kekerasan lain yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Di antaranya adalah kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Dogiyai serta insiden di Tolikara, yang hingga kini masih menyisakan misteri terkait hilangnya warga bernama Diki Barus.


ORANG HILANG - Diki Barus dilaporkan hilang di Tolikara sejak 16 Maret 2026. Gabungan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) dan Perpulungan Karo Sada Arih (PKSA) Provinsi Papua meminta TNI dan Polri segera mengungkap teka-teki keberadaan warga Batak Karo tersebut. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote, menyatakan operasi keamanan baik melalui jalur darat maupun udara di Distrik Kebru telah memicu gelombang pengungsi internal baru.

Warga yang sebelumnya mencari perlindungan di wilayah tersebut kini terpaksa kembali mengungsi akibat trauma dan rasa takut.

"Rakyat Papua saat ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Komunitas internasional semestinya tidak menutup mata atas tragedi kemanusiaan yang terus berulang ini," tegas Octovianus.

Desakan Investigasi Internasional

Merespons kondisi keamanan yang tidak kondusif, ULMWP secara resmi mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk segera membentuk tim investigasi independen.

Langkah ini dianggap mendesak guna melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.


OPERASI MILITER DI PAPUA - Anak kecil berinisial PW (5) yang terkena peluru di bagian dadanya di Kabupaten Puncak dalam peristiwa tragis yang terjadi pada Senin, 14 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIT. 8 orang dilaporkan meninggal dunia dan Para Walia masih dalam perawatan. (warga) (Istimewa)

Selain itu, mereka juga menyerukan solidaritas dari negara-negara di kawasan Pasifik untuk memberikan perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di Distrik Kebru dilaporkan masih tegang.

Operasi keamanan dikabarkan masih berlangsung, sementara akses informasi dari wilayah terdampak masih sangat terbatas.

ULMWP menilai, tanpa langkah konkret dan tekanan internasional, siklus kekerasan terhadap warga sipil di Papua dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpa penyelesaian komprehensif. (*)

https://papua.tribunnews.com/news/12...mata?page=all.


Desakan PBB dan tim independen turun atas korban jiwa begitu banyak di Puncak