RATA-rata gaji lulusan S1 hingga S3 di Indonesia pada November 2025 adalah Rp 4,63 juta per bulan (BPS, 2025). Angka ini terdengar memadai, sampai kita melakukan aritmetika sederhana.

Seorang sarjana yang menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dengan satu anak memiliki pendapatan per kapita sekitar Rp1,5 juta.

BPS mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pengeluaran per kapita mengacu kerangka Bank Dunia (2019), dan ambang batasnya saat ini sekitar Rp 2,13 juta per orang per bulan (BPS, 2025).

Pendapatan dan pengeluaran memang bukan hal yang sama. Namun, justru di situlah ironinya. Jika seorang sarjana harus berutang agar pengeluaran rumah tangganya menembus garis kelas menengah, status yang dicapainya rapuh sejak awal.

Bahkan jika pasangannya juga bekerja dengan penghasilan setara UMR Jawa Tengah sekitar Rp 2,17 juta, pendapatan per kapita rumah tangga itu hanya naik menjadi Rp 2,27 juta, baru saja melampaui garis batas.

Generasi dulu, satu pencari nafkah berpendidikan tinggi sudah cukup. Sekarang dibutuhkan dua, dan posisinya tetap di bibir jurang.

Angka kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025 (BPS, 2024; Mandiri Institute, 2026).

Penurunan pada 2025 bahkan lebih dalam dari tahun sebelumnya, berkurang 1,1 juta orang dibanding hanya 0,4 juta pada 2024.

Sementara itu, kelompok aspiring middle class membengkak menjadi 142 juta orang atau lebih dari separuh populasi (Mandiri Institute, 2026).

Jutaan orang berdiri di depan pintu kelas menengah, tapi tidak mampu masuk, sementara sebagian yang sudah di dalam justru terdorong keluar.

Penyusutan ini sudah banyak dibahas. Kharas dan Fengler (2025) bahkan berargumen sebaliknya, bahwa dengan memperhitungkan belanja yang tidak tertangkap survei rumah tangga, kelas menengah dan kelas atas Indonesia sebenarnya 130 juta, bukan 48 juta.

Wihardja dan Basri (2025) mempertanyakan klaim ini dengan data penjualan kendaraan dan kredit macet yang menunjukkan tekanan pada daya beli.

Ketika dua penggaris menghasilkan selisih lebih dari 80 juta orang, persoalannya bukan lagi siapa yang benar, melainkan apakah alat ukur kita masih memadai.

Bagaimana jika sebagian orang yang saat ini tercatat sebagai kelas menengah sesungguhnya tidak berada di sana, karena alat ukur kita menangkap utang sebagai kemakmuran?

BPS mengukur kelas menengah lewat pengeluaran yang dilaporkan dalam Susenas. Jika sebagian pengeluaran itu ditopang utang, bukan pendapatan, maka angka yang dihasilkan bisa terdistorsi ke atas.

https://money.kompas.com/read/2026/0...ngah-indonesia

Masa keemasan lulusan sarjana itu tahun 80 dan 90an bisa langsung naik level ke kelas menengah, kalau sekarang spertinya sama saja penghasilan nya dgn lulusan SMA padahal biaya kuliahnya tidak murah..

Pantas saja banyak gen z gak mau kuliah bahkan ga mau kerja di perusahaan malah pilih jualan di pinggir jalan..