Dari PLTS ke Bus Listrik, Jalan Baru Indonesia menuju Swasembada Energi

Advertisement

Home

 

Asta Cita

Asta Cita

Dari PLTS ke Bus Listrik, Jalan Baru Indonesia menuju Swasembada Energi

Oleh - Ariany Kalangi

Editor - George Latuihamalo

14 Apr 2026 15:12 WIB

 Manado

Poin Utama

Elektrifikasi transportasi publik menjadi kunci utama menekan konsumsi BBM nasional dan mempercepat swasembada energi.

Reformasi subsidi BBM harus tepat sasaran dengan mengalihkan dukungan ke bus listrik, SPKLU, jalur sepeda, dan transportasi umum.

Penguatan biofuel, logistik jalur rel, dan industri kendaraan listrik nasional menjadi fondasi transisi energi berkelanjutan.

Ilustrasi Berita

    Dengarkan Berita

RRI.CO.ID, Manado - Presiden Prabowo Subianto bersiap menggencarkan berbagai program elektrifikasi nasional sebagai langkah strategis menuju swasembada energi. Sejumlah agenda besar disiapkan, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga pengembangan pabrik kendaraan listrik nasional.

Targetnya ambisius: Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini dinilai mendesak di tengah ancaman krisis energi yang kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi persoalan serius bagi stabilitas fiskal negara.

Berdasarkan Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 Kementerian ESDM, konsumsi BBM nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren meningkat. Setelah sempat turun pada masa pandemi Covid-19 menjadi 65.290 ribu kiloliter pada 2020, konsumsi kembali naik menjadi 69.766 ribu kiloliter pada 2021, 77.793 ribu kiloliter pada 2022, 79.837 ribu kiloliter pada 2023, hingga mencapai 82.319 ribu kiloliter pada 2024.

Sektor transportasi masih menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar, bahkan semakin dominan. Jika pada 2014 sektor ini menyerap 79,5 persen, maka pada 2024 porsinya melonjak menjadi 91,2 persen atau setara 75.098 ribu kiloliter.

Dari jumlah itu, transportasi darat menyumbang sekitar 90 persen, disusul transportasi perairan 6 persen, dan udara 4 persen. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai solusi paling efektif untuk menekan konsumsi BBM nasional adalah menggeser ketergantungan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum berbasis listrik.

Advertisement

“Kalau pemerintah serius ingin memangkas impor BBM, maka pembenahan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Elektrifikasi tanpa migrasi pengguna dari kendaraan pribadi tidak akan memberi dampak signifikan,” tegas Djoko.

Menurutnya, percepatan elektrifikasi armada transportasi publik harus dilakukan secara masif di kota-kota besar, mengikuti jejak sejumlah daerah seperti Medan yang telah mengoperasikan armada listrik pada layanan Trans Metro Deli. Selain itu, integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan feeder menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki mobilitas yang mudah tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.

Djoko juga menyoroti persoalan subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas pemilik kendaraan pribadi.

“Subsidi energi seharusnya mendorong orang beralih ke angkutan umum, bukan justru memperkuat budaya penggunaan kendaraan pribadi. Reformasi subsidi wajib berbasis data dan teknologi digital,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan digitalisasi distribusi BBM subsidi melalui sistem verifikasi data kendaraan, sensor pelat nomor, hingga integrasi aplikasi agar konsumsi BBM bersubsidi benar-benar menyasar transportasi umum dan logistik. Sebagian anggaran subsidi juga dinilai lebih produktif jika dialihkan untuk pembangunan SPKLU, jalur sepeda, trotoar, dan infrastruktur pejalan kaki.

Advertisement

Selain bus listrik, adopsi motor listrik juga dinilai penting mengingat populasi sepeda motor di Indonesia sangat besar. Pemerintah didorong memperluas program subsidi konversi motor bensin ke motor listrik, terutama untuk wilayah kepulauan kecil dan daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan).

Di sisi lain, fasilitas jalur khusus untuk sepeda listrik dan skuter juga perlu dibangun sebagai solusi last-mile transportation yang aman dan nyaman. Di sektor logistik, optimalisasi jalur rel disebut menjadi langkah krusial untuk menekan ketergantungan solar pada distribusi pangan dan barang.

Pembangunan rel ganda angkutan barang, reaktivasi jalur nonaktif di Jawa dan Sumatera, serta pemindahan beban logistik dari jalan raya ke kereta api diyakini mampu meningkatkan efisiensi energi secara signifikan.

“Reaktivasi rel mati dan penguatan angkutan barang berbasis kereta adalah solusi jangka panjang yang paling hemat energi sekaligus menekan biaya logistik nasional,” kata Djoko.

Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati melalui program B40 hingga B50 tetap perlu dilanjutkan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi. Pengembangan bus listrik nasional oleh PT INKA bersama empat perguruan tinggi dan industri karoseri lokal dinilai menjadi modal besar menuju transportasi hijau nasional.

Keberhasilannya sudah terlihat sejak perhelatan G20 Bali 2022 dan kini mulai beroperasi di Bandung, Surabaya, hingga kawasan TMII. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar keluar dari ancaman krisis energi melalui integrasi kebijakan elektrifikasi, reformasi subsidi, penguatan transportasi umum, dan optimalisasi logistik rel. Langkah ini bukan hanya investasi untuk lingkungan, tetapi juga fondasi penting bagi stabilitas fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.