Yang terekam dari 95 hari kunjungan Prabowo ke luar negeri: Wujud nyata investasi, citra pemimpin kuat, dan kritik efisiensi anggaran
Selama setahun lebih memerintah, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan nyaris 100 hari untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Dengan durasi itu, puluhan negara dia sambangi. Pakar hubungan internasional menyebut diplomasi global merupakan panggung untuk menunjukkan diri bahwa dia pemimpin kuat. Namun, manuver itu tak luput dari kritik.
Prabowo, saat memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Rabu (08/04) kemarin, menampik kritik yang bilang kalau berbagai kunjungannya ke luar negeri tidak menghasilkan apa-apa. Prabowo menegaskan tujuannya pergi ke luar negeri ialah dalam rangka kepentingan bangsa.
Serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran, yang kemudian berubah menjadi perang, membikin pasokan minyak global terhambat akibat penutupan jalur Selat Hormuz, yang notabene tergolong strategis.
Prabowo mengungkapkan dengan agenda ke luar negeri, dia hendak memastikan kebutuhan minyak Indonesia tidak terganggu.
"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana," ucapnya.
Berdasarkan penelusuran sekaligus verifikasi silang BBC News Indonesia terhadap sejumlah sumber, mulai dari pemberitaan media, portal resmi pemerintah, hingga media sosial, Prabowo sudah menempuh 49 kali kunjungan luar negeri.
Kunjungan tersebut pertama kali dilakukan pada November 2024, dan yang paling baru adalah April 2026.
Dari 49 kali kunjungan ini, terdapat 28 negara yang menjadi tujuan Prabowo. Beberapa negara bahkan didatangi lebih dari sekali.
Dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai peran Prabowo dalam diplomasi Indonesia amat menonjol. Menurutnya, hal itu tak lepas dari latar belakangnya sebagai mantan tentara yang mengklaim tahu tentang situasi global—yang berangkat dari doktrin pertahanan.
Tapi, Radityo meneruskan, di era Prabowo pula prinsip politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif" seperti tidak memiliki titik pijak yang kokoh.
"Jadi, yang dipertanyakan sebenarnya bebas aktif di zaman Pak Prabowo itu adalah, satu, bebasnya di mana?" tanya Radityo.
"Dan aktifnya ngapain?" dia menambahkan.
Argumen Radityo didasari pada keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sejak bergabung ke organisasi itu, "Indonesia tidak bisa vokal mengkritik posisi Amerika Serikat," Radityo menekankan.
Pun dalam upaya mendamaikan Amerika Serikat, Israel, serta Iran, kontribusi signifikan malah disumbang Pakistan, bukan Indonesia "yang di awal mengatakan ingin aktif sebagai juru runding," imbuh Radityo.
Sedangkan dosen hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah, berpandangan karakter diplomasi Indonesia saat ini bertumpu pada hubungan dua negara (bilateralism). Sayangnya, jelas Tia, hasil dari relasi bilateral Indonesia tidak selalu menguntungkan.
Tia memberi contoh dengan kesepakatan dagang antara Indonesia serta Amerika Serikat yang dianggapnya membuka akses "ke semua sumber daya kita."
"Jadi, ini perlu di-review kembali, saya pikir, bahwa apakah bilateralism itu cukup efektif untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi atau income terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita atau tidak," paparnya.
"Lalu, harus di-review juga cara diplomasi pemerintah, bagaimana berdiplomasi dengan negara lain."
Silakan membaca artikel lengkapnya: https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cjrqndr214yo