Tangguh Hadapi Tekanan Harga Energi, RI Dipuji Bank Dunia

Reporter : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : UJANG SUNDA

Ekonomi Bisnis



Sabtu, 11 April 2026 08:28 WIB

BBM Indonesia tidak naik di tengah tekanan global/ilustrasi (Foto: Khairizal Anwar/RM)

A+ A-

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketangguhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan harga energi global dipuji Bank Dunia. Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mampu menjaga stabilitas finansialnya.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis Kamis (9/4/2026), Bank Dunia memberikan rapor hijau bagi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang kian memanas. Ekonomi Indonesia dinilai memiliki bantalan (buffer) yang cukup kuat untuk menahan guncangan eksternal. Salah satu faktor utamanya adalah masih kuatnya kinerja ekspor komoditas.

Bank Dunia menyebut, kondisi ini sebagai “natural hedge” atau lindung nilai alami. Keuntungan dari ekspor komoditas mampu menjaga stabilitas neraca dagang, transaksi berjalan, hingga menekan defisit fiskal meskipun harga energi global tengah melonjak.

"Negara dengan bantalan kuat, seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia, memiliki ruang kebijakan yang besar untuk menyerap tekanan tersebut," tulis Bank Dunia, dalam laporannya.

Selain faktor komoditas, kebijakan Pemerintah menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi juga mendapat penilaian positif. Langkah ini dinilai efektif meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik.

Berdasarkan simulasi Bank Dunia, jika harga minyak dunia naik sebesar 20 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, dampak inflasi di Indonesia diperkirakan tetap moderat. Sebagai perbandingan, inflasi di Thailand diproyeksikan naik hingga 0,67 persen dan Filipina sebesar 0,62 persen. Sementara, Indonesia hanya sekitar 0,22 persen.

"Indonesia menunjukkan respons inflasi yang moderat, yang sebagian disebabkan oleh subsidi domestik dan mekanisme harga yang diatur Pemerintah, sehingga melindungi konsumen dari tekanan harga energi," lanjut laporan tersebut.



Bank Dunia juga menilai, upaya hilirisasi tambang Indonesia berpotensi besar memperkuat nilai tambah ekonomi nasional. Lembaga tersebut juga menyebut Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam memanfaatkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah untuk mendorong industrialisasi.

Bank Dunia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai eksportir produk tambang setengah jadi, seperti besi, baja paduan, tembaga setengah murni, dan bubuk seng. Namun demikian, Indonesia juga dinilai memiliki potensi besar pada produk hilir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Produk tersebut antara lain pegas berbahan besi dan baja, produk canai datar dari baja tahan karat, serta berbagai produk berbasis nikel. 

Saat ini, produksi komoditas tersebut masih berada di bawah kapasitas potensialnya. Karena itu, Bank Dunia menilai program hilirisasi masih memiliki ruang luas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

"Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan terukur, Indonesia dapat menggantikan pembatasan ekspor yang bersifat distorsif guna mendorong pengembangan aktivitas pertambangan yang lebih hijau dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," jelas Bank Dunia.

Lebih lanjut, Bank Dunia menyebut, Indonesia sebagai contoh nyata dalam memanfaatkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah sebagai momentum penting bagi hilirisasi industri. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah konsisten menjalankan kebijakan itu sejak 2014, meski kerap menghadapi tantangan dari komunitas internasional, termasuk World Trade Organization (WTO). Kebijakan tersebut hilirisasi juga berhasil menarik investasi signifikan di sektor pengolahan mineral, bahkan dalam jangka pendek.

"Data menunjukkan bahwa pelarangan ekspor berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan produksi dan ekspor Indonesia di produk-produk nikel serta penanaman modal asing di ekstraksi dan pengolahan nikel," imbuh Bank Dunia.

Berkat kebijakan itu, kapasitas smelter Indonesia dinilai telah semakin matang. Namun, untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia melakukan reinvestasi pajak ekspor produk hilirisasi melalui skema subsidi berbasis kinerja (performance-based subsidy) yang transparan dan terarah pada industri hilir prioritas.



"Selain itu, reformasi kebijakan di sisi fiskal, fasilitas perdagangan, infrastruktur, pengelolaan lahan, dan perizinan bisnis dapat semakin memperkuat pengembangan hilirisasi industri di Indonesia," pungkas Bank Dunia.

BBM Tak Naik

Sebelumnya, Pemerintah memastikan stabilitas harga energi tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun ini.

Purbaya menyebut, Pemerintah telah menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia, termasuk jika mencapai 100 dolar AS per barel. 

Selain itu, Pemerintah juga memiliki bantalan fiskal dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi.

“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung,” kata Purbaya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam menjaga ketahanan energi juga terus mendorong percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan.

"Saya sudah putuskan, akan kita jalankan program elektrifikasi 100 gigawatt. Kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun," ungkap Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan pabrik kendaraan listrik milik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).



Program ini ditujukan untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sebanyak 13 unit PLTD akan dipensiunkan. Menurut Presiden, langkah ini akan berdampak signifikan terhadap pengurangan impor BBM nasional.

"Kita masih perlu impor sekarang ini 1 juta barel sehari. Dengan kita tutup PLTD kita menghemat langsung 20 persen," jelasnya.

Prabowo optimistis, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor energi fosil. Dia pun mengajak masyarakat beralih dari BBM yang bersumber fosil ke energi listrik sebagai bagian dari upaya menuju energi bersih dan terbarukan.

"Kita harus menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik," pungkas Prabowo.