PIKIRAN RAKYAT - Proyek pengadaan kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan tajam publik. Tender bernilai fantastis untuk pengadaan motor listrik ini dimenangkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.

Namun, alih-alih fokus pada kendaraannya, perhatian masyarakat dan pengamat kini justru tertuju pada tiga figur sentral yang mengendalikan perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelusuran struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan, dikutip dari keterangan pengamat sekaligus Ketua Forum Sipil Bersatu (Forsiber) Hamdi Putra, kendali utama PT Yasa Artha Trimanunggal berada di tangan tiga orang.

Posisi pemegang saham mayoritas sebesar 72,5 persen diduduki oleh Andri Mulyono, yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama.

Sementara itu, 27,5 persen saham sisanya dimiliki oleh Yenna Yuniana, sosok yang menduduki kursi Direktur Utama dan menjadi eksekutor utama seluruh manuver bisnis korporasi sehari-hari.

Lalu ada nama A. Budiharja R yang tercatat duduk di kursi Komisaris tanpa memiliki porsi saham. A. Budiharja R. diketahui bukan sosok sembarangan, melainkan seorang pensiunan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut.

Rekam jejak militernya cukup mentereng, yakni pernah mengemban tugas sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan di era Ryamizard Ryacudu, serta dipercaya menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2020 silam.

Menurut Hamdi, penunjukan perusahaan yang para petingginya pernah terseret lingkaran kasus eks Mensos Juliari Batubara tersebut, sangat berisiko mencederai kepercayaan publik terhadap transparansi program MBG.

"Proyek ini memakan anggaran negara yang sangat besar. Sensitivitas publik sedang tinggi sehingga wajar jika masyarakat mempertanyakan mengapa tender ini jatuh ke korporasi dengan rekam jejak tata kelola yang rentan," tambahnya.

Detail Pengadaan Motor Listrik MBG
Dalam proyek pengadaan bersandi ID 45401 di laman Inaproc ini, PT Yasa Artha Trimanunggal dipercaya menyuplai motor trail listrik varian Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max.

Kendaraan ini nantinya akan dipakai untuk mempermudah mobilitas dan koordinasi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Sayangnya, anggaran pengadaan ini juga dinilai kelewat mahal. Per unit motor listrik dipatok di angka Rp49,95 juta, sudah termasuk PPN 12 persen. Meski begitu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berkata ia membeli harga grosir sebesar Rp42 juta.

Perlu dicatat, harga ini masih berstatus off the road. Artinya, pemerintah masih harus merogoh kocek tambahan untuk mengurus legalitas dasar seperti BPKB dan STNK agar motor tersebut sah mengaspal di jalan raya.

Sebagai catatan, PT Yasa Artha Trimanunggal sendiri bukanlah pemain baru. Perusahaan yang bermarkas di Jakarta Barat ini telah eksis sejak 2016 dan memiliki rekam jejak di sektor logistik, pengadaan alat kesehatan hingga ekspor-impor.

Mereka pernah menjalin kesepakatan raksasa dalam pengadaan pesawat dengan PT Dirgantara Indonesia hingga mengakuisisi maskapai penerbangan perintis SAM Air sebagai anak perusahaan pada tahun 2025 lalu.***

https://www.pikiran-rakyat.com/otomo...nsiunan-tni-al

Jadi ingat dulu ada heboh tender gorden DPR nilai fantastis lalu viral namun tak ada yg jadi tersangka