Indonesia Kunci Dunia! Prabowo Tegaskan Kekuatan Strategis Selat Malaka, Sunda, dan Makassar

Ismar Indarsyah - Nasional
Rabu, 8 April 2026 22:20




IsSULTRA.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan strategis yang sangat besar di mata dunia, terutama melalui keberadaan selat-selat penting di wilayah perairannya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4). Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memahami posisi vital Indonesia dalam peta geopolitik global.

Menurutnya, pembelajaran dari konflik di Timur Tengah menunjukkan betapa pentingnya sebuah jalur laut. 
Ia mencontohkan Selat Hormuz yang memiliki panjang sekitar 60 kilometer, namun mampu menentukan stabilitas energi dunia.

“Kalau kita belajar sejarah, kita paham. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat. Satu Selat Hormuz menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak,” ujar Prabowo.

IsIa kemudian mengingatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari satu jalur strategis yang bahkan jauh lebih vital dalam skala global, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, serta Selat Makassar.

Prabowo mengungkapkan, sekitar 70 persen kebutuhan energi dan perdagangan negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Tiongkok, hingga Filipina melewati perairan Indonesia.

“Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70 persen energi Asia Timur lewat laut-laut kita,” tegasnya.

Ia menilai posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat, tepat, dan andal dalam mengelola potensi strategis tersebut.

“Maksud dan tujuan saya pengarahan ini adalah karena pentingnya peran kita. Maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik, mengendalikan dengan tepat dan handal,” pungkasnya.(IMR/FNN).

Singapura Tolak Bayar Izin Lintas Selat Hormuz ke Iran

Apr 9, 2026 - 14:16

Donna Hettinger
Author


Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Selat Malaka lebih strategis dari Selat Hormuz. Singapura tak akan bernegosiasi dan membayar tarif ke Iran untuk melewati Selat Hormuz. [Google Maps]




Singapura menyatakan penolakannya terhadap negosiasi atau pembayaran tarif kepada Iran untuk menjamin jalur aman di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan sikap ini saat sidang parlemen pada 7 April 2026, yang membahas implikasi konflik di Timur Tengah.


Sikap Singapura didasarkan pada prinsip hukum laut internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Balakrishnan menekankan bahwa hak lintas transit merupakan hak universal, bukan previlese yang bisa dinegosiasikan atau dibeli.


Penolakan negosiasi ini disampaikan Balakrishnan saat menanggapi pertanyaan anggota parlemen, Fadli Fawzi. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kemungkinan Singapura membayar biaya kepada Iran agar kapal-kapalnya dapat melintasi Selat Hormuz, mengingat beberapa negara dilaporkan telah melakukan hal serupa, dengan biaya mencapai US$2 juta.



“Ada hak lintas transit, itu bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara tetangga,” kata Balakrishnan. Ia menambahkan, “Itu sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Itu bukan bea yang harus dibayar. Itu adalah hak semua kapal dari berbagai negara untuk melintasinya.”


Balakrishnan menegaskan bahwa hak lintas damai ini merupakan bagian integral dari hukum internasional yang berlaku secara umum. Aturan ini tidak bergantung pada kesepakatan bilateral dan mengikat semua negara, termasuk Iran yang juga penandatangan UNCLOS, serta negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut.


Krusialnya Selat Malaka bagi Singapura
Vivian Balakrishnan juga menyoroti relevansi sikap ini bagi Singapura, mengingat posisinya yang strategis di Selat Malaka. Ia menyatakan bahwa aliran minyak dan perdagangan global yang melintasi Selat Malaka jauh lebih besar dan krusial dibandingkan Selat Hormuz.



Ia membeberkan bahwa jumlah minyak mentah dan olahan, serta kapal kontainer yang melewati Selat Malaka melebihi Selat Hormuz. Secara geografis, titik tersempit di Selat Malaka, yang berada antara Singapura dan Kepulauan Riau, kurang dari 2 mil laut, jauh lebih sempit dari Selat Hormuz yang 21 mil laut.


“Apakah Anda sekarang mengerti mengapa kita harus mengambil posisi kategoris bahwa hukum internasional dan UNCLOS adalah Konstitusi lautan?” ucap Balakrishnan, menyoroti pentingnya penegasan prinsip ini bagi keamanan maritim dan kepentingan ekonomi Singapura.


Koordinasi dan Opsi Energi
Sebagai langkah antisipasi, Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) terus berkoordinasi dengan operator kapal berbendera Singapura yang beroperasi di kawasan Teluk Persia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran, sambil pemerintah juga menjajaki opsi alternatif bersama mitra regional.



Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sains & Teknologi Tan See Leng menambahkan bahwa Singapura sedang mengintensifkan diskusi dengan negara-negara tetangga terkait pasokan energi.

Diskusi ini mencakup pengembangan energi terbarukan, dengan persetujuan bersyarat untuk impor hingga 8,35 gigawatt energi terbarukan dari proyek-proyek di Australia, Kamboja, Indonesia, Sarawak (Malaysia), dan Vietnam. Angka ini melampaui target awal sebesar 6 gigawatt.


Pembahasan juga meliputi potensi kerja sama energi regional, termasuk kemungkinan kolaborasi negara-negara ASEAN dalam pengembangan energi nuklir. Penegasan sikap Singapura ini disampaikan di tengah pengumuman gencatan senjata 12 hari antara Amerika Serikat dan Iran pada 8 April 2026, yang juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dengan permintaan koordinasi dari Teheran.