Enam Poin Tuntutan Mahasiswa Papua di Gorontalo, Salah Satunya Referendum Papua

Penulis Suara Papua -8 Apr 2026, 4:12 WP034


Mahasiswa Papua di Gorontalo menilai keberadaan Freeport Indonesia di Papua Barat sebagai imperialisme modern. (Supplied for SP)
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sebelum Wilayah Tanah Papua benar-benar dimasukan ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera pada 1969, Presiden Soeharto secara sepihak telah melakukan Kontrak Karya (KK) eksplorasi PT Freeport di Mimika pada 7 April 1967.

Oleh sebab itu, Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi West Papua (FSMPMD-WP) di Gorontalo, yang tergabung dari Komite Nasional Papua Barat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia, Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Papua menyatakan, keberadaan Indonesia di tanah Papua adalah ilegal.

Eksplorasi dan eksploitasi Freeport di Mimika merupakan tindakan ilegak dan lebih menguntungkan pihak asing (Amerika Serikat) serta oligarki di Jakarta, sementara rakyat Papua menderita dan tidak mendapatkan apa-apa.

Selain itu, untuk melegalkan dan mengamankan semua eksplorasi mereka di tanah Papua, mereka melibatkan aparat militer (TNI/Polri). Tujuannya jelas yakni untuk menjaga area pertambangan, hingga banyak orang Papua Barat yang menjadi korban karena tindakan aparat negara itu.

Maka FSMPMD-WP di Gorontalo pada 7 April 2026 menyatakan enam tuntutan;

Presiden Prabowo segera mencabut (izin) perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Papua dan seluruh Indonesia;
Tarik militer organik dan non organik di seluruh Tanah Papua, dan hentikan pendropan aparat militer di tanah Papua;
Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di tanah Papua dan seluruh Indonesia;
Pemerintah Republik Indonesia segera mengesahkan Undang-Undang Tanah Adat.
Buka akses jurnalis asing maupun jurnalis nasional seluas-luasnya masuk di seluruh tanah Papua;
Berikan hak penentuan nasib sendiri atau referendum bagi bangsa West Papua.

https://suarapapua.com/2026/04/08/en...erendum-papua/

desakan Tarik total TNI dari Papua dan refernedum