Bloomberg Technoz, Jakarta – Pengembangan produk bioetanol nasional dinilai memiliki sejumlah tantangan besar untuk bersaing di pasar global.

Penilaian tersebut disampaikan oleh peneliti Jeffrey Hutton dalam laporan bertajuuk Why is Food Estate Not the Answer for Food and Energy Security? yang dilakukan bersama dengan Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dalam laporan yang dilansir Selasa (7/4/2026) itu, dia menyoroti struktur biaya produksi dan logistik menjadi faktor utama yang membuat bioetanol Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara produsen utama seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

"Bioetanol biasanya sangat mahal untuk diproduksi di Indonesia. Mengapa? Karena biaya logistik jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan di wilayah geografis besar dan bersambung seperti Amerika Serikat dan Brasil," kata Hutton dalam paparannya untuk laporan tersebut.

Di samping itu, dia menjelaskan rantai pasok bioetanol terbilang rumit. Dia mencontohkan tebu yang ditanam di wilayah seperti Merauke harus melalui berbagai tahapan distribusi, mulai dari pengiriman ke terminal, penyimpanan, menunggu kapal, hingga akhirnya diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, hal ini kian membuat efisiensi sulit dicapai dan skala ekonomi menjadi terbatas.

"Geografi yang luas dan rumit berarti skala ekonomi yang lebih sulit. Biasanya, bioetanol dua kali lebih mahal untuk diproduksi di Indonesia dibandingkan dengan di AS dan Brasil," jelasnya.

Tak hanya itu, potensi kebijakan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk bahan baku seperti tetes tebu atau molase juga dinilai dapat menekan penerimaan negara.

Menurutnya, DMO selama ini lebih erat dikaitkan dengan industri batu bara di Indonesia. Pada 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kewajiban DMO batu bara minimal sebesar 25% dari total produksi.

Sementara itu, ekspor molase tercatat meningkat signifikan, dari US$101,2 juta pada 2022 menjadi US$171 juta pada 2025.

Jika skema DMO sebesar 25% diterapkan pada nilai tengah ekspor (US$134,6 juta), potensi kehilangan pendapatan ekspor diperkirakan mencapai sekitar US$34 juta per tahun, dengan asumsi nilai ekspor tetap.

"Sekali lagi, kita berbicara tentang ratusan juta dolar pendapatan yang hilang. Kami juga memperkirakan subsidi bioetanol sekitar US$200 juta dan di sinilah segalanya menjadi rumit," terangnya.

Di sisi lain, Hutton menilai kebutuhan investasi awal yang besar turut jadi tantangan tersendiri.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menjalankan program ambisius yakni menargetkan pembangunan proyek Food Estate di Merauke dengan nilai mencapai US$8 miliar atau setara Rp135 triliun (asumsi kurs Rp16.941) untuk 2 juta hektare lahan pada 2029.

Mencakup perluasan lahan budidaya tebu yang hampir mencapai 490.000 hektare (ha) pada 2023, pembangunan lima pabrik gula, serta 10 fasilitas etanol berkapasitas masing-masing 200 juta liter dengan daya listrik sebesar 120 megawatt (MW).

Namun, menurutnya, angka tersebut melampaui kemampuan produksi dalam negeri sehingga membutuhkan belanja modal yang signifikan. Di luar proyek Merauke, kebutuhan investasi tambahan diperkirakan mencapai US$1,7 miliar (Rp28,8 triliun).

Impor Bioetanol

Meski demikian, pada kesempatan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan impor bioetanol yang akan dilakukan Indonesia tak terbatas hanya diperoleh dari AS, tetapi juga bisa didatangkan dari negara lain.

Bahlil memberikan catatan, impor tersebut hanya bisa dilakukan untuk menambal kekurangan pasokan bioetanol domestik yang produksinya masih rendah.

Bioetanol tersebut dibutuhkan untuk menjalankan mandatori pencampuran bensin dengan bioetanol sebesar 5%—10% atau E5—E10 yang akan diterapkan mulai 2028.

“Namun, sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika. Sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi. Ini paralel saja sebenarnya, paralel saja biasa,” kata Bahlil dalam konferensi pers secara daring di AS, Jumat (21/2/2026) waktu setempat.

Impor bioetanol dari AS tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan dagang timbal balik atau agreement on reciprocal trade, yang terkait dengan kesepakatan tarif resiprokal AS.

Bahlil menegaskan impor tersebut hanya dilakukan untuk mengisi kekurangan pasokan bioetanol di Tanah Air, termasuk yang dibutuhkan oleh industri non-energi.

Dia juga meyakini bioetanol asal AS tersebut memiliki harga yang lebih kompetitif karena masuk ke Indonesia tanpa terkena tarif kepabeanan atau sebesar 0%.

“Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk 0%, harganya lebih murah. Sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol,” kata Bahlil.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...-tantangannya/

Indon tuh sok2an mau swasembada, tapi harga produknya malah jadi mahal. Import tetap lebih murah. Kan konyol.

Ditambah proyek infrastruktur terdahulu ternyata nggak berhasil menurunkan biaya logistik secara signifikan.
Infrastruktur tidak tepat dan cenderung gagal.