Jimianus Karlodi
Selasa, 7 Apr 2026 09:34 WIB
Bosan Hidup Dengan NKRI, Mahasiswa Tuntut PT Freeport Ditutup!
Mahasiswa yang tergabung dalam KPP FIM-WP saat melakukan aksi mimbar bebas di Uncen bawah, Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (7/4/2026). (CEPOSONLINE.COM/JIMMY)


CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Stop PT Freeport, suara mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang digelar di Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (7/4/2026).

Dalam aksi yang digelar oleh Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPP FIM-WP) tersebut menuntut pemerintah menutup PT Freeport.


Bukan tanpa alasan, KPP FILM-WP menuntut hal tersebut, karena beberapa pertimbangan salah satu diantaranya PT Freeport adalah aktor konflik terpanjang di tanah Papua.

Kepada Cenderawasih Pos koordinator lapangan (Korlap) Enes Dapla meminta pemerintah untuk segera stop operasional PT Freeport. Menurutnya keberadaan PT Freeport di tanah Papua tidak membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP).

Hal ini ia sampaikan mengingat kehidupan masyarakat Papua hingga saat ini, hidup bertahan di dalam penderitaan dan penindasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)


"Oleh karena itu PT Freeport kami minta ditutup. Karena hanya menguntungkan bagi segelintir orang, sementara di satu sisi masyarakatnya hidup dalam keterpurukan," ungkapnya.


Dari pantauan Ceposonline.com, di lapangan, massa yang hadir dalam aksi tersebut masing-masing membawa poster yang bertulis; Tutup PT Freeport dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, Rakyat jangan tunduk dibawah penguasa, bangkit melawan penindasan yang terjadi di atas tanah leluhur west Papua.


Di beberapa sudut ada beberapa poster juga bertuliskan "Indonesia jahat stop pencitraan dan pengalihan isu", "Freeport membunuh buruhnya dan protes ketidakadilan dengan memberi upah murah".

Amon (20) orator lain menyebut masyarakat asli Papua sudah mulai habis, sementara di satu sisi masyarakat pendatang bertumbuh pesat di tanah Papua.

Kwahatir dengan kondisi itu, ia meminta pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas serta menghentikan semua jenis pelanggaran yang terjadi di atas tanah ini (Papua).
Selain itu dirinya juga turut menyoroti taktik militer organik non organik di seluruh tanah papua. Serta meminta pemerintah untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri.


"Kami minta mau merdeka, kami bosan hidup dengan NKRI," ucap Amon saat berorasi.

Aksi ini dikawal ketat oleh aparat keamanan dari Polsek Abepura, Heram, Polresta Jayapura hingga satuan Brimob Polda Papua. (*)

Editor : Weny Firmansyah

https://ceposonline.com/kota-jayapur...tutup?page=all


785 Personel Gabungan Diturunkan Amankan Demo Penutupan PT Freeport, Kembalikan Otsus, dan Bubarkan MRP

Theresia F. Tekege
• Selasa, 7 April 2026 - 14:15 WIB
Suasana Apel Gabungan di Halaman Polres Nabire. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)
Suasana Apel Gabungan di Halaman Polres Nabire. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Sebanyak 785 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Front Rakyat Bergerak (FRB) di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (7/4/2026).


Aksi tersebut mengusung tiga tuntutan yaitu penutupan PT Freeport, pengembalian Otonomi Khusus (Otsus), serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP)


Pengamanan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu. Ia menjelaskan pada zona hijau, lakukan imbauan secara berulang menggunakan pengeras suara yang tersedia di lapangan.


Ia juga menginstruksikan personel intelijen dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat guna menjaga situasi tetap kondusif.

Sementara itu, pada zona kuning, setiap perkembangan situasi wajib segera dilaporkan secara berjenjang. Adapun pada zona merah, pengambilan keputusan berada di tangan Kapolres dengan tetap berkoordinasi bersama Kapolda.


“Setiap perubahan eskalasi harus mengacu pada prosedur tetap penggunaan kekuatan dan diawali dengan imbauan,” jelasnya.


Kapolres turut mengingatkan seluruh personel agar mampu mengendalikan emosi selama bertugas. Ia menegaskan bahwa paradigma pengamanan saat ini telah bergeser menjadi bentuk pelayanan dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara aman dan tertib.


“Yang kita lakukan bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan maksimal seluruh personel, mulai dari pengawasan di setiap titik penugasan, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga kedisiplinan dalam bertugas.


Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, serta organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI.


“ Hasilnya, disepakati adanya penolakan terhadap aksi yang berpotensi melumpuhkan aktivitas kota maupun memicu tindakan anarkis,” pungkasnya.



Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku.



Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi tersebut tidak diterbitkan karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak adanya penanggung jawab, tidak jelasnya jumlah peserta, serta minimnya koordinasi dari pihak penyelenggara.



Selain itu, pemerintah daerah juga telah membuka ruang dialog di DPR Papua Tengah dengan melibatkan perwakilan massa, tanpa harus melakukan long march. (*)

https://www.ceposonline.com/amp/nabi...n-bubarkan-mrp

Gerakan OPM dalam organisasi mahasiswa...