Tayang: Kamis, 2 April 2026 23:57 WIT
Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoTragedi Berdarah Dogiyai, ULMWP Desak PBB Turunkan Tim Investigasi ke Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) secara resmi mengeluarkan pernyataan internasional yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menurunkan tim investigasi independen ke Kabupaten Dogiyai. Langkah ini diambil menyusul tewasnya lima warga sipil dalam peristiwa berdarah yang terjadi sejak 31 Maret hingga 2 April 2026.

ULMWP mengutuk keras tindakan kebiadaban aparat kolonial Pemerintah Indonesia yang telah melakukan pembunuhan secara tidak manusiawi terhadap lima orang warga sipil yang meninggal dunia serta korban luka kritis.

ULMWP berpandangan bahwa aparat colonial Indonesia tidak melakukan investigasi secara damai lebih awal terhadap pembunuhan anggota Polisi, Resor Dogiyai, Yuventus Edowai yang dibunuh oleh kelompok tidak dikenal pada 31 Maret 2026.

Berdasarkan informasi yang ULMWP terima, peristiwa ini bermula dari dugaan tagihan kepada bandar judi online yang sesungguhnya orang non-Papua (diduga dibekingi anggota aparat keamanan setempat).

Peristiwa pembunuhan terhadap anggota Polisi ini terjadi setelah dikeluarkannya rencana Wilayah Meepaqo (Dogiyai, Deiyai dan Paniai) Damai yang dipelopori masyarakat dan pemerintah setempat agar wilayah ini bebas dari minuman keras dan tindakan kekerasan.

Dengan demikian, pembunuhan terhadap anggota polisi, Yuventus Edowai, merupakan strategi pengalihan dan sengaja dibuat untuk merusak rencana pelarangan penjualan minuman keras serta menjaga wilayah Meepaqo tetap aman dan damai.

Berikut korban Tragedi Dogiyai berdarah yang dilakukan oleh gabungan TNI/Polri hingga hari ketiga (31 Maret–2 April 2026).

Korban meninggal dari pihak masyarakat sipil berjumlah lima orang, sedangkan dari pihak aparat 1 orang. Selain itu, beberapa warga sipil mengalami luka tembak dan dalam kondisi kritis yang perlu segera ditangani;

1. Siprianus Tibakoto (25 tahun), tewas di tempat. Asal Kamuu Selatan, kejadian di Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026

2. Yulita Pigai (60 tahun), tewas di tempat dalam rumah pribadi. Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026

3. Martinus Yobee (17 tahun), kelas 6 SD Negeri Moanemani, tewas di tempat. Kampung Idakotu, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026

4. Angkian Edowai (20 tahun), tewas di tempat. Warga sipil Kampung Denemani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai pada 1 April 2026 pukul 01.54 Waktu West Papua

5. Fery Auwe (20 tahun), Kampung Puweta. Ditembak mati oleh gabungan TNI/Polri di Moanemani pada tanggal 2 April 2026 pukul 02.30 Waktu West Papua

"Korban meninggal dunia hingga saat ini belum bisa dipastikan jumlahnya karena beberapa orang yang mengalami luka tembak akibat gabungan pasukan TNI/Polri masih dirawat dalam kondisi kritis. Salah satu korban luka kritis adalah anak bernama Maikel Waine (12 tahun)," tulis ULMWP dalam siaran persnya, Selasa (2/4/2026).

Tuntutan ULMWP

Bertolak dari fakta kronologis "Dogiyai Berdarah" ini, Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan turut berduka cita kepada keluarga korban, serta mengutuk keras tindakan kebiadaban aparat kolonial Indonesia terhadap rakyat sipil Dogiyai, West Papua.

"Dengan alasan dan dasar hukum serta norma apa pun, tindakan kebiadaban ini tidak dapat dibenarkan dan ditoleransi. Tindakan aparat kolonial ini memperlihatkan watak rasisme sistemik dalam upaya genosida dan etnosida terhadap rakyat West Papua," ujar Menase Tabuni.

Ia mendesak agar PBB dan bangsa-bangsa lain membuka mata atas situasi tragedi kemanusiaan Dogiyai sebagai tragedi kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Papua, serta menurunkan Tim Investigasi Independen untuk mengkaji ancaman serius yang dihadapi rakyat Dogiyai dan West Papua dalam kurun waktu 65 tahun pendudukan Indonesia.

Octovianus Mote, selaku Wakil Presiden Eksekutif ULMWP dari Amerika Serikat, menyerukan kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan mendorong dilakukannya kunjungan tim investigasi internasional yang independen, sejalan dengan Komunike Para Pemimpin PIF di Port Moresby, PNG (2015) hingga Komunike Para Pemimpin MSG di Port Vila, Vanuatu (Agustus 2023).

ULMWP juga menyerukan kepada para pemimpin adat, gereja, akademisi, mahasiswa, perempuan, dan solidaritas internasional untuk membawakan situasi West Papua dalam Tiga Hari Suci (Kamis Putih, Jumat Agung hingga Minggu Paskah). (*) 


https://papua.tribunnews.com/news/12...apua?page=all.

Amnesty Internasional, ULMWP dan mahasiswa nyatakan sikap terhadap peristiwa Dogiyai

April 3, 2026 in Rilis Pers Reading Time: 3 mins read
0
Penulis: Admin Jubi - Editor: Arjuna Pademme
Peristiwa Dogiyai
Salah satu warga sipil yang meninggal dunia, diduga korban tertembak saat aparat keamanan melakukan penyisiran di Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada 31 Maret 2026 - Dok. Untuk Jubi


Jayapura, Jubi – Amnesty Internasional Indonesia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai atau IPMADO di Jayapura, Papua menyatakan sikap terhadap peristiwa di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
Sedikitnya enam warga sipil dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya terluka dalam peristiwa di Dogiyai. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan dua personel mereka terluka.

Korban meninggal dan terluka dari warga sipil diduga karena tertembak saat aparat keamanan melakukan penyisirian di sana, sejak 31 Maret 2026 hingga 2 April 2026.

Polisi melakukan penyisiran setelah seorang anggota polisi, Brigadir Dua (Bripda) Jufentus Edowai tewas, Selasa (31/3/2026) pagi.

Korban tewas dengan luka bacok di bagian leher dan lima jarinya putus, karena dianiaya orang tak dikenal atau OTK di Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai.

Menanggapi rangkaian kekerasan di Dogiyai, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban warga sipil, dan seorang polisi yang meninggal.

Katanya, peristiwa ini kembali menorehkan luka kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, yang bermula dari pembunuhan seorang polisi dan dengan cepat menjadi rentetan peristiwa berdarah dan merenggut nyawa warga sipil.


Menurutnya, pembunuhan aparat penegak hukum merupakan kejahatan serius dan pelakunya harus diadili. Namun, respons yang diwarnai dengan rentetan tembakan hingga pengejaran oleh aparat keamanan, yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia, menunjukkan dugaan adanya praktik pembunuhan di luar hukum.

Padahal, hak atas hidup adalah hak fundamental yang tidak boleh dirampas dalam situasi apa pun. Kekerasan yang menyusul kemudian, seperti pembakaran kendaraan yang melintas, perusakan bangunan milik warga sipil, hingga penyerangan ke markas Polres Dogiyai, dinilai memperlihatkan betapa rapuhnya situasi keamanan setempat.

“Kejadian ini menegaskan bahwa warga sipil terus menjadi kelompok paling rentan yang terjebak dalam pusaran konflik, tanpa mendapatkan perlindungan memadai dari negara,” kata Wirya Adiwena dalam siaran pers tertulis, Kamis (2/4/2026).

Rentetan peristiwa di Dogiyai disebut menjadi bukti nyata bahwa kekerasan di Tanah Papua belum menemui titik terang. Dominasi pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan negara, gagal memutus rantai konflik, justru kerap melahirkan siklus kekerasan baru.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan kekerasan seperti ini terus terjadi. Pihak berwenang harus mengusut tuntas, secara transparan dan independen, seluruh rangkaian kekerasan di Dogiyai yang menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak.

“Bahkan negara perlu membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut kasus ini secara objektif dan transparan. Negara harus serius mengevaluasi pendekatan militeristik di Tanah Papua. Beralih pada pendekatan lebih manusiawi, dialogis, dan beradab demi terwujudnya perdamaian yang berlandaskan keadilan HAM,” ucapnya.

ULMWP juga menyatakan keprihatinan mendalam dan duka cita kepada keluarga korban. ULMWP mengutuk keras tindakan aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat sipil di Dogiyai.

Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni mengatakan, dengan alasan dan dasar hukum serta norma apa pun, tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan ditoleransi.

“Tindakan aparat kolonial ini memperlihatkan watak rasisme sistemik dalam upaya genosida dan etnosida terhadap rakyat West Papua,” kata Manase Tabuni dalam siaran pers tertulisnya.

Menase Tabuni, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) dan bangsa-bangsa lain, membuka mata atas situasi tragedi kemanusiaan di Dogiyai, sebagai tragedi kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Papua.

Ia meminta PBB menurunkan tim investigasi independen, untuk mengkaji ancaman serius yang dihadapi rakyat Dogiyai dan West Papua dalam kurun waktu 65 tahun pendudukan Indonesia.

Wakil Presiden Eksekutif ULMWP Octovianus Mote dari Amerika Serikat, menyerukan kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF), untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.

Mendorong dilakukannya kunjungan tim investigasi internasional yang independen, sejalan dengan Komunike Para Pemimpin PIF di Port Moresby, PNG pada 2015 hingga Komunike Para Pemimpin MSG di Port Vila, Vanuatu, Agustus 2023 lalu.

“ULMWP juga menyerukan kepada para pemimpin adat, gereja, akademisi, mahasiswa, perempuan, dan solidaritas internasional untuk membawakan situasi West Papua dalam Tiga Hari Suci (Kamis Putih, Jumat Agung hingga Minggu Paskah),” kata Octovianus Mote.

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO ) di Jayapura pun menyampaikan rasa prihatinan dan duka mendalam atas rentetan insiden kekerasan di Dogiyai

IPMADO menyatakan, situasi ini tidak boleh terus dibiarkan, karena hanya akan memperpanjangkan rantai kekerasan dan menambah korban jiwa di Kabupaten Dogiyai.

IPMADO mendesak Kapolri dan Kapolda Papua Tengah segera mencopot Kapolres Dogiyai, Komisaris Polisi Mince Mayor.

Mendesak Komnas HAM RI dan Komnas HAM perwakilan Papua segera membentuk tim investigasi terkait penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Dogiyai, hingga menyababkan korban warga sipil.

IPMADO mendesak Kapolres Dogiyai segera mengungkap pelaku, dan mengadilinya sesuai hukum yang berlaku di negara ini, serta hentikan penangkapan terhadap warga Dogiyai tanpa bukti yang jelas.

Mendesak Pangdam XVII Cenderawasi dan Kapolda Papua Tengah, segera mengevaluasi anggotanya di lapangan, yang diduga melakukan tindakan berlebihan terhadap warga sipil.

Mendesak Pemerintah Kabupaten Dogiyai, segera memberikan perhatian serius terhadap keluarga korban, termasuk bantuan medis, pendamping psikologis, dan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

IPMADO mengutuk dan mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil di Dogiyai, yang diduga merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia.

Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat di Tanah Papua, bersatu melawan ketidak adilan dan pelanggaran HAM yang terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi di atas Tanah Papua.

Mahasiswa meminta Kapolda Papua Tengah setop mengklaim Dogiyai adalah wilayah aman, dan mendesak penghentian pendropan militer ke Kabupaten Dogiyai

IPMADO menegaskan, apabila tuntutan ini tidak diindahkan, mereka akan melakukan aksi besar-besaran mengangkat isu ini ke tingkat nasional. (*)
https://jubi.id/rilis-pers/2026/amne...stiwa-dogiyai/




IPMAPAPARA dan mahasiswa Kawanua nyatakan sikap terhadap peristiwa Dogiyai

April 4, 2026
in Rilis Pers
Reading Time: 2 mins read
0
Penulis: Admin Jubi - Editor: Arjuna Pademme
Mahasiswa
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Pania Raya (IPMAPAPARA) kota studi Malang, Jawa Timur bersama Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua (KK) Malang - Dok. Untuk Jubi

FacebookTwitterWhatsAppTelegramThreads
Jayapura, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Pania Raya (IPMAPAPARA) kota studi Malang, Jawa Timur bersama Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua (KK) Malang menyatakan sikap terhadap peristiwa di Kabupaten Dogoyai, Papua Tengah.
Pernyataan sikap itu disampaikan IMAPAPARA Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua Malang melalui siaran pers tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Rangkaian kekerasan terjadi di Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026 hingga 2 April 2026. Peristiwa itu menyebabkan sejumlah warga sipil serta personel kepolisian tewas dan terluka.

Peristiwa di Dogiyai bermula setelah seorang anggota polisi, Brigadir Dua (Bripda) Jufentus Edowai tewas, Selasa (31/3/2026) pagi.

Korban tewas dengan luka bacok di bagian leher dan lima jarinya putus, karena dianiaya orang tak dikenal atau OTK di Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai.

Pascainsiden itu, aparat keamanan melalukan penyisiran sejak 31 Maret 2026 hingga 2 April 2026. Saat penyisiran sejumlah warga sipil dilaporkan tewas dan terluka. Para korban diduga tertembak oleh aparat keamanan ketika penyisiran.

Informasi yang dihimpun Jubi hingga 2 April 2026, tercatat ada enam warga yang tewas dan dua lainnya terluka. Korban tewas adalah Siprianus Tibakoto (25 tahun) tertembak di bagian kepala, Yulita Pigai (80 tahun) lansia yang sejak lama lumpuh, tertembak di bagian tubuh.

Mahasiswa dan pelajar serukan sejumlah tuntutan terkai situasi di Intan Jaya
Martinus Yobe (14 tahun) siswa kelas 6 SD tertembak di perut, Ankian Edowai (19 tahun) tertembak di bagian kepala, Feri Auwe (20 tahun) dan Yafet Tibakoto.

Korban luka yang kritis adalah Maikel Waine (12 tahun) siswa kelas 6 SD, tertembak di dada kiri tembus bahu kiri dan Kikibi Pigai (20 tahun) tertembak di paha.

Dari pihak kepolisian, dua personel mereka dilaporkan terluka, yaitu Brigadir Dua (Bripda) AR (23 tahun) terkena tembakan senjata PCP pada bagian bahu kiri saat melaksanakan patroli di jalan Trans Nabire-Enarotali, Kampung Ikamenida, setelah penganiayaan yang menyebabkan Bripda Jufentus Edowai meninggal dunia, dan AY (22 tahun) terkena busur panah di bahu belakang sebelah kanan.

Sementara itu, IPMAPAPARA Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua Malang mencatat lima warga meninggal dunia, diduga tertembak oleh aparat keamanan.

Korban adalah Siprianus Tibakoto, Yulita Pigai, Martinus Yobe, Angkian Edowai, dan Peri Auwe. Korban luka, yaitu Kikibi Pigai, Maikel Waine, Magapai Yobe, dan Magapai Waine.

“Semenjak bangsa Papua dianeksasi ke dalam bingkai NKRI pada 1 Mei 1963, hingga kini, masif terjadi pelanggaran HAM berat di atas Tanah Papua, dan tak pernah diselesaikan oleh Negara Indonesia dengan hukum yang berlaku,” tulis IPMAPAPARA Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua Malang dalam siaran persnya.

Melihat rangkaian kekerasan di Kabupaten Dogiyai, IPMAPAPARA Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua Keluarga Kawanua Malang menyatakan sikap.

Beberapa pernyataan sikap mahasiswa, di antaranya mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Bantuan Hukum, lembaga swadaya masyarakat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Dogiyai segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas rangkain kejadian di Dogiyai.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Kapolres Dogiyai didesak segera menghentikan serangan terhadap warga sipil, dan melakukan pendekatan secara humanis.

Mahasiswa meminta aparat keamanan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil dihukuman setimpal dan adil, tanpa perlakuan khusus.

“Kami meminta kepada Pemkab Dogiyai dan Polres Dogiyai, harus transparan dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan, tanpa impunitas.”

Mahasiswa juga meminta Kapolres Dogiyai menghentikan permintaan bantuan personel dari kabupaten lain ataupun Provinsi Papua

https://jubi.id/rilis-pers/2026/ipma...stiwa-dogiyai/
desakan-desakan berbagai organisasi kemerdekaan Papua