Bloomberg Technoz, Jakarta - Kondisi ekonomi sektor riil terindikasi sedang lesu. Meski harga-harga mengalami kenaikan, tapi kenaikan itu bukan datang dari aktivitas belanja yang ditopang oleh tingginya permintaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini (1/4/2026) merilis tingkat inflasi Indonesia sebesar 3,48% secara tahunan pada Maret 2026. Tingkat inflasi itu berada di bawah target inflasi tahunan pemerintah dan Bank Indonesia 2026 yang sebesar 1,5% hingga 3,5%.

Bahkan pada Maret 2026 inflasi hanya tercatat 0,41% secara bulanan atau month-to-month (mtm), lebih rendah dibanding inflasi Februari yang sebesar 0,68% (mtm).

Sumber utama inflasi datang dari inflasi energi sebesar 9,08%, serta barang yang harganya diatur pemerintah 6,08%. "Komponen energi pada Maret 2026 memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,94%," sebut Laporan BPS.

Tekanan inflasi paling terasa pada kelompok pengeluaran yang sifatnya esensial. Harga makanan, minuman, dan tembakau naik 3,34%.

Sementara, komponen bahan makanan mengalami inflasi tahunan sebesar 3,78%, dengan inflasi bulanan 1,42% dan 1,91% sejak awal tahun. Komoditas seperti beras, daging ayam, ikan segar, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama.

Di saat bersamaan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga melonjak 7,24%. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan langsung pada biaya hidup sehari-hari.

Sedangkan inflasi inti justru cenderung jinak di level 2,52%. Inflasi inti merupakan cerminan dari permintaan domestik. Komponen inflasi inti terdiri dari perumahan, pendidikan, barang dan jasa rumah tangga, transportasi dan komunikasi, hiburan dan rekreasi, serta perawatan pribadi.

Sementara itu, terjadi pelemahan konsumsi pada kelompok non-esensial. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi tipis sebesar 0,03%.

Deflasi yang terjadi pada kelompok ini menandakan bahwa rumah tangga sedang menahan pengeluaran yang tidak mendesak. Perilaku masyarakat saat ini lebih menahan konsumsi dengan mengalihkan pengeluaran fokus pada kebutuhan dasar.

Data inflasi bulan ini melanjutkan tren yang terjadi pada inflasi Februari, yakni kenaikan harga lebih didorong oleh peningkatan biaya produksi dan kenaikan harga, bukan datang dari lonjakan permintaan.

Jika pola ini terus terjadi alam jangka menengah, risiko yang mungkin terjadi adalah perlambatan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung PDB Indonesia.

Makan Tabungan

Di sisi lain, data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan pola serupa dengan menunjukkan keberlanjutan fenomena mantab, alias makan tabungan. Nilai dana nasabah individu yang disimpan di perbankan makin turun pada Februari 2026. Masyarakat terindikasi mengurangi penempatan dana mereka di produk tabungan maupun simpanan berjangka atau deposito.

Mengacu data BI, dana pihak ketiga (DPK) pada Februari Rp8.082 triliun, lebih rendah dari DPK pada Januari sebesar Rp8.112 triliun. Menyusutnya jumlah DPK ini disumbang oleh berkurangnya giro menjadi Rp2.302 triliun dari Rp2.345 triliun. Begitu juga dengan tabungan yang berkurang menjadi Rp2.859 triliun dari Rp2.862 triliun.

Sementara, pertumbuhan simpanan berjangka melambat menjadi 3,7% pada Februari daripada pertumbuhan bulan sebelumnya 5,9%. Begitu juga tabungan yang tumbuh melambat menjadi 9,3% pada Februari, dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 15,3%.

Adanya perlambatan pertumbuhan simpanan uang nasabah di bank dibandingkan bulan sebelumnya, mengindikasikan nasabah individu semakin banyak yang mencairkan simpanannya di bank atau tidak memperpanjang tenor dana mereka.

Meski simpanan nasabah di bank menyusut namun tingkat konsumsi tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya. Inflasi Maret 2026 hanya tercatat 0,41% secara bulanan. Padahal, rentang waktu ini bersamaan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya mengerek tingkat konsumsi. Agaknya masyarakat saat ini melakukan adaptasi konsumsi dengan mengurangi intensitas belanja di luar rumah.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...akan-tabungan/

Bahkan dibandingkan dana pihak ketiga Desember 2023, jumlahnya Rp 8.234 Trilyun.
Sewajarnya dana pihak ketiga ya naik terus, karena ada pendapatan bunga.

Tapi masih mending makan tabungan daripada pejabat2 yang makan uang negara..